Tentang Compliance Tracker
Compliance tracker connects regulations directly to actionable tickets, with AI that auto-generates compliance tasks from new laws and answers questions about your status instantly. Real-time dashboards give you complete visibility.
Hambatan yang Dihadapi
Indonesia merupakan negara yang terus berkembang di Asia Tenggara. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan menyederhanakan regulasi maupun kerangka hukum agar senantiasa sesuai dengan perkembangan dan situasi terkini. Perubahan kerangka hukum dan peraturan secara dinamis dan cepat selalu menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban hukum.
UU
2.000+
Peraturan Pemerintah
5.200+
Peraturan Tingkat Presiden
7.800+
Peraturan Tingkat Menteri
31.000+
Peraturan Lembaga/Badan
10.000+
Keputusan Tingkat Dirjen
4.500+
Peraturan Daerah
187.000+
Regulasi yang Terus Berubah & Fragmented
- Banyak aturan baru terbit dalam waktu singkat.
- Regulasi tersebar di berbagai lembaga (Kemenkumham, OJK, PP, Permen, SE, Perda, dll).
- Sulit menjaga agar seluruh dokumen dan kebijakan internal tetap updated.
Kurangnya Visibilitas/ Kesadaran Terhadap Risiko
- Data risiko sering tersebar di banyak departemen.
- Legal sering terlambat mengetahui potensi non-compliance karena tidak ada sistem monitoring terpadu.
- Tidak ada dashboard yang memberikan early warning.
Proses Manual yang Memakan Waktu
- Tracking peraturan dilakukan manual (browsing, scan PDF, compile sendiri).
- Contract drafting & review masih copy-paste dari file lama.
- Follow-up approval dan pengecekan status dokumen lama, lambat, dan tidak terstandardisasi.
Kurang Terintegrasi dengan Departemen Lain
- HR, Finance, Procurement, dan Operasional tidak selalu paham prosedur legal.
- Tim legal sering masuk terlalu akhir dalam proses (late involvement).
- Mengubah budaya compliance di seluruh perusahaan butuh waktu.
Solusi yang Veritask Berikan
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.