Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2025

Undang-Undang ini dibentuk sebagai upaya penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow agar relevan dengan dinamika perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggantikan dasar hukum lama yang dianggap tidak lagi sesuai.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan cakupan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri atas 15 kecamatan, serta merinci batas-batas wilayah daerah tersebut yang penegasan pastinya di lapangan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Undang-Undang ini menetapkan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Kecamatan Lolak.

Peraturan ini juga menegaskan karakteristik daerah yang meliputi ciri geografis (dataran rendah, pesisir, dataran tinggi, perairan, dan taman nasional), potensi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan, energi, dan kehutanan), serta kekayaan sosial-budaya yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai religius masyarakat setempat.