[{"_1":2,"_180":-5,"_181":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eccb01a4-26e3-4427-b595-79e6d47c3fbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_176":177,"_178":179},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_155":156,"_157":158,"_159":160,"_161":162,"_163":164,"_165":166,"_167":168,"_169":170,"_171":172,"_173":-5,"_174":175},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2021","number","55/PMK.05/2021","year","2021","published_date","2021-06-02","effective_date","2021-06-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TARIF LAYANAN BLU – POLITEKNIK KESEHATAN – KEMENTERIAN KESEHATAN
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 55/PMK.05/2021, BN.2021/NO. 591, https:jdih.kemenkeu.go.id : 20 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik\r\nKesehatan pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah\r\nyang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah dibahas dan\r\ndikaji oleh Tim Penilai.\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), PMK 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), PMK 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046). \n Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan pembiayaan yang diberikan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa. Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak\r\nkerja sama. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0 dari tarif layanan akademik. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\na. PMK No. 26/PMK.05/2014 (BNRI Tahun 2014 No.165);\r\nb. PMK No. 220/PMK.05/2014 (BNRI Tahun 2014 No.1886) sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 44/PMK.05/2016 (BNRI Tahun 2016 No.447);\r\nc. PMK No. 36/PMK.05/2016 (BNTahun 2016 No.390);\r\nd. PMK No. 156/PMK.05/2016 (BNRI Tahun 2016 No.1593);\r\ne. PMK No. 264/PMK.05/2016 (BNRI Tahun 2017 No.31);\r\nf. PMK No. 88/PMK.05/2017 (BNRI Tahun 2017 No.918);\r\ng. PMK No. 138/PMK.05/2017 (BNRI Tahun 2017 No.1416);\r\nh. PMK No. 7/PMK.05/2018 (BNRI Tahun 2018 No.102);\r\ni. PMK No. 75/PMK.05/2018 (BNRI Tahun 2018 No.899);\r\nj. PMK No. 27/PMK.05/2019 (BNRI Tahun 2019 No.321);\r\nk. PMK No. 30/PMK.05/2019 (BNRI Tahun 2019 No.334);\r\nl. PMK No. 146/PMK.05/2019 (BNRI Tahun 2019 No.1224);\r\nm. PMK No. 193/PMK.05/2019 (BNRI Tahun 2019 No.1633);\r\nn. PMK No. 2/PMK.05/2020 (BNRI Tahun 2020 No.4),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 23 HLM, Lampiran halaman 18-23 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 390);\n4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1593);\n5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31);\n6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 918);\n7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416);\n8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);\n9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 899);\n10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 321);\n11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 334);\n12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1224);\n13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);\n14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan (Poltekkes) pada Kementerian Kesehatan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, serta Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan tarif layanan BLU Poltekkes secara kolektif.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi jenis-jenis tarif layanan yang terdiri dari tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Tarif layanan akademik mencakup tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru, tarif uang kuliah tunggal (UKT) untuk program diploma, profesi, pascasarjana, khusus/alih jenjang, pendidikan jarak jauh, dan tarif akademik lainnya. Tarif layanan penunjang akademik meliputi tarif penggunaan asrama, makan mahasiswa, binatu mahasiswa, seragam/jaket almamater mahasiswa, publikasi jurnal ilmiah, kaji etik penelitian, penggunaan lahan, gedung, ruangan, sarana olahraga, peralatan dan mesin, sarana transportasi, klinik, laboratorium, pelatihan, konsultasi, seminar, penelitian, pertemuan ilmiah, pengabdian masyarakat, penggunaan keahlian sumber daya manusia, percetakan dan penerbitan, pengembangan bahasa, perpustakaan, hak atas kekayaan intelektual, dan produk sampingan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai kewenangan Direktur BLU Poltekkes untuk menetapkan tarif UKT dan tarif layanan penunjang akademik, serta mekanisme penetapan tarif yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti daya beli, minat, kebutuhan operasional, dan harga pasar setempat. Selain itu, diatur pula mengenai kemungkinan pemberian tarif khusus atau tarif nol Rupiah kepada mahasiswa tertentu dengan kriteria yang telah ditetapkan.","transitional_provisions","1. