Permenkum 24/2026: Ketentuan Baru Layanan Administrasi Badan Usaha

Pendahuluan

Pada 2 November 2026, Menteri Hukum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha (“Permenkum 24/2026”) yang mulai berlaku pada tanggal 3 November 2026. Permenkum 24/2026 mengatur penyelenggaraan layanan administrasi badan usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), yang mencakup Perseroan Terbatas (PT), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV). 

Permenkum 24/2026 diterbitkan untuk mengintegrasikan berbagai ketentuan mengenai layanan administrasi badan usaha yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah Peraturan Menteri. Melalui Pasal 153, peraturan ini mencabut dan menggantikan delapan peraturan berikut:

1. Permenkumham Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan;

2. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

3. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik Tertentu;

4. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

5. Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;

6. Permenkum Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum;

7. Permenkum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer; dan

8. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Selain itu, Pasal 151 dan Pasal 152 menyatakan bahwa Permenkumham Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi dan Permenkum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan tidak lagi berlaku bagi badan usaha yang diatur dalam Permenkum 24/2026, tetapi tetap berlaku bagi yayasan dan perkumpulan. Berdasarkan konsiderans "Menimbang", pengintegrasian tersebut diperlukan untuk meningkatkan tata kelola layanan badan usaha secara sistematis, terpadu, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat. Penyatuan pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mengatasi potensi tumpang tindih ketentuan serta menyesuaikan penyelenggaraan layanan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Penting

Buku Kesatu: Layanan Perseroan Terbatas

Pasal 2 mengklasifikasikan Perseroan menjadi dua jenis, yaitu PT persekutuan modal dan PT perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5, pendirian PT persekutuan modal dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Atas setiap permohonan tersebut dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Selanjutnya, Pasal 6 mengatur persyaratan dokumen pendukung yang wajib dipenuhi dalam proses pendirian Perseroan. Dokumen tersebut meliputi:

1. Salinan dan minuta akta pendirian, serta minuta akta peleburan apabila pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;

2. Bukti penyetoran modal sesuai dengan bentuk penyetorannya, baik berupa uang, benda, maupun neraca perusahaan;

3. Pernyataan kesanggupan untuk memperoleh izin dari instansi teknis, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;

4. Keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan; dan

5. Dokumen terkait Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang terdiri atas surat kuasa direksi kepada notaris, pernyataan direksi yang memuat identitas Pemilik Manfaat, serta persetujuan dari Pemilik Manfaat.

Dokumen-dokumen tersebut pada umumnya disimpan oleh notaris sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pendirian Perseroan. Setelah permohonan diterima, surat keputusan pengesahan badan hukum diterbitkan pada saat yang sama dan dapat dicetak secara mandiri oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

Perubahan Anggaran Dasar dan Data PT

Pasal 8 ayat (3) mengatur perubahan anggaran dasar (AD) yang wajib memperoleh persetujuan Menteri. Perubahan tersebut meliputi perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya Perseroan, modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya. Sementara itu, perubahan AD lainnya cukup diberitahukan kepada Menteri. Ketentuan pemberitahuan juga berlaku terhadap perubahan data Perseroan, yang meliputi perubahan susunan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, penggabungan atau pemisahan tanpa disertai perubahan AD, pembubaran Perseroan, serta perubahan alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5).

Selanjutnya, Pasal 9 menetapkan batas waktu 30 Hari kalender untuk tiga kewajiban, yaitu menuangkan keputusan RUPS ke dalam akta notaris, memberitahukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, serta mengajukan permohonan perubahan terhitung sejak tanggal akta. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, permohonan perubahan tidak dapat diajukan kembali kepada Menteri. Permohonan diajukan oleh notaris secara elektronik dengan mengunggah akta, dokumen pendukung, dan pernyataan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12. Adapun kewajiban melampirkan SPT Tahunan dikecualikan bagi Perseroan yang NPWP-nya belum berusia 1 tahun (Pasal 12 ayat (2)).

Berbeda dengan proses pendirian Perseroan, permohonan perubahan diperiksa dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila ditemukan kekurangan dokumen, notaris wajib melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen dalam waktu 7 Hari. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, permohonan akan ditolak, tetapi Perseroan tetap dapat mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15

Laporan Tahunan PT Persekutuan Modal

Pasal 16 mengatur tiga tahap kewajiban:

1. direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir;

2. persetujuan RUPS atas laporan tahunan wajib dimuat dalam akta notaris; dan

3. persetujuan tersebut disampaikan kepada Menteri melalui notaris paling lama 30 Hari sejak akta ditandatangani, dengan mengunggah akta dan laporan tahunan.

