Artikel
Artikel Terbaru
Pemblokiran Konten Digital dalam 4 Jam, Sejauh Mana Kewenangan Pemerintah?
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menangani konten digital yang melanggar hukum. Namun, bagaimana jika suatu konten dikategorikan sebagai disinform...
Perubahan Ketentuan Permodalan BPR Syariah berdasarkan PADK OJK 12/2026
PendahuluanPada 16 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 20...
KPPU Atur Tata Cara Sidang Program Kepatuhan Persaingan Usaha
Pada 16 September 2026, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 1 Tahun 2026...
Tenggat Sertifikasi Halal Diperpanjang melalui PP 40/2026
PendahuluanPada 14 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang...
Mendorong Kesejahteraan Keuangan: What We Know So Far
Pada 22 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koor...
Permen KP Nomor 16 Tahun 2026 Ubah Ketentuan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
PendahuluanPada tanggal 21 Oktober 2026, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perika...
Legal Updates
Pemblokiran Konten Digital dalam 4 Jam, Sejauh Mana Kewenangan Pemerintah?
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menangani konten digital yang melanggar hukum. Namun, bagaimana jika suatu konten dikategorikan sebagai disinform...
Perubahan Ketentuan Permodalan BPR Syariah berdasarkan PADK OJK 12/2026
PendahuluanPada 16 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 20...
KPPU Atur Tata Cara Sidang Program Kepatuhan Persaingan Usaha
Pada 16 September 2026, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Sidang Komi...
Tenggat Sertifikasi Halal Diperpanjang melalui PP 40/2026
PendahuluanPada 14 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Peme...
Mendorong Kesejahteraan Keuangan: What We Know So Far
Pada 22 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan...
Permen KP Nomor 16 Tahun 2026 Ubah Ketentuan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
PendahuluanPada tanggal 21 Oktober 2026, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1...
Bisnis Bisa Rugi Tanpa Korupsi, Luhut Ingin Aturan Hukumnya Diperjelas
Pada 20 Oktober 2026, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian DEN me...
Pengaturan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN Berdasarkan Peraturan BP BUMN Nomor 1 Tahun 2026
PendahuluanPada 15 Oktober 2026, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (“BP BUMN”), menetapkan Peraturan BP BUMN Nomor 1 Tahun 2026 tentang...
JurisView
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (...
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Al...
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( UU...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric Ve...
Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.