[{"_1":2,"_196":-5,"_197":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d556d47f-73fe-4a4b-820c-6259ca5813b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_192":193,"_194":195},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_157":158,"_163":164,"_165":166,"_169":170,"_171":172,"_181":182,"_183":184,"_185":186,"_187":188,"_189":-5,"_190":191},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020","number","129/PMK.05/2020","year","2020","published_date","2020-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN LAYANAN UMUM – PEDOMAN PENGELOLAAN– BIDANG PERBENDAHARAAN
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 129/PMK.05/2020, BN.2020/NO.1046, https:jdih.kemenkeu.go.id : 155 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna melakukan simplifikasi beberapa ketentuan mengenai dewan pengawas, satuan pemeriksaan intern, remunerasi, penarikan dan pengembalian dana, dan pengelolaan kas dan investasi dan menyempurnakan beberapa pengaturan mengenai pedoman pengelolaan badan layanan umum, perlu diatur kembali dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan badan layanan umum dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502)sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.641) \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: \r\nBLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif,teknis, dan administratif. Menteri Keuangan memberi keputusan penetapan terhadap usulan penetapan penerapan PPK-BLU paling lama 3 (tiga) bulan sejak dokumen persyaratan administratif terpenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Menteri Keuangan dapat mencabut penerapan PPK-BLU berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan /atau hasil penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik dan/atau usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga. \r\nBLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam penetapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU. Pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.BLU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\na. PMK 08/PMK.02/2006;\r\nb. PMK 77/PMK.05/2009 (BN Tahun 2009 Nomor 74);\r\nc. PMK 217/PMK.05/2009 (BNTahun 2009 Nomor 495);\r\nd. PMK 230/PMK.05/2009 (BNTahun 2009 Nomor 516);\r\ne. PMK 92/PMK.05/2011 (BNTahun 2011 Nomor 363);\r\nf. PMK 95/PMK.05/2016 (BNTahun 2016 Nomor 913);\r\ng. PMK 100/PMK.05/2016 (BNTahun 2016 Nomor 915);\r\nh. PMK 136/PMK.05/2016 (BNTahun 2016 Nomor 1377);\r\ni. PMK 180/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1792);\r\nj. PMK 98/PMK.05/2017 (BNTahun 2017 Nomor 989);\r\nk. PMK 176/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1701);\r\nl. PMK 200/PMK.05/2017 (BNTahun 2017 Nomor 1885);\r\nm. PMK 42/PMK.05/2018 (BNTahun 2018 Nomor 588);\r\nn. PMK 82/PMK.05/2018 (BNTahun 2018 Nomor 998);\r\no. PMK 79/PMK.05/(BNTahun 2019 Nomor 575),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n - \n 189 HLM, Lampiran halaman 152 s.d. 189. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang fleksibel berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga dengan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk. Persyaratan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) meliputi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Penetapan dan pencabutan status BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dan evaluasi kinerja. BLU dapat memungut tarif layanan yang disesuaikan dengan biaya dan daya beli masyarakat. Pengelolaan keuangan BLU mencakup perencanaan, penganggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, dan investasi. Tata kelola BLU melibatkan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas serta penerapan sistem pengendalian intern.","transitional_provisions","1. Satker yang telah dicabut penerapan PPK-BLU-nya oleh Menteri Keuangan diberikan masa transisi dalam rangka peralihan menjadi Satker yang tidak menerapkan PPK-BLU. 2. Hal-hal yang diselesaikan dalam masa transisi meliputi pembentukan penanggung jawab likuidasi, penyelesaian likuidasi terhadap status kepegawaian, dokumen pelaksanaan anggaran, dan struktur organisasi Satker pasca pencabutan penerapan PPK-BLU. 3. Masa transisi diberikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencabutan penerapan PPK-BLU Satker berkenaan ditetapkan.","sanctions","revokes",[95,101,105,109,113,117,121,125,129,133,137,141,145,149,153],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 79/PMK.05/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128066/pmk-no-79pmk052019","534c78f7-2250-44c9-a220-d0122b8d0ae0",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PMK No. 