KPPU Dorong Revisi UU Persaingan Usaha dalam Proses Aksesi OECD

Pada 9 November 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers KPPU berjudul “KPPU Dorong Reformasi Kebijakan Persaingan Usaha dalam Proses Aksesi OECD” yang diterbitkan pada tanggal yang sama, dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD di Graha Sawala, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua KPPU, Hilman Pujana, untuk membahas perkembangan proses aksesi Indonesia dan kesiapan kementerian serta lembaga terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana menyampaikan sejumlah aspek hukum persaingan usaha yang menjadi perhatian dalam evaluasi OECD. Aspek tersebut meliputi penanganan kartel, pengendalian merger dan akuisisi, integrasi vertikal, program keringanan hukuman (leniency program), serta kewenangan investigasi dan penegakan hukum KPPU. Pengaturan persaingan usaha yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan ketentuan pengecualian juga masuk dalam pembahasan.

Dorongan itu muncul ketika Indonesia sedang menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota OECD. Pemerintah juga telah memasukkan revisi UU Persaingan Usaha sebagai salah satu agenda regulasi yang diprioritaskan untuk diselesaikan pada 2027, bersama revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Statistik. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah memimpin rapat koordinasi pada 9 November 2026.

Apa Itu Aksesi OECD?

OECD merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang bekerja sama dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan sosial. Organisasi ini menyusun standar dan rekomendasi di berbagai bidang, antara lain perdagangan, investasi, tata kelola pemerintahan, perpajakan, pendidikan, dan persaingan usaha.

Proses aksesi merupakan tahapan yang harus dilalui suatu negara sebelum dapat menjadi anggota OECD. Dalam proses tersebut, negara kandidat menjalani evaluasi untuk menilai kesesuaian peraturan, kebijakan, dan praktik nasional dengan instrumen serta standar OECD. Dengan demikian, aksesi bukan sekadar proses diplomatik, tetapi juga mencakup penyesuaian kebijakan dan regulasi di dalam negeri.

Berdasarkan informasi pada Portal Aksesi OECD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan OECD memutuskan membuka pembahasan aksesi Indonesia pada 20 Februari 2024. Peta jalan atau Accession Roadmap kemudian disetujui pada 29 Maret 2024 dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada 2 Mei 2024.

Setelah itu, pemerintah menyusun Initial Memorandum, yaitu penilaian mandiri mengenai kesesuaian regulasi, kebijakan, dan praktik Indonesia dengan instrumen OECD. Hasil penilaian tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi mendalam oleh sekretariat dan komite teknis OECD. Setiap komite akan memberikan opini formal yang menjadi salah satu dasar bagi Dewan OECD untuk mengambil keputusan akhir mengenai keanggotaan Indonesia.

Dalam perkembangannya, evaluasi terhadap bidang persaingan usaha telah memasuki tahap teknis. KPPU mencatat bahwa Fact-Finding Mission (FFM) oleh OECD telah berlangsung pada 21–25 September 2026. Tahap berikutnya adalah Accession Review oleh Komite Persaingan OECD yang direncanakan berlangsung pada Juni 2027.

Mengapa UU Persaingan Usaha Perlu Direvisi?

UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi dasar hukum pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, serta kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Namun, perkembangan kegiatan ekonomi dan model bisnis turut menghadirkan persoalan yang tidak secara khusus diatur dalam kerangka hukum tersebut. Salah satunya adalah perkembangan ekonomi digital, termasuk penggunaan data dan platform digital dalam kegiatan usaha. Selain itu, mekanisme pengawasan transaksi merger dan akuisisi serta efektivitas kewenangan KPPU juga menjadi bagian dari materi yang dibahas dalam penyusunan revisi.

Menurut ringkasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Sistem Paket Informasi Terkini (SIPINTER) DPR RI, perubahan tersebut disiapkan untuk memperbarui hukum persaingan usaha agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis digital. RUU ini juga diarahkan untuk mengatasi kelemahan pengaturan dan penegakan hukum serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Penyusunannya dilakukan oleh Panitia Kerja Komisi VI DPR RI dengan dukungan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Sejak September 2025 hingga pertengahan 2026, penyusunan naskah akademik dan draf RUU melibatkan penghimpunan masukan dari KPPU, akademisi, asosiasi pengusaha, serta praktisi hukum.

Sejumlah Materi Perubahan yang Dibahas

Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah perubahan mekanisme pemberitahuan merger dan akuisisi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelaku usaha wajib menyampaikan notifikasi kepada KPPU setelah transaksi memenuhi persyaratan dan berlaku secara hukum. KPPU melakukan penilaian untuk melihat apakah transaksi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam ringkasan RUU pada laman DPR, mekanisme tersebut diusulkan berubah menjadi pemberitahuan pada tahap rencana transaksi. Artinya, penilaian dapat dilakukan sebelum merger atau akuisisi dilaksanakan secara efektif. Perubahan ini berkaitan dengan pengawasan terhadap dampak transaksi terhadap struktur pasar.

Selain itu, draf RUU memuat penguatan pengaturan mengenai kartel melalui leniency program. Program ini memungkinkan pelaku usaha yang terlibat dalam kartel memperoleh pengurangan atau keringanan hukuman apabila membantu mengungkap praktik tersebut. KPPU juga menyampaikan perlunya penguatan kewenangan investigasi dan prosedur pengumpulan informasi rahasia dalam proses penegakan hukum.

Materi lainnya mencakup perluasan pengertian pelaku usaha agar dapat menjangkau perusahaan yang berdomisili di luar Indonesia, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada pasar domestik. Draf tersebut juga memuat larangan penyalahgunaan posisi tawar dominan, penguatan kedudukan dan kewenangan KPPU, serta pengaturan terkait penguasaan data, platform digital, dan potensi persekongkolan melalui algoritma.

Sementara itu, KPPU menyebut sejumlah tindak lanjut dari evaluasi OECD, antara lain penguatan leniency program, penerapan competition assessment dalam penyusunan kebijakan pemerintah, penyesuaian mekanisme notifikasi merger dan akuisisi, serta penguatan prosedur pengumpulan informasi rahasia.

Penutup

Hingga 9 November 2026, revisi UU Persaingan Usaha masih berada dalam proses pembahasan legislasi. Pemerintah menargetkan revisi tersebut rampung pada 2027 sebagai bagian dari persiapan keanggotaan OECD, sedangkan evaluasi Komite Persaingan OECD dijadwalkan berlangsung pada Juni 2027.