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.\n2. Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum setelah berlakunya Peraturan Menteri ini mengacu pada tarif dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mahasiswa sampai dengan angkatan tahun akademik 2020/2021 masih mengacu pada peraturan menteri keuangan sebelumnya sampai dengan mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 menyelesaikan masa studinya.","sanctions","(-)","revokes",[93,99,103,107,111,115,119,123,127,131,135,139,143,147,151],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 2/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136707/pmk-no-2pmk052020","8eae42b2-b11e-44c9-af97-679fe404f52c",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PMK No. 30/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128019/pmk-no-30pmk052019","f93ebc35-f487-4faa-97a5-f5c42acdadb7",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PMK No. 27/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128015/pmk-no-27pmk052019","d0cbeaf5-0591-4472-8800-729dfb7d487c",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PMK No. 193/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128309/pmk-no-193pmk052019","61b49a98-e27a-49e7-9eeb-9898ed54fbaf",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"PMK No. 146/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128191/pmk-no-146pmk052019","3d29f05a-30df-4ce9-aa55-9a9eaf1d4a4a",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"PMK No. 75/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/113110/pmk-no-75pmk052018","347cbc3d-5d4a-40bf-92f6-af1bede2886c",{"_94":120,"_96":121,"_36":122},"PMK No. 7/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111937/pmk-no-7pmk052018","203aadee-d98b-445f-948f-a5f5926d4120",{"_94":124,"_96":125,"_36":126},"PMK No. 88/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112734/pmk-no-88pmk052017","a3276bd9-5405-4456-b83f-59dbd81f905a",{"_94":128,"_96":129,"_36":130},"PMK No. 138/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112833/pmk-no-138pmk052017","bb69bc4c-1a03-4be3-ac42-cb278c3b97d9",{"_94":132,"_96":133,"_36":134},"PMK No. 44/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II Pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144934/pmk-no-44pmk052016","2a397423-782e-4003-894d-1465def7b3bd",{"_94":136,"_96":137,"_36":138},"PMK No. 36/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144872/pmk-no-36pmk052016","bc099f24-1a33-4503-9c85-458a76e64211",{"_94":140,"_96":141,"_36":142},"PMK No. 264/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146232/pmk-no-264pmk052016","3b6d293a-66c8-44a2-90d9-24852e2c5ce7",{"_94":144,"_96":145,"_36":146},"PMK No. 156/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/145899/pmk-no-156pmk052016","3dcfe5ac-81b5-4717-8992-9c0aba6282fa",{"_94":148,"_96":149,"_36":150},"PMK No. 26/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147870/pmk-no-26pmk052014","834fb366-0a6f-4367-8019-6f8bf22a8812",{"_94":152,"_96":153,"_36":154},"PMK No. 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144937/pmk-no-220pmk052014","66807d31-ec93-4c9b-89f2-0e4e65f52b7d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 55/PMK.05/2021
CONCERNING
TARIFFS FOR PUBLIC SERVICE AGENCY SERVICES AT THE HEALTH POLYTECHNICS WITHIN THE
MINISTRY OF HEALTH

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 of
Government Regulation Number 23 of 2005 concerning
the Management of
Keuangan Badan Layanan Umum
as amended by Regulation
Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Amendments
to Government Regulation Number 23 of 2005
concerning the Management of
Keuangan Badan Layanan Umum,
service tariffs for agencies implementing management of
keuangan Badan Layanan Umum are determined by the
Minister of Finance upon the proposal of the minister/head of
institution;
that based on the provisions of Article 37 of the Regulation
Minister of Finance Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eccb01a4-26e3-4427-b595-79e6d47c3fbb","actionData","errors"]