Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dengan tujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Simalungun sebagai daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengatur cakupan wilayah, batas daerah, ibu kota, dan karakteristik Kabupaten Simalungun. Kabupaten ini terdiri dari 32 kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Raya. Karakteristik wilayah meliputi kawasan dataran tinggi, potensi sumber daya alam, dan keragaman suku serta budaya. Undang-Undang ini juga menyesuaikan dasar hukum dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)