Reforma Agraria Resmi Diatur melalui UU Nomor 10 Tahun 2026

Pendahuluan

Pada 30 September 2026, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (“UU Reforma Agraria”) diundangkan dan mulai berlaku. UU Reforma Agraria terdiri atas 14 bab dan 52 pasal serta menjadi undang-undang pertama yang secara khusus mengatur reforma agraria sebagai payung hukum setingkat undang-undang. UU ini bertujuan menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses, antara lain untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, menjamin akses tanah bagi kelompok rentan, mewujudkan kedaulatan pangan, serta mencegah konsentrasi penguasaan tanah pada segelintir pihak.

Pembentukan UU Reforma Agraria dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara lebih adil, menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi. Selama ini, pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain fragmentasi kewenangan antar-lembaga, lemahnya mekanisme penyelesaian konflik agraria struktural, belum konsistennya penerapan fungsi sosial atas tanah, serta belum terpadunya penataan aset dan akses. Selain itu, pengaturan reforma agraria yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan di bawah undang-undang dinilai belum memadai untuk menjawab persoalan tanah telantar dan memberikan pelindungan bagi masyarakat adat, petani, dan nelayan. Melalui UU ini, pemerintah membangun kerangka pengaturan reforma agraria nasional yang lebih komprehensif, mencakup pendataan, penetapan objek dan penerima tanah, penyelesaian konflik, pemulihan hak, redistribusi tanah, hingga pemberdayaan ekonomi penerima tanah.

Ketentuan Penting

Asas, Tujuan, dan Tahapan Penyelenggaraan

Reforma agraria berlandaskan sembilan asas, antara lain keadilan sosial, kesetaraan (termasuk kesetaraan gender, menurut Penjelasan), kepastian hukum, dan fungsi sosial atas tanah (Pasal 2). Salah satu tujuan utamanya adalah mencegah tanah kembali terkonsentrasi pada segelintir pihak (Pasal 3). Reforma agraria dijalankan melalui hak menguasai negara dengan memprioritaskan pemanfaatan tanah bagi penerimanya (Pasal 4), berdasarkan peta jalan yang diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 5). Pasal 6 menetapkan sembilan kegiatan pelaksanaan: penyusunan dan penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), penerimaan usulan objek, penyelesaian konflik, pengukuran objek, pemulihan hak, redistribusi, legalisasi hak, dan pemberdayaan penerima. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Presiden setiap tahun (Pasal 7). Pasal 8 mewajibkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak terkait memberikan data dan dukungan bagi penyelenggaraan reforma agraria.

Lembaga Penyelenggara dengan Kewenangan Luas

UU Reforma Agraria membentuk Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan reforma agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Berdasarkan Pasal 11 dan 12, Lembaga bertugas merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi reforma agraria. Dalam menjalankan tugas tersebut, Lembaga berfungsi menyusun strategi nasional, mengelola dan memutakhirkan data, menetapkan target dan tahapan pelaksanaan, mengidentifikasi serta menetapkan objek dan subjek reforma agraria, dan melaksanakan penataan aset melalui redistribusi tanah dan pemulihan hak.

Pasal 13 memberikan Lembaga sejumlah kewenangan yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha, antara lain menghentikan sementara proses administrasi pertanahan dan perizinan berusaha, termasuk penerbitan, peralihan, pembebanan, perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran hak atas tanah, serta penunjukan dan penetapan kawasan hutan atas objek reforma agraria yang berstatus konflik. Lembaga juga dapat meminta penghentian sementara tindakan lapangan yang bersifat kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan, baik oleh masyarakat maupun aparat keamanan. Selain itu, Lembaga berwenang melakukan verifikasi dan validasi objek dan subjek reforma agraria, menyelesaikan konflik agraria, melaksanakan pemulihan hak, redistribusi tanah, dan pemberdayaan subjek reforma agraria, serta menetapkan keputusan penyelesaian yang bersifat mengikat. 

Adapun pembentukan, tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi Lembaga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14.

Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)

Pasal 16 ayat (1) menetapkan bahwa suatu wilayah dapat menjadi LPRA jika mengalami ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, atau kemiskinan, atau jika di wilayah itu terdapat tanah telantar, tanah absentee, atau penguasaan tanah melebihi batas maksimum. Menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1), LPRA dapat berada di kawasan perdesaan, perkebunan, hutan, pertambangan, pesisir, maupun perkotaan. Tanah absentee adalah tanah pertanian yang pemiliknya tinggal di luar kecamatan letak tanah atau kecamatan yang berbatasan. LPRA yang ditetapkan memuat potensi objek, potensi penerima, dan target penyelesaian konflik, lalu dimasukkan ke sistem informasi reforma agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) dan (6). Kawasan perdagangan bebas (seperti Batam dan Sabang) serta hak pengelolaan lahan kementerian/lembaga dikecualikan dalam Pasal 16 ayat (5).

Objek Reforma Agraria: Tanah yang Dapat Diredistribusikan

Pasal 19 ayat (1) menetapkan 13 sumber tanah objek reforma agraria, baik dari hasil penyelesaian konflik maupun non-konflik:

1. tanah negara atau areal penggunaan lain yang dikuasai masyarakat dengan iktikad baik selama 20 tahun;

2. tanah masyarakat yang tumpang tindih dengan HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, atau perizinan berusaha, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir;

3. tanah masyarakat yang berkonflik dengan kawasan hutan, izin kehutanan, barang milik negara/daerah, atau aset BUMN/BUMD;

4. tanah hak atau izin yang melebihi batas maksimum atau melebihi luas yang diberikan;

5. tanah dari kewajiban penyediaan paling sedikit 20% luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU, dalam proses perubahan, pemberian, dan perpanjangan hak;

6. tanah pengganti bagi masyarakat miskin di kawasan rawan bencana atau lahan kritis;

7. tanah transmigrasi yang tumpang tindih atau berkonflik dengan hak, izin, kawasan hutan, atau aset negara;

8. tanah telantar;

9. tanah dari kewajiban penyediaan lahan yang tidak dilaksanakan;

10. tanah absentee;

11. tanah yang dikuasai melebihi batas maksimum;

12. tanah timbul; dan

13. tanah hak yang diserahkan secara sukarela oleh pemegangnya.

Khusus untuk tanah sebagaimana dimaksud pada angka 3, penguasaan tanah harus telah berlangsung sekurang-kurangnya 20 tahun berturut-turut dengan iktikad baik sesuai Pasal 19 ayat (3). Penetapan objek reforma agraria dilakukan melalui keputusan Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5). Selanjutnya, kementerian terkait, Pemerintah Daerah, dan BUMN wajib melepaskan aset atau kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria paling lama 1 tahun sesuai Pasal 19 ayat (6) dan (7) serta Pasal 21. Dalam hal pelepasan tersebut berdampak pada pemegang hak yang sah atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik, Pasal 19 ayat (8) menjamin hak mereka untuk memperoleh kompensasi yang adil dan layak berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, Pasal 20 menegaskan bahwa air merupakan hak rakyat yang bersifat kepemilikan bersama. Oleh karena itu, Pemerintah wajib menata kembali penguasaan sumber agraria yang mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap air.

Subjek Reforma Agraria: Penerima Tanah

Pasal 22 dan 23 mengatur bahwa subjek reforma agraria dapat berupa perorangan, kelompok masyarakat dalam bentuk perkumpulan, paguyuban, serikat, atau koperasi, serta masyarakat adat yang ditetapkan oleh Lembaga. Penerima perorangan wajib merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, serta bertempat tinggal di kecamatan tempat objek tanah berada atau kecamatan yang berbatasan langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4).

Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (5) menetapkan 13 kategori penerima reforma agraria, antara lain petani tidak bertanah atau yang memiliki tanah kurang dari 0,5 hektare, petani penggarap, buruh tani, perempuan yang tidak memiliki akses terhadap tanah, transmigran yang tanahnya berkonflik, nelayan dan petambak garam skala kecil, masyarakat miskin perkotaan, serta korban bencana. Khusus bagi masyarakat adat, reforma agraria juga mencakup pengakuan dan pemulihan wilayah adat sebagaimana diatur dalam Pasal 24.

