di desktop Anda.Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Juga dikenal sebagai: PP 8/2026 · PP No. 8 Tahun 2026 · PP Nomor 8 Tahun 2026
Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian tata kelola kehutanan yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan otoritas kawasan setempat.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mengatur mengenai pelibatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam oleh Menteri dalam pelaksanaan berbagai aspek kehutanan di wilayah tersebut. Ruang lingkup keterlibatan tersebut mencakup perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, serta pengawasan kehutanan.