Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dengan tujuan menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Aceh Utara sebagai daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif di Kabupaten Aceh Utara, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan dengan batas wilayah yang ditetapkan secara jelas. Ibu kota Kabupaten Aceh Utara berada di Kecamatan Lhoksukon. Kabupaten ini memiliki karakteristik geografis yang bervariasi dan potensi sumber daya alam yang meliputi pertanian, kehutanan, dan pariwisata, serta nilai sejarah dan keanekaragaman budaya yang berlandaskan syariat Islam.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)