Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) Peraturan ini mengubah: (-)

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dengan tujuan memperkuat kedudukan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan memperhatikan karakteristik daerah dan potensi sumber daya alamnya. Kabupaten ini terdiri dari 15 kecamatan dan memiliki batas-batas wilayah yang ditetapkan secara jelas. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Sipirok. Undang-Undang ini juga menegaskan karakteristik geografis dan budaya daerah, serta potensi ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)