Artikel
Artikel Terbaru
Peraturan Komite Akreditasi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Atur Standar Kompetensi Validator dan Verifikator untuk Perdagangan Karbon Nasional
Pendahuluan Pada 7 Juli 2026, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan Peraturan Komite Akreditasi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kom...
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 Atur Pedoman Baru Pengawasan Pajak: Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kini Dapat Dilakukan melalui Video Conference
Pendahuluan Pada 15 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasa...
Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2026 Atur Standar Cara Pembuatan Eksipien yang Baik bagi Industri Farmasi Indonesia
Pendahuluan Pada 30 Juni 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Maka...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 Putuskan Kuota Internet Tak Boleh Lagi Hangus: Pelindungan Baru bagi Hak Konsumen Produk Digital
Pendahuluan Praktik penghapusan sisa kuota internet setelah berakhirnya masa aktif layanan telah menjadi perhatian publi...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kriteria Eksportir Penerima Perlakuan Khusus atas DHE SDA
Pendahuluan Pada 9 Juli 2026, Menteri Keuangan Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 tenta...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 Atur Mekanisme Baru Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri
Pendahuluan Pada 14 Juli 2026, Menteri Keuangan Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 ten...
Legal Updates
Peraturan Komite Akreditasi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Atur Standar Kompetensi Validator dan Verifikator untuk Perdagangan Karbon Nasional
Pendahuluan Pada 7 Juli 2026, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan Peraturan Komite Akreditasi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kom...
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 Atur Pedoman Baru Pengawasan Pajak: Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kini Dapat Dilakukan melalui Video Conference
Pendahuluan Pada 15 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasa...
Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2026 Atur Standar Cara Pembuatan Eksipien yang Baik bagi Industri Farmasi Indonesia
Pendahuluan Pada 30 Juni 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2026 tentan...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 Putuskan Kuota Internet Tak Boleh Lagi Hangus: Pelindungan Baru bagi Hak Konsumen Produk Digital
Pendahuluan Praktik penghapusan sisa kuota internet setelah berakhirnya masa aktif layanan telah menjadi perhatian publik karena dinilai merugikan kon...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kriteria Eksportir Penerima Perlakuan Khusus atas DHE SDA
Pendahuluan Pada 9 Juli 2026, Menteri Keuangan Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 tentang Kriteria Eksportir yang Mem...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 Atur Mekanisme Baru Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri
Pendahuluan Pada 14 Juli 2026, Menteri Keuangan Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Paja...
Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 Atur Wali Amanat Wajib Terapkan Program Anti Pencucian Uang Berbasis Risiko
Pendahuluan Pada 7 Juli 2026, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentan...
Surat Edaran Dirjen Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Standar Mekanisme Pengawasan, Pelaporan, dan Sanksi Administratif Pelaku Usaha Perumahan
Pendahuluan Pada 6 Juli 2026, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memberlakukan Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 06/SE/Dp/20...
JurisView
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasion...
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pi...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suak...
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...
Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.