[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2d3a134-27f0-4059-b530-372de5afd8ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Undang-undang (UU) Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 135 Tahun 2024","number","135","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kabupaten Maros - Provinsi Sulawesi Selatan
2024
Undang-undang (UU) NO. 135, LN 2024 (321), TLN (7072) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Maros, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. \n UU ini mengatur mengenai Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Maros terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Maros berkedudukan di Kecamatan Turikale. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Maros dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 6 dan penjelasan hlm 7 s.d. 8) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang mengatur Kabupaten Maros, dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan diakui sebagai daerah otonom dengan batas wilayah yang jelas dan karakteristik geografis yang unik. Undang-Undang ini menegaskan kedudukan Kabupaten Maros dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan penyesuaian terhadap dinamika perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan memiliki potensi sumber daya alam serta budaya yang beragam.","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di SulawesiKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Maros dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51529/uu-no-29-tahun-1959","f7611c7f-3ae4-4b0f-a87e-9c20161c19d7","revoked_by",[],"partially_revokes",[102],{"_93":103,"_95":96,"_36":97},"Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG
KABUPATEN MAROS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa pembangunan Kabupaten Maros diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Maros, sudah

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2d3a134-27f0-4059-b530-372de5afd8ac","actionData","errors"]