OJK Temukan Praktik Manipulasi Harga dalam Perdagangan Saham PANR

Pada 4 November 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil pemeriksaan atas perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) selama periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, OJK menemukan adanya pola transaksi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan dan memengaruhi pembentukan harga saham PANR di Bursa Efek.

Sebagaimana disampaikan melalui siaran pers resmi OJK pada 4 November 2026, pelanggaran tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia. OJK juga menemukan adanya komunikasi antara pihak yang dilakukan untuk menjaga pergerakan harga saham PANR. Aktivitas perdagangan tersebut melibatkan 20 rekening nasabah yang terindikasi berkaitan dengan pola transaksi dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan dan perhitungan, OJK mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp5.073.291.914 atau sekitar Rp5,07 miliar. Atas temuan tersebut, OJK menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk perintah pengembalian keuntungan serta penutupan sejumlah rekening efek.

Pihak dan Aktivitas Perdagangan yang Diperiksa

Pihak yang disebut OJK dalam perkara ini adalah Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia. Ketiganya dinyatakan melakukan pelanggaran terkait perdagangan saham PANR selama periode pemeriksaan.

Berdasarkan siaran pers OJK, pola transaksi yang diperiksa bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan serta memengaruhi pembentukan harga saham. OJK juga mengidentifikasi komunikasi antarpihak yang dilakukan dalam rangka menjaga pergerakan harga saham PANR.

Dalam perdagangan saham, harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan beli dan penawaran jual di bursa. Informasi mengenai aktivitas perdagangan dan harga tersebut menjadi salah satu pertimbangan investor ketika memutuskan untuk membeli, menjual, atau menahan saham.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, pola transaksi dalam perkara PANR melibatkan 20 rekening nasabah yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas tersebut. OJK menyatakan transaksi yang terjadi tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

Siaran pers OJK tidak merinci secara terperinci bentuk setiap transaksi, identitas seluruh pemilik 20 rekening yang terlibat dalam pola perdagangan, maupun mekanisme komunikasi antarpihak. Karena itu, rincian teknis mengenai pelaksanaan transaksi tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi yang dipublikasikan OJK.

Apa Dugaan Pelanggaran yang Ditemukan OJK?

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan pelanggaran terhadap Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU 8/1995), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023).

Kedua ketentuan tersebut mengatur larangan manipulasi pasar, tetapi memiliki cakupan yang berbeda.

1. Menciptakan Gambaran Semu atau Menyesatkan – Pasal 91 UU 8/1995

Pasal 91 UU 8/1995 melarang setiap pihak melakukan tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.

Penjelasan pasal tersebut antara lain mencakup transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan serta persekongkolan penawaran jual dan beli efek pada harga tertentu. Ketentuan ini ditujukan untuk menjaga agar informasi perdagangan yang terlihat oleh investor mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.

Dalam perkara PANR, OJK menemukan pola transaksi yang tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran sesungguhnya. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar OJK menyatakan adanya pelanggaran Pasal 91.

2. Memengaruhi Harga Efek melalui Serangkaian Transaksi – Pasal 92 UU 8/1995

Pasal 92 UU 8/1995 melarang setiap pihak, baik sendiri maupun bersama pihak lain, melakukan dua transaksi efek atau lebih, secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan harga efek di bursa tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

Ketentuan ini berkaitan dengan serangkaian transaksi yang dapat membentuk harga semu karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran yang sebenarnya.

Dalam perkara PANR, OJK menyatakan pola transaksi yang diperiksa tidak hanya menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan, tetapi juga memengaruhi pembentukan harga saham. OJK turut menemukan komunikasi antarpihak untuk menjaga pergerakan harga saham tersebut.

Sanksi yang Dijatuhkan OJK

Atas hasil pemeriksaan tersebut, OJK menetapkan tindakan administratif terhadap tiga pihak yang terlibat. Satrijanto Tirtawisata diperintahkan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp5.073.291.914.

Sementara itu, Melani dan Upita Amalia masing-masing dikenai larangan melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama lima tahun.

Selain sanksi terhadap ketiga pihak tersebut, OJK juga memerintahkan perusahaan efek terkait untuk menutup rekening efek milik 18 pihak yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan saham PANR. Perintah penutupan tersebut ditujukan kepada sejumlah perusahaan efek, antara lain PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Waterfront Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mirae Asset Sekuritas.

Perintah penutupan rekening ini merupakan tindakan tersendiri terhadap rekening efek yang teridentifikasi dalam pemeriksaan. OJK menyebut pola transaksi secara keseluruhan melibatkan 20 rekening nasabah, sedangkan daftar perintah penutupan yang diumumkan mencakup rekening atas nama 18 pihak.

Melalui penetapan sanksi tersebut, OJK menegaskan bahwa manipulasi perdagangan yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas pasar dan pembentukan harga efek merupakan pelanggaran yang dapat mengganggu mekanisme pembentukan harga secara wajar serta menurunkan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal.

Sumber:

1. Otoritas Jasa Keuangan, “Perkuat Penegakan Hukum Pasar Modal, OJK Kembali Tetapkan Sanksi Pelanggaran Manipulasi Saham, Informasi Menyesatkan, dan Penyalahgunaan Rekening Nasabah”, 4 November 2026.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.