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/113119/pmk-no-82pmk052018","64c497b9-e02f-4272-9cd6-164a08a8cd99",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"PMK No. 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112205/pmk-no-42pmk052018","1c59fe0f-9177-4345-b4c6-ba3365360ca6",{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PMK No. 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan Dan Pengembalian Dana Pada Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112747/pmk-no-98pmk052017","d8c465e7-07db-4d3e-bfb8-938fa815c832",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PMK No. 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112946/pmk-no-200pmk052017","919fba2f-7f4e-4677-9bc6-4a4014f582e2",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"PMK No. 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112913/pmk-no-176pmk052017","a9c84c9b-ba69-4493-9255-13cda1b95b66",{"_96":122,"_98":123,"_36":124},"PMK No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/113073/pmk-no-95pmk052016","f439c6a3-168f-47c4-afac-d9f5eba704d3",{"_96":126,"_98":127,"_36":128},"PMK No. 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121262/pmk-no-180pmk052016","12da630e-c313-4664-83e4-f2b5807eb34f",{"_96":130,"_98":131,"_36":132},"PMK No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121201/pmk-no-136pmk052016","75eb97f7-89e7-4400-af79-c2ff8c6467a1",{"_96":134,"_98":135,"_36":136},"PMK No. 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121095/pmk-no-100pmk052016","ec1f4c14-34ff-4cf3-be53-aba5b5d01dc6",{"_96":138,"_98":139,"_36":140},"PMK No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146725/pmk-no-92pmk052011","db272d99-4432-467f-a215-9d0c379124bc",{"_96":142,"_98":143,"_36":144},"PMK No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127423/pmk-no-77pmk052009","a8392731-d704-4aff-a1d5-877a50a096c9",{"_96":146,"_98":147,"_36":148},"PMK No. 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146724/pmk-no-230pmk052009","ec8fd122-3f57-4b17-8c7f-98a4d866b724",{"_96":150,"_98":151,"_36":152},"PMK No. 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146723/pmk-no-217pmk052009","ebbd816e-302c-4ed3-a794-585d71a7452c",{"_96":154,"_98":155,"_36":156},"PMK No. 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146691/pmk-no-8pmk022006","74cca542-f0d5-4e11-b354-191cd0083be0","revoked_by",[159],{"_96":160,"_98":161,"_36":162},"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/215571/pmk-no-75pmk052022","d715bc33-3b8b-471f-8bfa-d7e3dcb88e14","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[167],{"_96":168,"_98":161,"_36":162},"PMK No. 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTata cara pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas","amends",[],"amended_by",[173,177],{"_96":174,"_98":175,"_36":176},"PMK No. 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333932/pmk-no-76-tahun-2025","63594aad-cc48-4899-b67d-3d57cc3dc1f8",{"_96":178,"_98":179,"_36":180},"PMK No. 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234556/pmk-no-202pmk052022","cdf87aca-aaca-4206-ad9d-25d2d925a829","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 129/PMK.05/2020
ON
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICE AGENCIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

Considering / Whereas: that based on the provisions of Article 4 paragraph (6), Article 9
paragraph (4), Article 13, Article 17 paragraph (4), Article 18 paragraph (6),
Article 20 paragraph (2), and Article 22 paragraph (5) of Government
Regulation Number 23 of 2005 on the Management of
Public Service Agency Finances as amended by
Government Regulation Number 74 of 2012 on Amendments to Government
Regulation Number 23 of 2005 on the Management of Public Service Agency
Finance, it is necessary to regulate provisions on
administrative requirements for the determination of public service
agencies, general guidelines for the preparation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d556d47f-73fe-4a4b-820c-6259ca5813b0","actionData","errors"]