Hak dan Kewajiban Penerima

Pasal 25 mengatur bahwa subjek reforma agraria berhak memperoleh kepastian hukum atas tanah melalui bukti kepemilikan, dukungan pemberdayaan, serta jaminan pelindungan hukum selama penyelenggaraan reforma agraria. Bagi masyarakat adat, hak tersebut juga mencakup pencatatan tanah dalam daftar tanah. Jaminan pelindungan hukum diberikan melalui tanda pendaftaran Lokasi Prioritas Reforma Agraria (“LPRA”) yang memuat objek dan subjek reforma agraria, serta pencegahan penerbitan keputusan pemerintah mengenai penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan reforma agraria.

Di sisi lain, Pasal 26 mewajibkan setiap subjek reforma agraria untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara aktif dan mandiri sesuai dengan tujuan reforma agraria, serta menjaga kesuburan tanah dan kelestarian alam. Apabila tanah objek reforma agraria tidak digunakan selama 2 tahun berturut-turut, Lembaga wajib memberikan peringatan tertulis agar tanah tersebut kembali digunakan atau diusahakan. Jika dalam waktu 1 tahun sejak peringatan diberikan tanah tetap tidak digunakan atau diusahakan, hak atas tanah tersebut dicabut dan dapat diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peringatan, pencabutan hak, dan pemberian hak kepada pihak lain akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27.

Penyelesaian Konflik Agraria

Pasal 28 mengatur bahwa konflik agraria yang ditangani oleh Lembaga mencakup konflik akibat tumpang tindih tanah masyarakat dan/atau desa dengan hak atas tanah, kawasan hutan, atau perizinan berusaha lainnya yang berdampak luas secara sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, atau budaya. Konflik tersebut umumnya bersumber dari ketidakadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah akibat relasi kuasa yang timpang antara masyarakat dengan badan usaha, badan hukum, atau instansi Pemerintah. UU ini juga mengakui bahwa konflik kerap terjadi pada tanah yang telah lama ditempati secara turun-temurun dan menjadi sumber kehidupan serta identitas masyarakat, tetapi kemudian diterbitkan keputusan pejabat publik tanpa persetujuan masyarakat.

Penyelesaian konflik agraria wajib dilakukan secara efektif, transparan, dan berkeadilan dengan mengutamakan musyawarah serta pemulihan hubungan sosial, tanpa mengurangi hak pihak yang dirugikan dan dengan tetap memberikan kepastian hukum kepada subjek reforma agraria maupun para pihak. Pasal 28 ayat (4) menetapkan lima prinsip penyelesaian, yaitu:

• pengakuan atas konflik agraria;

• keberpihakan kepada subjek reforma agraria;

• penyelesaian berbasis keadilan;

• pemulihan hak atas tanah; dan

• pemberdayaan subjek reforma agraria.

Penyelesaian tersebut bertujuan mengakhiri konflik, memenuhi dan memulihkan hak masyarakat atas tanah, memperbaiki ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terulangnya konflik agraria.

Selanjutnya, Pasal 29 mengatur delapan tahapan penyelesaian konflik agraria, yaitu:

1. penerimaan dan pengumpulan laporan konflik agraria dari masyarakat dan Pemerintah;

2. pengkajian serta verifikasi konflik secara fisik dan yuridis;

3. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait;

4. penetapan keputusan penyelesaian konflik agraria;

5. penetapan objek dan subjek reforma agraria berdasarkan hasil penyelesaian konflik;

6. pemulihan hak masyarakat yang terdampak konflik;

7. penyelesaian permasalahan konflik melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait; dan

8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan penyelesaian konflik.

Hasil penyelesaian konflik wajib sesuai dengan tujuan reforma agraria dan diintegrasikan ke dalam satu data reforma agraria. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian konflik agraria akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 29 ayat (3).

Pemulihan Hak, Redistribusi, dan Pemberdayaan

Pemulihan hak berlaku bagi tanah yang hilang atau dikuasai pihak lain akibat konflik, kebijakan Pemerintah, atau tindakan administrasi yang bertentangan dengan hukum. Tanah tersebut dikembalikan, atau diganti dengan tanah atau bentuk pemulihan lain yang setara jika tidak dapat dikembalikan (Pasal 31). Redistribusi dilakukan bertahap, dari pemetaan dan sosialisasi hingga penyerahan bukti kepemilikan (Pasal 32 ayat (1)). Pihak, termasuk korporasi, yang tetap menguasai tanah yang telah ditetapkan sebagai objek akan diberi peringatan tertulis (Pasal 32 ayat (2)), dan dapat dipidana jika tidak memiliki dasar hak yang sah (Pasal 44).

