[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb2226dc-64f7-48e7-ad34-1da268753162","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.02/2021","number","2/PMK.02/2021","year","2021","published_date","2021-01-18","effective_date","2021-01-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 2/PMK.02/2021, BN.2021/NO. 28, https:jdih.kemenkeu.go.id : 13 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 42 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 74), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745). \n Untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kepada kementerian negara/lembaga dapat diberikan Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi. Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi didasarkan pada hasil penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan mempertimbangkan hasil penilaian atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. Capaian atas pengelolaan anggaran merupakan nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang\r\nmeliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan/atau aspek konteks. Hasil penilaian dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Hasil penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan pemeringkatan berdasarkan masingmasing kategori besaran pagu anggaran kementerian negara/lembaga. Dalam hal hasil penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha belum tersedia pada tahun berkenaan, pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi tidak mempertimbangkan hasil penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha kementerian negara/lembaga yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pemberian Penghargaan kepada kementerian negara/lembaga dapat berupa piagam/tropi penghargaan, publikasi pada media massa nasional, dan/atau insentif. Pengenaan Sanksi kepada kementerian negara/lembaga dapat berupa teguran tertulis, publikasi pada media massa nasional, dan/atau disinsentif. Pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka pemberian Penghargaan kepada kementerian negara/lembaga berupa insentif dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021. \n 13 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga melalui pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Penilaian Kinerja Anggaran: Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran (aspek implementasi, manfaat, dan konteks) dan indikator kinerja anggaran. Bobot penilaian adalah 60% untuk pengelolaan anggaran dan 40% untuk indikator kinerja.
Kategori Penilaian: Hasil penilaian dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang.
Pemeringkatan: Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diperingkat berdasarkan kategori besaran pagu anggaran (besar, sedang, kecil).
Penghargaan: K/L dengan penilaian sangat baik dapat diberikan penghargaan berupa piagam/tropi, publikasi media massa, dan/atau insentif (tambahan anggaran kegiatan atau bentuk lain). Insentif tidak boleh digunakan untuk gaji dan tunjangan.
Sanksi: K/L dengan penilaian kurang dan sangat kurang dikenai sanksi berupa teguran tertulis, publikasi media massa, dan/atau disinsentif (pengurangan anggaran, self blocking anggaran, atau refocusing anggaran). Disinsentif tidak boleh mengurangi alokasi untuk gaji, tunjangan, prioritas nasional, dan pelayanan masyarakat.
Prosedur Pemberian Penghargaan dan Sanksi: Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan K/L yang akan diberi penghargaan atau dikenai sanksi kepada Menteri Keuangan, yang kemudian menetapkan keputusan terkait hal tersebut.
Mekanisme Pemenuhan Anggaran untuk Penghargaan: Pemenuhan alokasi anggaran untuk insentif dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BA 999.08 atau melalui APBN Perubahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254789/pmk-no-62-tahun-2023","61d4b588-b166-4cb3-9457-9fc19909dfad","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2/PMK.02/2021
CONCERNING
PROCEDURES FOR GRANTING AWARDS AND/OR IMPOSING SANCTIONS
ON THE BUDGET PERFORMANCE OF STATE MINISTRIES/INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 of Presidential Regulation Number 42 of 2020 concerning the Granting of Awards and/or Imposition of Sanctions to State Ministries/Institutions and Local Governments, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for Granting Awards and/or Imposing Sanctions on the Budget Performance of State Ministries/Institutions;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008, Number 166,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb2226dc-64f7-48e7-ad34-1da268753162","actionData","errors"]