Laporan tahunan minimal memuat laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, laporan pengawasan dewan komisaris, serta remunerasi direksi dan dewan komisaris. Pasal 17 dan Pasal 18 menetapkan sanksinya. Teguran tertulis dikirim melalui notifikasi SABH saat tenggat terlewati. Jika dalam 30 Hari setelah itu kewajiban tetap tidak dipenuhi, Akses Perseroan di SABH diblokir. Akibatnya, seluruh layanan Perseroan, termasuk perubahan AD dan data, tidak dapat diproses. Blokir dibuka dengan mengajukan permohonan disertai akta persetujuan dan laporan tahunan (Pasal 19–20).

PT Perorangan

Pasal 16 mengatur kewajiban penyampaian laporan tahunan Perseroan yang dilaksanakan melalui tiga tahapan. Pertama, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Kedua, persetujuan RUPS atas laporan tahunan tersebut wajib dituangkan dalam akta notaris. Ketiga, persetujuan tersebut disampaikan kepada Menteri melalui notaris paling lambat 30 Hari sejak tanggal penandatanganan akta, dengan mengunggah akta persetujuan dan laporan tahunan.

Adapun laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, laporan tugas pengawasan dewan komisaris, serta rincian masalah remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris.

Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan tahunan. Sanksi diawali dengan teguran tertulis yang disampaikan melalui notifikasi pada SABH setelah batas waktu pemenuhan kewajiban terlampaui. Apabila dalam waktu 30 Hari sejak teguran tersebut disampaikan Perseroan tetap tidak memenuhi kewajibannya, akses Perseroan pada SABH akan diblokir. Pemblokiran tersebut mengakibatkan seluruh layanan administrasi Perseroan tidak dapat diproses, termasuk permohonan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan. Untuk membuka blokir, Perseroan wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan akta persetujuan RUPS dan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses PT

Pasal 30 sampai Pasal 39 mengatur Pemblokiran Akses atas permohonan pihak yang berkepentingan, misalnya dalam sengketa saham. Ada dua jenis blokir, yaitu blokir seluruhnya dan blokir perubahan pemegang saham (Pasal 32). Pemohonnya dapat berupa pemegang saham terakhir, mantan pemegang saham yang bersengketa (paling lama 3 tahun sejak tercatat atau setelah satu kali transaksi), ahli waris, instansi pemerintah, atau Kurator. Pemohon wajib melampirkan putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan blokir, bukti pelaporan Pemilik Manfaat, dan bukti PNBP. Pemegang saham di atas 50% juga wajib melampirkan laporan keuangan audit dan laporan pajak Perseroan (Pasal 33–35). Untuk PT perorangan, mantan pemilik cukup melampirkan gugatan yang sudah terdaftar di pengadilan (Pasal 36). Surat kuasa wajib berbentuk akta notaris (Pasal 39).

Blokir hanya dapat dibuka jika sengketa sudah tidak ada lagi. Buktinya berupa akta atau kesepakatan perdamaian seluruh pemegang saham, putusan yang mengabulkan pembukaan, atau penetapan pencabutan perkara (Pasal 42–44). Dalam setiap permohonan blokir maupun pembukaan, Direktur Jenderal dapat memanggil para pihak untuk klarifikasi sebelum memutus (Pasal 38 dan 48).

KSWP, Daftar Perseroan, dan Layanan Nonelektronik

Pasal 50 sampai Pasal 52 mewajibkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) secara elektronik dengan sistem Ditjen Pajak sebelum perubahan AD atau data Perseroan diproses. Jika status wajib pajak tidak valid, permohonan tidak diproses sampai statusnya menjadi valid. Pasal 54 sampai Pasal 59 menetapkan bahwa Daftar Perseroan merupakan sumber informasi resmi yang terbuka untuk umum. Daftar ini memuat antara lain permodalan, alamat, pemegang saham, pengurus, dan laporan keuangan PT yang wajib diaudit. Data tersebut dapat diperoleh siapa pun dengan membayar PNBP. Pasal 60 membuka jalur nonelektronik jika ada kendala jaringan internet atau SABH tidak berfungsi berdasarkan pengumuman resmi. Pasal 61 mengatur bahwa data PT yang terblokir tetap dapat dimohonkan secara tertulis dengan keterangan status blokir.

