Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

• PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• PMK No. 23/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020
• PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran
• PMK No. 204/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran
• PMK No. 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran
• PMK No. 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
• PMK No. 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017
• PMK No. 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
• PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran
• PMK No. 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA
• PMK No. 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018
• PMK No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
• PMK No. 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran

• Persyaratan melakukan suatu kegiatan:

  Dalam melaksanakan anggaran, Kementerian/Lembaga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tertuang dalam peraturan ini:

  • Penggunaan anggaran harus sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui.
  • Pelaporan harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
  • Pengawasan internal harus dilaksanakan oleh APIP K/L.
  • Transparansi dan akuntabilitas anggaran harus terjaga di seluruh proses.
• Penambahan dalam peraturan:

  Peraturan ini menambahkan beberapa ketentuan baru dibandingkan peraturan sebelumnya yang mencakup:

  • Ketentuan mengenai penganggaran berbasis kinerja.
  • Prosedur baru untuk penyesuaian alokasi anggaran.
  • Ketentuan mengenai pengendalian dan pemantauan yang lebih ketat.
  • Pengaturan tentang pengelolaan risiko anggaran dan penandaan anggaran.
• Penghapusan dalam peraturan:

  Ada beberapa ketentuan lama yang dihapus dalam peraturan ini, antara lain:

  • Ketentuan yang mengatur prosedur pembebasan tanggung jawab dalam hal gangguan bencana.
  • Ketentuan tentang mekanisme penganggaran yang redundan dan tidak efisien.
  • Beberapa prosedur administratif yang tidak relevan dengan pengelolaan keuangan zaman sekarang.

Tidak Ada

Dalam peraturan ini, sanksi yang diatur mencakup:

• Sanksi Administratif: Teguran, penghentian sementara, atau pencabutan izin kegiatan bagi Kementerian/Lembaga yang tidak memenuhi ketentuan peraturan.
• Sanksi Pidana: Dalam hal penyalahgunaan anggaran dan penggelapan dana, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum pidana.