[{"_1":2,"_219":-5,"_220":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af29b626-fb7f-4cde-a788-a6cc23710eea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_215":216,"_217":218},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_164":165,"_166":167,"_200":201,"_202":203,"_204":205,"_206":207,"_208":209,"_210":211,"_212":-5,"_213":214},"title","Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara","short_title","Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956","number","7","year","1956","published_date","1956-11-07","effective_date","1956-11-24","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1956
Undang-undang Darurat NO. 7, LN. 1956 No. 58, LL SETNEG : 11 HLM
Undang-undang Darurat TENTANG Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara \r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 1956. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 ini bertujuan untuk membentuk daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk menggantikan dewan-dewan perwakilan rakyat daerah lama dan untuk memberikan dasar hukum yang tegas bagi kabupaten-kabupaten otonom tersebut. Undang-undang ini mengatur pembentukan 17 kabupaten dengan batas-batas wilayah yang jelas, serta menetapkan kedudukan pemerintah daerah dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk masing-masing kabupaten. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan jenis hasil tembakau yang mendapatkan pembebasan sebagian cukai dan mengatur pembungkusan serta penetapan harga eceran hasil tembakau tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","

Tidak menaati peraturan mengenai pembungkusan dan penetapan harga eceran hasil tembakau dapat mengakibatkan penghentian pembebasan sebagian cukai.

","revokes",[],"revoked_by",[94,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,148,152,156,160],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290469/uu-no-6-tahun-2024","5c952a8f-f826-48f1-b2b9-416a4f83b267",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290585/uu-no-12-tahun-2024","f12e2567-26dd-469a-ac8e-a0caab5ec15f",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290625/uu-no-26-tahun-2024","8be163ac-eb33-4910-8ad2-7e2dc07328bd",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290752/uu-no-20-tahun-2024","fafe8625-1107-4dd2-849c-d90035473a10",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290604/uu-no-28-tahun-2024","24a2a32b-dfd0-46ba-a653-e3d4a957e9a2",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290744/uu-no-18-tahun-2024","90c089e7-696c-45ff-b1a5-3f91e8c6ea18",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290777/uu-no-23-tahun-2024","1794aeb5-78bc-4359-98f6-54ce5e5e1140",{"_95":125,"_97":126,"_36":127},"Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290570/uu-no-10-tahun-2024","c525f21c-a3d7-490d-b5cc-5cff1039d862",{"_95":129,"_97":130,"_36":131},"Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290538/uu-no-8-tahun-2024","9c46351c-8dda-4934-97a7-277e35de7117",{"_95":133,"_97":134,"_36":135},"Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290605/uu-no-14-tahun-2024","81a6a86a-c122-4ee8-94fb-1c6be91cf701",{"_95":137,"_97":138,"_36":139},"Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290547/uu-no-9-tahun-2024","5a67e42d-5048-4ec0-8377-fec2bf3ea0ea",{"_95":141,"_97":142,"_36":143},"Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290529/uu-no-7-tahun-2024","2b207003-4df5-4073-824d-21f8dbae11da",{"_95":145,"_97":146,"_36":147},"Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290772/uu-no-21-tahun-2024","7eb65d8c-8bbf-49f7-890e-90f06bbb829d",{"_95":149,"_97":150,"_36":151},"Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290575/uu-no-11-tahun-2024","9ad3f5b8-a421-4033-b7fa-d7eb260b3fc9",{"_95":153,"_97":154,"_36":155},"Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290735/uu-no-24-tahun-2024","bb6eaa39-2c62-40ec-ab60-155b39f63332",{"_95":157,"_97":158,"_36":159},"Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290611/uu-no-15-tahun-2024","38d22a07-845d-45da-9c65-e6fb9aecdfe8",{"_95":161,"_97":162,"_36":163},"Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290774/uu-no-22-tahun-2024","8e80942d-d6b5-43d9-bcab-e4ef1fa6f6f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198],{"_95":169,"_97":138,"_36":139},"UU No. 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di AcehKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Timur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":171,"_97":130,"_36":131},"UU No. 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di AcehKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Tengah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":173,"_97":142,"_36":143},"UU No. 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di AcehKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pidie dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":175,"_97":114,"_36":115},"UU No. 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Nias dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":177,"_97":106,"_36":107},"UU No. 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Simalungun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":179,"_97":154,"_36":155},"UU No. 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":181,"_97":122,"_36":123},"UU No. 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":183,"_97":162,"_36":163},"UU No. 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Utara dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":185,"_97":146,"_36":147},"UU No. 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Labuhanbatu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":187,"_97":110,"_36":111},"UU No. 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Asahan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":189,"_97":118,"_36":119},"UU No. 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Deli Serdang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":191,"_97":158,"_36":159},"UU No. 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karo dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":193,"_97":134,"_36":135},"UU No. 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Langkat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":195,"_97":102,"_36":103},"UU No. 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di AcehKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Selatan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":197,"_97":150,"_36":151},"UU No. 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di AcehKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Barat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":199,"_97":126,"_36":127},"UU No. 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di AcehKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Utara dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EMERGENCY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 YEAR 1956
on
THE ESTABLISHMENT OF AUTONOMOUS REGENCY REGIONS WITHIN
THE PROVINCE REGION OF NORTH SUMATERA

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law No. 14 of 1956 (State Gazette of 1956 No. 30) on the formation of the Regional People's Representative Council and the Transitional Regional Government in the autonomous Regencies in The Province of North Sumatera, preparations have now also been made to form the intended Regional People's Representative Council and Transitional Regional Government to replace the old regional people's representative councils that still exist or to carry out the regional government of the Regency where there are still no regional councils, even though the rights of authority of the Regency regional governments included in the field of domestic affairs have not been clearly regulated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af29b626-fb7f-4cde-a788-a6cc23710eea","actionData","errors"]