Buku Kedua: Pengesahan Koperasi

Nama Koperasi

Pasal 67 sampai Pasal 73 mewajibkan setiap pendirian koperasi didahului persetujuan nama. Nama minimal terdiri atas 3 kata setelah frasa "Koperasi" dan jenisnya, kecuali untuk Koperasi Merah Putih atau program pemerintah. Nama juga harus ditulis dengan huruf latin, belum dipakai, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak mirip dengan nama lembaga negara. Pasal 70 ayat (2)–(4) menambahkan tiga ketentuan khusus: frasa "TKBM" bagi koperasi bongkar muat pelabuhan, kata "Syariah" bagi koperasi syariah, dan nama kecamatan atau kabupaten/kota bagi Koperasi Merah Putih yang nama desanya sama. Persetujuan nama berlaku paling lama 30 Hari (Pasal 73).

Pengesahan Akta Pendirian

Pasal 74 mewajibkan permohonan pengesahan diajukan melalui notaris paling lama 60 Hari sejak akta pendirian ditandatangani. Jika terlambat, proses harus diulang dari awal. Pasal 75 mengatur dokumen yang disimpan notaris, yaitu minuta akta, berita acara rapat pendirian, bukti setor modal minimal sebesar Simpanan Pokok, dan rencana kerja. Akta pendirian dan berita acara rapat juga wajib diunggah ke SABH. Koperasi simpan pinjam wajib melengkapi rencana kerja minimal 3 tahun, sistem administrasi dan pembukuan, riwayat hidup calon pengelola, dan daftar sarana kerja (Pasal 76). Keputusan pengesahan terbit pada saat permohonan diterima (Pasal 78).

Perubahan AD dan Pembubaran Koperasi

Pasal 79 dan Pasal 80 mengatur bahwa perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian koperasi wajib memperoleh pengesahan dan diajukan paling lama 60 Hari sejak akta perubahan. Perubahan AD lainnya cukup dilaporkan paling lambat 30 Hari sejak akta ditandatangani (Pasal 87). Pasal 91 dan Pasal 92 menetapkan bahwa pembubaran koperasi tidak diajukan oleh koperasi sendiri. Pembubaran disampaikan oleh menteri yang membidangi koperasi dalam bentuk Surat Keputusan Pembubaran, lalu Menteri Hukum menghapus status badan hukumnya.

Buku Ketiga: Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum

Pasal 97 dan Pasal 98 mengatur bahwa pendaftaran dan perubahan AD BUM Desa diajukan melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID), bukan langsung ke SABH. Setelah diverifikasi oleh kementerian yang membidangi desa, Menteri Hukum menerbitkan sertifikat secara elektronik. Perubahan nama dan tempat kedudukan menghasilkan sertifikat perubahan, sedangkan perubahan AD lainnya cukup mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan.

Buku Keempat: Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan KomanditerPersekutuan Perdata, Firma, dan CV

Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran

Pasal 103 sampai Pasal 116 mengatur bahwa seluruh layanan persekutuan diajukan melalui Notaris di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Tenggatnya 60 hari kalender sejak akta untuk pendirian dan 30 hari kalender untuk perubahan AD. Jika terlambat, permohonan tidak dapat diajukan (Pasal 104 dan 109). Sebelum mendaftar, Notaris wajib mengecek nama dengan kriteria yang serupa dengan nama koperasi. Notaris mengunggah akta dan surat pernyataan bermeterai, serta menyimpan minuta akta dan data pemilik manfaat (Pasal 105–106 dan 111–112). Pembubaran dapat dilakukan karena jangka waktu berakhir, tujuan tercapai, barang persekutuan musnah, kehendak para sekutu, atau alasan hukum lain (Pasal 114). Bukti pendaftaran berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dicetak dan dicap oleh Notaris.

Pemblokiran, Akses Data, dan Layanan Nonelektronik

Pasal 117 sampai Pasal 126 mengatur bahwa blokir dan pembukaan blokir diajukan secara tertulis oleh sekutu, aparat atau instansi berwenang, atau Kurator. Sekutu wajib melampirkan putusan atau penetapan pengadilan untuk blokir, serta perdamaian, pencabutan perkara, atau putusan untuk pembukaan. Data persekutuan terbuka untuk umum (Pasal 127). Jalur nonelektronik hanya tersedia jika tidak ada jaringan internet atau SABU tidak berfungsi (Pasal 129).

