KPPU Atur Tata Cara Sidang Program Kepatuhan Persaingan Usaha

Pada 16 September 2026, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Sidang Komisi Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Peraturan ini mengatur proses evaluasi program kepatuhan persaingan usaha, mulai dari penyerahan laporan oleh pelaku usaha, pemeriksaan oleh KPPU, hingga pengucapan penetapan.

Peraturan ini dibentuk untuk memberikan panduan mengenai tata cara sidang Komisi dan penyusunan penetapan program kepatuhan persaingan usaha (Prokpu). Ketentuannya melengkapi Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.

Apa Itu Program Kepatuhan Persaingan Usaha?

Pasal 1 mendefinisikan Prokpu sebagai rangkaian kegiatan yang menunjukkan upaya pelaku usaha untuk mematuhi prinsip persaingan usaha sehat. Program tersebut dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha yang mendaftar serta disusun dalam dokumen tertulis berbahasa Indonesia.

Dalam proses evaluasi, pelaku usaha pendaftar harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Prokpu (Lapsun Prokpu). Berdasarkan Pasal 5, laporan tersebut harus dilengkapi daftar dokumen pendukung yang paling sedikit mencakup: 

1. kode etik; 

2. panduan kepatuhan persaingan usaha; dan 

3. laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. 

Dokumen pendukung dapat berbentuk dokumen cetak dan/atau elektronik.

Bagaimana Proses Evaluasinya?

Pasal 4 mengatur bahwa unit kerja yang menangani Prokpu mengusulkan evaluasi laporan dalam Rapat Komisi. Jika usulan belum disetujui, unit kerja tersebut harus memperbaiki laporan sesuai hasil rapat. Jika disetujui, Rapat Komisi membentuk Sidang Komisi melalui keputusan Komisi. Unit kerja terkait kemudian menugaskan verifikator dan panitera.

Sidang Komisi dilaksanakan dalam waktu 15 hari kerja sejak pelaku usaha menyerahkan Lapsun Prokpu. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja.

Berdasarkan Pasal 6, proses sidang terdiri atas tiga tahap, yaitu: 

1. Sidang penyerahan laporan dan laporan verifikasi serta validasi; 

2. Musyawarah Sidang Komisi; dan 

3. Sidang pengucapan penetapan Prokpu. 

Dua tahap pertama dilaksanakan secara tertutup, sedangkan sidang pengucapan penetapan dilaksanakan terbuka untuk umum. Sidang juga dapat dilakukan melalui media elektronik, dan pelaku usaha pendaftar dapat didampingi konsultan.

Apa yang Terjadi dalam Setiap Tahap Sidang?

Pada tahap pertama, pengurus pelaku usaha pendaftar menyerahkan Lapsun Prokpu dan memaparkan ringkas isinya. Pengurus dapat didampingi oleh karyawan perusahaan. Verifikator kemudian menyerahkan dan memaparkan laporan hasil verifikasi dan validasi. Tahap ini ditutup dengan simpulan sidang sebagai dasar pelaksanaan musyawarah.

Selanjutnya, Pasal 12 menyebutkan bahwa musyawarah Sidang Komisi dilakukan untuk mengevaluasi laporan pelaku usaha dan laporan verifikasi, memberikan petunjuk perbaikan jika diperlukan, menghentikan sidang, atau menyetujui laporan untuk ditetapkan.

Jika laporan perlu diperbaiki, Pasal 13 mengatur bahwa laporan dikembalikan kepada pelaku usaha melalui verifikator disertai petunjuk dan batas waktu perbaikan. Selama laporan berada dalam proses perbaikan, jangka waktu sidang dihentikan sementara. Jika pelaku usaha tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan, Sidang Komisi dihentikan.

Sebaliknya, jika laporan telah disetujui, musyawarah menyusun penetapan Prokpu dan menjadwalkan sidang pengucapannya. Pada tahap terakhir ini, pengurus pelaku usaha pendaftar hadir untuk mendengarkan pengucapan penetapan. Salinan penetapan diberikan kepada pelaku usaha sesaat setelah pengucapan selesai.

Apa yang Harus Dipenuhi Setelah Penetapan?

Pasal 16 mengatur isi minimum penetapan Prokpu, termasuk identitas pelaku usaha, pertimbangan hasil evaluasi, persetujuan Komisi, jangka waktu keberlakuan penetapan, serta tanda tangan ketua dan anggota Sidang Komisi.

Penetapan tersebut juga memuat komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan Prokpu secara berkelanjutan, melakukan identifikasi dan mitigasi risiko persaingan usaha setidaknya satu kali dalam setahun, serta menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain terkait Prokpu setidaknya satu kali dalam setahun.

Selain itu, pelaku usaha harus melaporkan kembali kepada Komisi apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan, perubahan kondisi internal maupun eksternal yang berdampak terhadap aktivitas usaha, dan/atau permintaan Komisi yang berdampak terhadap program kepatuhan.

Penutup

Peraturan Ketua KPPU Nomor 1 Tahun 2026 mengatur tahapan evaluasi Prokpu, mulai dari pemeriksaan laporan hingga penerbitan penetapan oleh Komisi. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha yang mengikuti program kepatuhan harus memenuhi persyaratan dokumen, menjalani proses evaluasi, serta mencantumkan komitmen pelaksanaan Prokpu secara berkelanjutan dalam penetapan Komisi.