Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 ini bertujuan untuk membentuk daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk menggantikan dewan-dewan perwakilan rakyat daerah lama dan untuk memberikan dasar hukum yang tegas bagi kabupaten-kabupaten otonom tersebut. Undang-undang ini mengatur pembentukan 17 kabupaten dengan batas-batas wilayah yang jelas, serta menetapkan kedudukan pemerintah daerah dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk masing-masing kabupaten. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan jenis hasil tembakau yang mendapatkan pembebasan sebagian cukai dan mengatur pembungkusan serta penetapan harga eceran hasil tembakau tersebut.

• Tidak menaati peraturan mengenai pembungkusan dan penetapan harga eceran hasil tembakau dapat mengakibatkan penghentian pembebasan sebagian cukai.