Buku Kelima: Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Usaha

Objek, Dokumen, dan Pemeriksaan

Pasal 132 sampai Pasal 139 mengatur bahwa Notaris dapat memohon perbaikan jika data di SABH atau SABU keliru. Untuk PT, perbaikan dibatasi pada 17 elemen data, antara lain nama, NPWP, alamat, modal, saham, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan akuntan publik. Untuk persekutuan, perbaikan mencakup nama, NPWP, alamat, aset, sekutu, pengurus, dan data akta. Dokumen yang wajib diunggah adalah surat permohonan, surat pernyataan tanggung jawab Notaris yang bermeterai, salinan akta, dan salinan SK atau SKT yang akan diperbaiki. Perbaikan surel dan nomor telepon pemegang saham cukup dengan permohonan dan kuasa dari direksi (Pasal 135). Pemeriksaan dilakukan paling lama 14 hari kerja. Permohonan yang tidak lengkap langsung ditolak tanpa kesempatan melengkapi, tetapi dapat diajukan ulang (Pasal 137–139). Perlu dicatat, "Hari" dalam Buku Kelima dan Buku Keenam berarti hari kerja.

Buku Keenam: Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha

Syarat dan Jangka Waktu

Pasal 141 sampai Pasal 149 mengatur bahwa salinan SK, surat penerimaan pemberitahuan, sertifikat, atau surat keterangan untuk PT, koperasi, dan persekutuan hanya dapat dimohonkan jika produk aslinya hilang atau rusak. Pemohonnya adalah direksi, ketua pengurus, sekutu aktif, atau kuasanya. Untuk produk yang hilang, wajib dilampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. Untuk produk yang rusak, wajib dilampirkan asli atau bukti produk yang rusak. Khusus koperasi, salinan hanya tersedia untuk produk yang terbit sejak 28 September 2019. Pemeriksaan berlangsung paling lama 3 hari kerja, kekurangan dilengkapi dalam 14 hari kerja, dan salinan diterbitkan paling lama 14 hari kerja.

Ketentuan Peralihan

Permenkum 24/2026 menganut prinsip bahwa permohonan yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum peraturan ini berlaku tetap diselesaikan berdasarkan peraturan lama. Pasal 62 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang telah diajukan dan sedang diproses tetap diproses berdasarkan Permenkum 49/2025.

Terkait pemblokiran akses, Pasal 63 menegaskan bahwa PT yang sedang dalam status Pemblokiran Akses sebelum berlakunya Permenkum 24/2026 dinyatakan tetap diblokir. Sementara itu, permohonan pembukaan Pemblokiran Akses yang telah diajukan dan sedang diproses tetap diselesaikan berdasarkan Permenkum 21/2025.

Prinsip yang sama berlaku bagi Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV). Berdasarkan Pasal 130, permohonan pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, Pemblokiran Akses, dan pembukaan Pemblokiran Akses yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum berlakunya Permenkum 24/2026 tetap diproses berdasarkan Permenkum 25/2025. Selain itu, Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang sedang dalam status Pemblokiran Akses sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan tetap diblokir.

Penutup

Permenkum 24/2026 mengintegrasikan penyelenggaraan layanan administrasi berbagai bentuk badan usaha dalam satu kerangka pengaturan, mulai dari pendirian, perubahan, pembubaran, pemblokiran akses, perbaikan data, hingga penerbitan salinan produk layanan hukum. Pengaturan ini tidak hanya menyederhanakan kerangka administrasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan, tetapi juga menetapkan persyaratan dokumen, mekanisme pengajuan, batas waktu, serta konsekuensi atas tidak dipenuhinya kewajiban administratif.

Bagi Perseroan Terbatas, sejumlah ketentuan perlu mendapat perhatian khusus, terutama tenggat pengajuan perubahan anggaran dasar dan data, kewajiban penyampaian laporan tahunan, serta konsekuensi pemblokiran akses SABH apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Di sisi lain, pengaturan mengenai KSWP dan keterbukaan Daftar Perseroan juga memperkuat aspek kepatuhan dan transparansi administrasi Perseroan. Ketentuan serupa turut diterapkan dengan mekanisme yang disesuaikan terhadap koperasi, BUM Desa, persekutuan perdata, firma, dan CV.

Dengan berlakunya Permenkum 24/2026, notaris dan pelaku usaha perlu menyesuaikan pelaksanaan layanan administrasi badan usaha dengan persyaratan dan prosedur yang baru, khususnya terkait kelengkapan dokumen, tenggat waktu, serta penggunaan sistem administrasi elektronik yang berlaku. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi penting untuk memastikan kelancaran pemrosesan layanan dan menjaga status administrasi badan usaha tetap tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.