[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efcf00d5-431b-4c04-9683-a1a17713abf7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2025","number","12","year","2025","published_date","2025-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kabupaten Minahasa - Provinsi Sulawesi Utara
2025
Undang-undang (UU) NO. 12, LN 2025 (133), TLN (7128) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Minahasa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. \n UU ini mengatur mengenai Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Ibu Kota Kabupaten Minahasa bernama Tondano yang berkedudukan di Kecamatan Tondano Barat. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Minahasa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 8 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6 dan penjelasan hlm 7 sd 8) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan mengenai Kabupaten Minahasa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk sebagai upaya penyesuaian dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Minahasa agar relevan dengan dinamika hukum saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Minahasa sebagai daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggantikan dasar hukum lama yang dianggap tidak lagi sesuai. Secara substansial, peraturan ini menetapkan cakupan wilayah Kabupaten Minahasa yang terdiri atas 25 kecamatan, menetapkan batas-batas daerah secara geografis, serta menetapkan Tondano sebagai ibu kota kabupaten yang berkedudukan di Kecamatan Tondano Barat. Selain itu, undang-undang ini menegaskan karakteristik daerah yang meliputi ciri geografis berupa dataran tinggi, perbukitan, pegunungan, pesisir, dan danau, serta potensi sumber daya alam di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan, di samping keragaman suku dan budaya yang religius.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di SulawesiKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Minahasa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51529/uu-no-29-tahun-1959","f7611c7f-3ae4-4b0f-a87e-9c20161c19d7","revoked_by",[],"partially_revokes",[102],{"_93":103,"_95":96,"_36":97},"Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2025
CONCERNING
MINAHASA REGENCY IN NORTH SULAWESI PROVINCE

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that Minahasa Regency in North Sulawesi Province is one of the regions within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia formed to improve the implementation of effective governance and development in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the development of Minahasa

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efcf00d5-431b-4c04-9683-a1a17713abf7","actionData","errors"]