Penerima dapat diberi hak milik, HGB, hak pakai, HGU, hak ulayat, atau kepemilikan bersama, yaitu satu hak yang dipegang bersama oleh kelompok untuk mencegah tanah terpecah-pecah atau terkonsentrasi kembali (Pasal 33). Sertipikat diterbitkan kantor pertanahan berdasarkan keputusan Lembaga, tetapi tidak dapat diterbitkan di kawasan perhutanan sosial atau hutan adat (Pasal 33 ayat (6) dan (7)). Pemberdayaan merupakan bagian wajib dari redistribusi dan membuka ruang kemitraan antara penerima dengan pelaku usaha dan lembaga keuangan (Pasal 34).

Pelindungan Hukum dan Kewajiban Persetujuan Masyarakat

Pasal 35 ayat (1) menjamin penundaan penerbitan kebijakan Pemerintah atas objek reforma agraria sampai terbit keputusan Lembaga. Pasal yang sama menyatakan bahwa penerima, pendamping, dan setiap orang yang mempertahankan hak atas tanahnya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Untuk mencegah konflik baru, Pemerintah wajib menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat terdampak dalam pemberian hak atas tanah, perizinan berusaha, dan kebijakan pembangunan, serta menggunakan peta masyarakat sebagai pembanding (Pasal 35 ayat (2)). Ketentuan ini berpotensi memperpanjang proses perizinan proyek berbasis lahan.

Larangan Pengalihan dan Batas Maksimum Penguasaan Tanah

Tanah hasil reforma agraria dilarang dialihkan jika pengalihan itu mengakibatkan konsentrasi penguasaan tanah (Pasal 36 ayat (4)). Karena itu, tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dijaminkan secara bebas. Pemerintah juga akan menetapkan batas minimum dan maksimum penguasaan tanah (Pasal 37). Bagi korporasi, batas maksimum dihitung secara kumulatif bersama badan usaha terafiliasi, mencakup hak atas tanah maupun perizinan berusaha (Pasal 37 ayat (4)). Pengecualian hanya diberikan kepada BUMN, BUMD, dan koperasi (Pasal 37 ayat (5)). Target pembatasan ini adalah menurunkan rasio gini penguasaan tanah hingga 0,30 (Pasal 37 ayat (7)). Selain itu, satu bidang tanah yang meliputi seluruh pulau kecil atau yang berbatasan langsung dengan garis pantai tidak dapat diberikan kepada satu orang atau satu badan hukum (Pasal 37 ayat (8)). Angka batas luasnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Partisipasi, Pelaporan, dan Pendanaan

Pasal 38 memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan reforma agraria, khususnya dalam penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan pemulihan hak atas tanah, serta pemberdayaan subjek reforma agraria. Lembaga dan Pemerintah wajib menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna dengan menyediakan mekanisme, sarana, waktu, dan dukungan yang memadai. Masyarakat yang berpartisipasi juga dilindungi dari ancaman, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, diskriminasi, dan tindakan lain yang menghambat partisipasi, termasuk melalui pemberian pelindungan kepada pelapor, saksi, dan pihak terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 39 mewajibkan Lembaga menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan reforma agraria kepada Presiden dan DPR paling sedikit 1 kali setiap tahun, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat perkembangan penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan subjek reforma agraria, serta rencana tindak lanjut dan perbaikan penyelenggaraan reforma agraria nasional. Lembaga juga wajib memublikasikan laporan melalui sistem informasi reforma agraria dan media publik lainnya yang mudah diakses masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi.

