Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan kehutanan, termasuk perencanaan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, dan pengawasan. Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkenalkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Selain itu, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pemanfaatan hutan, termasuk kewajiban perizinan dan pelaporan.