For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

Also known as: PP 21/2019 · PP No. 21 Tahun 2019 · PP Nomor 21 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:13 Maret 2019Publication Date:13 Maret 2019
Kompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
LocationPemerintah Pusat
Effective Date13 Maret 2019
Publication Date13 Maret 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menyesuaikan besaran tunjangan kehormatan yang diberikan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya dengan perkembangan keadaan. Perubahan ini dilakukan karena besaran tunjangan yang sebelumnya ditetapkan dianggap tidak lagi sesuai. Dalam ketentuan baru, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat akan menerima tunjangan sebesar Rp 2.419.000,00 setiap bulan. Jika Bekas Anggota meninggal dunia, janda atau duda yang sah akan menerima tunjangan sebesar Rp 1.801.000,00 setiap bulan. Jika terdapat lebih dari satu istri yang sah, tunjangan diberikan kepada istri pertama yang paling lama dinikahi tanpa terputus oleh perceraian. Pembayaran tunjangan akan dihentikan jika janda atau duda meninggal dunia atau menikah lagi.

(-)

(-)