OJK Sanksi Tujuh Emiten atas Pelanggaran Pasar Modal

Pada 6 November 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penjatuhan sanksi administratif kepada tujuh emiten dan sejumlah pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal melalui Pengumuman OJK Nomor PENG-4/PM.2/2026 tentang Sanksi Administratif terhadap ASLI, ADHI, ADCP, WMUU, KLBF, EPMT, LMAS, dan Pihak-Pihak Terkait Lainnya.

Berdasarkan pengumuman resmi OJK tersebut, pelanggaran yang ditemukan mencakup penyajian laporan keuangan, pemenuhan prosedur transaksi afiliasi dan transaksi material, hingga kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Tujuh emiten yang dikenai sanksi adalah PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).

Berdasarkan rincian pengumuman tersebut, pelanggaran yang ditemukan OJK tidak hanya melibatkan perusahaan sebagai emiten, tetapi juga direksi, akuntan publik, dan penilai yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. ASLI menjadi salah satu perusahaan dengan sanksi terbesar, yakni denda korporasi sebesar Rp2,7 miliar.

ASLI Dikenai Denda atas Penyajian Aset dalam Laporan Keuangan

Dalam pemeriksaan terhadap ASLI, OJK menemukan aset bernilai material dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2024, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2024, dan LKTT 2025 yang nilai serta informasinya tidak dapat diyakini keandalannya berdasarkan dokumen pendukung.

Atas temuan tersebut, OJK menjatuhkan dua sanksi denda kepada ASLI, masing-masing sebesar Rp1,35 miliar. Denda pertama berkaitan dengan pelanggaran ketentuan penyajian laporan keuangan, sedangkan denda kedua berkaitan dengan penyajian aset tetap. Dengan demikian, total denda yang dikenakan kepada perseroan mencapai Rp2,7 miliar.

OJK juga menjatuhkan denda secara tanggung renteng sebesar Rp645 juta kepada tiga anggota direksi ASLI, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto. Sanksi tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian pengakuan aset material yang keandalan nilai dan informasinya tidak didukung dokumen yang memadai.

Selain direksi, Akuntan Publik Arief Prima yang bertindak sebagai auditor atas laporan keuangan tahunan ASLI 2024 dikenai denda Rp107,5 juta. Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan pasar modal dan Standar Audit, termasuk terkait dokumentasi audit, perencanaan audit, pengumpulan bukti audit, prosedur analitis, serta pengomunikasian hal audit utama.

Secara hukum, penegakan terhadap penyajian laporan keuangan ASLI merujuk pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sementara itu, pelanggaran terkait penyajian aset tetap juga dikaitkan dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan serta standar akuntansi yang berlaku. Adapun sanksi terhadap akuntan publik berkaitan dengan ketentuan penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik di sektor jasa keuangan serta standar audit yang relevan.

ADHI dan ADCP Langgar Prosedur Transaksi Afiliasi

Selain ASLI, OJK menjatuhkan sanksi kepada ADHI dan ADCP atas pelanggaran prosedur transaksi afiliasi dalam perjanjian shareholder loan antara kedua perusahaan.

ADHI dan ADCP masing-masing dikenai denda sebesar Rp450 juta. Perkara tersebut juga melibatkan dua penilai, yakni Toto Suharto dan Syaiful Hasan, yang masing-masing dikenai denda Rp65 juta.

OJK menemukan bahwa pendapat kewajaran atas transaksi shareholder loan tersebut diberikan setelah transaksi berlangsung pada 31 Januari 2025. Pemberian pendapat kewajaran setelah transaksi terjadi menjadi salah satu persoalan dalam pemenuhan prosedur transaksi afiliasi yang diwajibkan bagi perusahaan terbuka.

Ketentuan mengenai transaksi afiliasi diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Peraturan ini mengatur kewajiban perusahaan terbuka dalam melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi, termasuk pemenuhan prosedur dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, penilai yang memberikan pendapat kewajaran juga terikat pada ketentuan profesi penilai di pasar modal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

WMUU Tidak Melaksanakan Prosedur Transaksi Material dan Afiliasi

Pelanggaran berikutnya ditemukan pada PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU). OJK menjatuhkan denda sebesar Rp925 juta karena perseroan tidak melaksanakan prosedur transaksi material yang sekaligus merupakan transaksi afiliasi atas penerimaan pinjaman perusahaan.

Transaksi material dan transaksi afiliasi memiliki ketentuan tersendiri dalam regulasi pasar modal. Transaksi material diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sedangkan transaksi afiliasi diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020.

Dalam perkara WMUU, OJK mengaitkan pelanggaran dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c juncto Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan terbuka dalam memenuhi prosedur transaksi material. Dengan demikian, penerimaan pinjaman oleh WMUU tidak hanya dinilai dari hubungan pinjam-meminjamnya, tetapi juga dari kepatuhan perseroan terhadap prosedur transaksi yang diwajibkan oleh regulasi pasar modal.

KLBF dan EPMT Dikenai Sanksi atas Transaksi Jual Beli Aset

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT) terkait transaksi jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global.

KLBF dikenai denda sebesar Rp200 juta, sedangkan EPMT dikenai denda Rp75 juta. Keduanya dinilai tidak melaksanakan prosedur transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasar modal.

Dasar hukum penjatuhan sanksi tersebut adalah POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Regulasi tersebut mengatur kewajiban perusahaan terbuka ketika melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, termasuk prosedur yang harus dipenuhi untuk memastikan transaksi berlangsung sesuai ketentuan dan kepentingan perusahaan.

Dengan demikian, transaksi jual beli aset antara Hale International dan Forsta Kalmedic Global menjadi objek pemeriksaan OJK dalam menilai kepatuhan KLBF dan EPMT terhadap prosedur transaksi afiliasi.

LMAS Tidak Menyelenggarakan RUPST Selama Empat Tahun

Berbeda dari emiten lainnya, PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) dikenai sanksi karena tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada perseroan. Selain itu, OJK mengenakan denda sebesar Rp712,5 juta secara tanggung renteng kepada tiga pengurus, yakni Direktur Utama Ibin Bachtiar, Direktur Itek Bachtiar, dan Edwin Lim yang menjabat sebagai direktur pada 2022.

Penjatuhan sanksi tersebut berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan RUPST sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan terbuka menyelenggarakan RUPST paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Sementara itu, tanggung jawab direksi dalam pengurusan perusahaan juga diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik, sedangkan ayat (2) mengatur pelaksanaan tugas direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dengan tidak diselenggarakannya RUPST selama empat tahun buku berturut-turut, persoalan LMAS tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban rapat pemegang saham, tetapi juga tanggung jawab pengurus dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan.

Penutup

Rangkaian sanksi terhadap tujuh emiten tersebut memperlihatkan beberapa aspek yang menjadi objek pengawasan OJK dalam kegiatan pasar modal. Pengawasan tidak terbatas pada aktivitas perdagangan saham, tetapi juga mencakup kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prosedur transaksi perusahaan, serta tanggung jawab direksi dalam memenuhi kewajiban perseroan.

Penegakan hukum tersebut juga berlangsung di tengah rangkaian tindakan OJK terhadap pelanggaran pasar modal lainnya. Sebelumnya, pada 4 November 2026, OJK mengumumkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu dalam tiga perkara, yaitu perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), pelanggaran penyajian laporan keuangan oleh direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), serta pelanggaran oleh pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).