Artikel
Artikel Terbaru
Pesangon Kini Harus Dicadangkan Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Tapi Siapa Membayar Jika Perusahaan Tidak Mampu Bayar?
Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026. Salah s...
Pengaturan Penetapan Bank, Pengawasan Eksportir, dan Koordinasi Kebijakan DHE SDA dalam PBI 8/2026
PendahuluanPada 29 September 2026, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank...
Perusahaan Tersandung Pidana, Apakah Direksi Harus Ikut Menanggung?
Direktur Utama PT Abimanyu Pustaka Utama, Andri Yanto, kembali menguji ketentuan pertanggungjawaban tindak pidana korpor...
PBI 7 Tahun 2026 Perluas Cakupan Pembiayaan Inklusif dan Atur Pengalihan Hak Pemenuhan RPIM
Pendahuluan Pada 29 September 2026, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peruba...
RUU Kawasan Industri: Perizinan Satu Pintu, Apa Bedanya dengan OSS?
Pada 5 Oktober 2026, Komisi VII DPR RI mempertimbangkan usulan perizinan satu pintu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Penguatan Sanksi Pelaporan dan Pelindungan Siber melalui PADG 29 Tahun 2026
Pendahuluan Pada 25 September 2026, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 29 Tahun 2026 tenta...
Legal Updates
Pesangon Kini Harus Dicadangkan Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Tapi Siapa Membayar Jika Perusahaan Tidak Mampu Bayar?
Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026. Salah s...
Pengaturan Penetapan Bank, Pengawasan Eksportir, dan Koordinasi Kebijakan DHE SDA dalam PBI 8/2026
PendahuluanPada 29 September 2026, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank...
Perusahaan Tersandung Pidana, Apakah Direksi Harus Ikut Menanggung?
Direktur Utama PT Abimanyu Pustaka Utama, Andri Yanto, kembali menguji ketentuan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di Mahkamah Konstitusi (MK...
PBI 7 Tahun 2026 Perluas Cakupan Pembiayaan Inklusif dan Atur Pengalihan Hak Pemenuhan RPIM
Pendahuluan Pada 29 September 2026, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank...
RUU Kawasan Industri: Perizinan Satu Pintu, Apa Bedanya dengan OSS?
Pada 5 Oktober 2026, Komisi VII DPR RI mempertimbangkan usulan perizinan satu pintu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Usulan ini m...
Penguatan Sanksi Pelaporan dan Pelindungan Siber melalui PADG 29 Tahun 2026
Pendahuluan Pada 25 September 2026, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan An...
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran, Mengapa Tak Berujung Diskualifikasi?
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri...
Perubahan Ketentuan Rencana Bisnis Bank Umum melalui POJK 17 Tahun 2026
Pendahuluan Pada 21 September 2026, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026...
JurisView
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (...
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Al...
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( UU...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric Ve...
Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.