BPH Migas Terbitkan Aturan Baru Akun Pengaturan melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2026

Pendahuluan

Pada 26 Oktober 2026, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (“BPH Migas”)  menetapkan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (“Peraturan BPH Migas 4/2026”). Peraturan ini menjadi pedoman bagi BPH Migas dalam melaksanakan tata kelola pelaporan dan verifikasi Akun Pengaturan pada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa secara akuntabel, transparan, dan efisien, serta didukung oleh data yang andal. Akun Pengaturan merupakan pembukuan yang disiapkan oleh Badan Usaha khusus untuk regulator, termasuk di dalamnya penilaian aset dan depresiasi. Laporan ini terpisah dari laporan keuangan untuk keperluan akuntansi dan perpajakan. Ia menjadi dasar bagi BPH Migas dalam menilai biaya dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dalam konteks peraturan ini, Badan Usaha merujuk pada perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, menjalankan kegiatan usaha secara tetap dan terus-menerus, serta berkedudukan dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan BPH Migas 4/2026 dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan, transparansi, akuntabilitas, dan penyajian Akun Pengaturan, sekaligus menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan hukum. Peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan tersedianya data biaya, pendapatan, dan aset yang disajikan secara terpisah berdasarkan ruas pipa atau wilayah, dengan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit serta memungkinkan dilakukannya verifikasi dan koreksi.

Perbandingan

Peraturan BPH Migas 4/2026 mencabut dan menggantikan seluruh Peraturan BPH Migas Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Akun Pengaturan (Regulatory Accounts) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi.

Ketentuan Penting

Pihak yang Wajib Melapor dan Cakupan Pelaporan

Pasal 3 ayat (1) mewajibkan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk menyusun dan menyampaikan laporan Akun Pengaturan untuk setiap ruas pipa, jaringan ruas pipa, Access Arrangement, dan/atau wilayah. Kewajiban tersebut berlaku bagi badan usaha pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau badan usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2). 

Kewajiban Memisahkan Akun Pengangkutan dari Usaha Lain

Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa laporan Akun Pengaturan wajib disusun dengan memisahkan pendapatan, biaya, aset, dan parameter lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dari kegiatan usaha lainnya. Penyusunan laporan tersebut harus mengacu pada laporan keuangan tahunan untuk periode yang sama yang telah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang digunakan dalam Akun Pengaturan secara khusus mencerminkan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan tidak tercampur dengan kegiatan usaha lainnya yang dijalankan oleh badan usaha.

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit

Pasal 4 ayat (1) mewajibkan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar kepada BPH Migas. Dalam hal diperlukan, laporan keuangan tersebut dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagi badan usaha yang merupakan entitas induk usaha, laporan keuangan tahunan yang wajib disampaikan meliputi:

1. laporan keuangan konsolidasian tahunan; dan

2. laporan keuangan tahunan entitas induk yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian tahunan.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (4) menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan tersebut paling sedikit harus memuat komponen sebagai berikut:

• laporan neraca;

• laporan laba rugi;

• laporan arus kas;

• laporan perubahan ekuitas; dan

• catatan atas laporan keuangan.

Isi Minimum Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 4 ayat (5) mengatur bahwa catatan atas laporan keuangan paling sedikit harus memuat beberapa informasi sebagai berikut:

1. informasi umum entitas atau perusahaan;

2. dasar penyusunan laporan keuangan;

3. kebijakan akuntansi penting;

4. penjelasan atas pos-pos laporan keuangan;

5. informasi tambahan dan pengungkapan lainnya;

6. informasi mengenai peristiwa setelah periode pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa;

7. informasi mengenai pendapatan, biaya, dan aset segmen kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, bagi badan usaha yang juga menjalankan kegiatan usaha lainnya; dan/atau

8. informasi mengenai pendapatan, biaya, dan aset kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada entitas induk, bagi badan usaha yang menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dengan anak usaha.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (7) memberikan kelonggaran bagi badan usaha yang belum dapat menyampaikan informasi mengenai segmen kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau informasi mengenai kegiatan usaha pengangkutan pada entitas induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g dan huruf h. Informasi tersebut wajib disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk tahun buku 2029. Dengan demikian, badan usaha diberikan waktu untuk menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya agar dapat menyajikan informasi pendapatan, biaya, dan aset sesuai dengan kebutuhan pelaporan Akun Pengaturan.