Adapun Pasal 40 menetapkan bahwa pendanaan penyelenggaraan reforma agraria bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

UU ini memuat lima pasal pidana (Pasal 41 sampai dengan Pasal 45) yang menyasar masyarakat, korporasi, maupun pejabat. Besaran denda mengacu pada kategori denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023), yaitu kategori IV sebesar Rp200 juta, kategori V Rp500 juta, kategori VI Rp2 miliar, dan kategori VII Rp5 miliar. Rinciannya sebagai berikut:

Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan dalam UU Reforma Agraria mengatur penyesuaian penyelenggaraan reforma agraria yang telah berjalan sebelum undang-undang ini berlaku. Berdasarkan Pasal 46, seluruh penyelenggaraan reforma agraria wajib mengikuti prinsip, tujuan, kebijakan, dan ketentuan dalam UU ini. Kementerian/lembaga yang selama ini menjalankan kewenangan di bidang reforma agraria wajib mendelegasikan kewenangannya kepada Lembaga paling lambat 1 tahun sejak UU ini berlaku. Apabila kewenangan tersebut tidak didelegasikan dalam jangka waktu tersebut, kewenangan dimaksud dianggap telah didelegasikan berdasarkan UU ini. Sementara itu, ketentuan peraturan perundang-undangan lain di bidang pertanahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Reforma Agraria. Proses penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, dan pemberdayaan subjek reforma agraria yang telah atau sedang berjalan sebelum UU ini berlaku tetap dilanjutkan dan diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan reforma agraria berdasarkan UU ini. Kementerian/lembaga, badan usaha milik negara (“BUMN”), badan usaha milik daerah (“BUMD”), dan Pemerintah Daerah juga wajib menyesuaikan peraturan, kebijakan, keputusan, serta tindakan pemerintahan terkait dengan ketentuan UU ini.

Selanjutnya, Pasal 47 mengatur pengalihan seluruh tugas, fungsi, kewenangan, program, kegiatan, hak, dan kewajiban Gugus Tugas Reforma Agraria, Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, serta tim atau satuan tugas lain yang menangani konflik agraria dan reforma agraria kepada Lembaga setelah Lembaga tersebut terbentuk. Kewenangan Lembaga mencakup penataan aset dan akses, penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan subjek reforma agraria, serta pengelolaan tanah objek reforma agraria. Seluruh proses penanganan konflik agraria, redistribusi tanah, penataan akses, pemantauan dan evaluasi, serta program reforma agraria yang sedang berjalan pada saat UU ini mulai berlaku tetap dilaksanakan oleh Lembaga hingga selesai.

Ketentuan yang memiliki dampak langsung terhadap pelaku usaha perkebunan diatur dalam Pasal 48, yang mewajibkan pemegang hak guna usaha (“HGU”) dan pemegang izin usaha perkebunan untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyerahan tersebut akan diatur melalui Peraturan Presiden. Dengan demikian, pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kewajiban penyerahan tanah tersebut masih menunggu ketentuan pelaksana.

Penutup

UU Reforma Agraria mengatur kerangka hukum baru dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Pembentukan Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kewenangan penyelesaian konflik agraria yang mengikat, serta pengaturan mengenai pemulihan hak, redistribusi tanah, dan pemberdayaan penerima menjadi instrumen utama untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan memperkuat pelindungan hak masyarakat.

Bagi pelaku usaha, UU ini membawa sejumlah implikasi yang perlu dicermati, terutama terkait potensi penetapan tanah yang dikuasai atau digunakan sebagai objek reforma agraria, kewajiban pelepasan aset atau kawasan hutan, kewajiban penyerahan paling sedikit 20% luas bidang tanah HGU, serta pembatasan penguasaan dan pengalihan tanah hasil reforma agraria. Kewenangan Lembaga untuk menghentikan sementara proses administrasi pertanahan dan perizinan berusaha atas objek yang berstatus konflik juga berpotensi memengaruhi kepastian dan kelangsungan kegiatan usaha berbasis lahan. Selain itu, ancaman sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi penyelenggaraan reforma agraria maupun menguasai tanah objek reforma agraria tanpa dasar yang sah perlu menjadi perhatian.

Pelaku usaha, khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, dan industri berbasis lahan, perlu melakukan peninjauan terhadap status hukum, riwayat penguasaan, perizinan, serta potensi tumpang tindih lahan yang dimiliki atau dikelola. Penerbitan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana, termasuk mengenai pembentukan Lembaga, batas maksimum penguasaan tanah, dan mekanisme penyerahan 20% HGU, juga perlu dicermati karena akan menentukan implementasi lebih lanjut UU Reforma Agraria.