Artikel
Artikel Terbaru
Peraturan Menteri P2MI Nomor 7 Tahun 2026 Atur Penyelenggaraan Vokasi Pekerja Migran
Pendahuluan Pada 16 Juli 2026, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindun...
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 Menata Ulang Tarif PNBP: Tarif Pendirian PT Bermodal Besar Naik hingga 354% dan Pelepasan Status WNI Melonjak 400%
Pendahuluan Pada 2 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pener...
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 Atur Tata Kelola Pengembangan Kewirausahaan Nasional
Pendahuluan Pada 2 Juli 2026, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausah...
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 Batasi Penyimpanan DHE SDA Hanya di Bank BUMN
Pendahuluan Pada 29 Juni 2026, Bank Indonesia ( BI ) menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 ten...
Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2026 Mengatur Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Obat serta Bahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar
Pendahuluan Pada 30 Juni 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Ma...
Bisakah Status Tersangka Turun Kembali Menjadi Saksi? Menakar Mekanisme dan Batas Hukumnya dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Pendahuluan Publik tengah menyoroti perkembangan sebuah perkara: seorang mantan pejabat penegak hukum yang sebelumnya di...
Legal Updates
Peraturan Menteri P2MI Nomor 7 Tahun 2026 Atur Penyelenggaraan Vokasi Pekerja Migran
Pendahuluan Pada 16 Juli 2026, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindun...
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 Menata Ulang Tarif PNBP: Tarif Pendirian PT Bermodal Besar Naik hingga 354% dan Pelepasan Status WNI Melonjak 400%
Pendahuluan Pada 2 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pener...
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 Atur Tata Kelola Pengembangan Kewirausahaan Nasional
Pendahuluan Pada 2 Juli 2026, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional ( Perpres 38/2026...
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 Batasi Penyimpanan DHE SDA Hanya di Bank BUMN
Pendahuluan Pada 29 Juni 2026, Bank Indonesia ( BI ) menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Per...
Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2026 Mengatur Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Obat serta Bahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar
Pendahuluan Pada 30 Juni 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2026 tent...
Bisakah Status Tersangka Turun Kembali Menjadi Saksi? Menakar Mekanisme dan Batas Hukumnya dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Pendahuluan Publik tengah menyoroti perkembangan sebuah perkara: seorang mantan pejabat penegak hukum yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka ole...
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 Atur Mekanisme Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK
Pendahuluan Pada 15 Juni 2026, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental mela...
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Penguatan Pelindungan Konsumen melalui Transparansi Informasi, Pengetatan Perjanjian Baku, dan Pelindungan Data Pribadi
Pendahuluan Pada 24 Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia ( PB...
JurisView
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasion...
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pi...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suak...
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...
Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.