Batas Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 Peraturan BPH Migas 4/2026 mengatur jadwal penyampaian laporan Akun Pengaturan dan laporan keuangan tahunan setiap tahun, termasuk mekanisme penyampaian laporan sementara apabila laporan keuangan tahunan yang telah diaudit belum tersedia.

Mekanisme ini memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian proses audit tidak menghilangkan kewajiban badan usaha untuk menyampaikan laporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal laporan keuangan tahunan yang telah diaudit belum tersedia, badan usaha tetap wajib menyampaikan laporan sementara paling lambat pada 30 Juni dan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit paling lambat pada 31 Juli.

Cara Penyampaian Laporan

Pasal 6 Peraturan BPH Migas 4/2026 mengatur bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan Akun Pengaturan dilakukan melalui sistem aplikasi informasi daring resmi milik BPH Migas. Dalam hal sistem aplikasi tersebut mengalami kendala teknis atau belum tersedia, badan usaha dapat menyampaikan laporan secara manual dalam bentuk salinan fisik dan salinan digital. Dengan demikian, penyampaian laporan secara daring merupakan mekanisme utama, sedangkan penyampaian secara manual hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Verifikasi dan Kewenangan Koreksi oleh BPH Migas

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BPH Migas 4/2026 mengatur bahwa BPH Migas melakukan verifikasi terhadap laporan Akun Pengaturan melalui evaluasi dokumen dan, apabila diperlukan, kunjungan lapangan ke fasilitas pipa. Dalam proses verifikasi tersebut, BPH Migas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

1. kesesuaian waktu penyampaian laporan;

2. kesesuaian format laporan;

3. kesesuaian pemisahan akun kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dari keseluruhan akun dalam laporan keuangan; dan

4. kesesuaian peruntukan biaya atau aset untuk kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Untuk mendukung proses verifikasi, BPH Migas berwenang meminta dokumen pendukung dan/atau klarifikasi dari badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4). Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (5) memberikan kewenangan kepada BPH Migas untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan dalam laporan Akun Pengaturan apabila badan usaha tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung atas nilai yang dilaporkan. Dengan demikian, keakuratan pencatatan serta kelengkapan dokumen pendukung menjadi aspek penting bagi badan usaha, mengingat hasil verifikasi dan koreksi BPH Migas dapat memengaruhi nilai biaya dan aset yang diperhitungkan dalam Akun Pengaturan.

Hasil verifikasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Gas Bumi BPH Migas dan direksi badan usaha. Dalam hal penandatanganan dilakukan oleh perwakilan direksi, perwakilan tersebut wajib memiliki surat kuasa dari direksi badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6).

Ketentuan Peralihan

Pasal 11 Peraturan BPH Migas 4/2026 mengatur bahwa penyampaian laporan Akun Pengaturan untuk tahun buku 1 (satu) tahun sebelum Peraturan BPH Migas 4/2026 diundangkan tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Akun Pengaturan (Regulatory Accounts) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi. Dengan demikian, laporan Akun Pengaturan untuk tahun buku sebelum tahun pengundangan Peraturan BPH Migas 4/2026 tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya, sedangkan penerapan ketentuan baru dilakukan terhadap tahun buku berikutnya.

Penutup

Peraturan BPH Migas 4/2026 memperketat tata kelola pelaporan Akun Pengaturan melalui perluasan cakupan pelaporan, kewajiban pemisahan informasi keuangan, penetapan batas waktu penyampaian laporan, serta penguatan kewenangan verifikasi dan koreksi oleh BPH Migas.

Badan usaha perlu menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya, memastikan kelengkapan dokumen pendukung, serta memenuhi jadwal pelaporan yang ditetapkan. Badan usaha juga perlu memperhatikan masa transisi penyampaian informasi segmen dan entitas induk hingga tahun buku 2029 serta menunggu petunjuk teknis BPH Migas terkait penggunaan aplikasi pelaporan daring.