Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wapres?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat tersebut dalam pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam pernyataan terpisah pada hari yang sama, Gibran menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran terkait langkah yang dapat ditempuhnya. Meski demikian, pernyataan mengenai niat mengundurkan diri tersebut belum dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Apabila pengunduran diri benar-benar dilakukan, terdapat mekanisme konstitusional yang harus dijalankan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Lantas, bagaimana aturan pengunduran diri Wakil Presiden dan proses pemilihan penggantinya?

Pengunduran Diri Wakil Presiden dalam UUD 1945

UUD 1945 mengatur kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Presiden maupun Wakil Presiden selama masa jabatan berlangsung. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 UUD 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pejabat yang bersangkutan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, termasuk karena mengundurkan diri. Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta membuat Presiden dapat menunjuk pengganti secara langsung. Pengisian jabatan tetap harus melalui pemilihan oleh MPR.

Berbeda dengan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK), pengunduran diri yang menyebabkan kekosongan jabatan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Bagaimana Proses Pemilihan Wakil Presiden Pengganti?

Mekanisme pengisian jabatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 17/2014). Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Pertama, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Usulan tersebut harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.

Kedua, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Dalam sidang tersebut, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum proses pemilihan dilakukan.

Ketiga, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Setelah terpilih, Wakil Presiden pengganti dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Apabila MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, pengucapan sumpah atau janji dilakukan di hadapan rapat paripurna DPR. Jika DPR juga tidak dapat mengadakan rapat, pengucapan sumpah atau janji dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.

Seluruh tahapan tersebut diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 UU 17/2014. Dengan demikian, kewenangan mengusulkan calon berada pada Presiden, sedangkan kewenangan memilih Wakil Presiden pengganti berada pada MPR.

Penutup

Hingga 11 November 2026, Gibran baru menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden. Belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran dirinya telah berlaku dan menimbulkan kekosongan jabatan. Mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 baru menjadi relevan apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terealisasi.