Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 ini bertujuan untuk memberikan pedoman umum dalam penyusunan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan keuntungan. Peraturan ini mengatur bahwa BLU dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan. Tarif layanan harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan dapat lebih besar, sama, atau lebih kecil dari biaya tersebut. Penetapan tarif harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, dan kompetisi yang sehat. Pemimpin BLU mengajukan usulan tarif kepada menteri/pimpinan lembaga, yang kemudian dinilai oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif kepada menteri/pimpinan lembaga atau pemimpin BLU dalam kondisi tertentu. Pendapatan dari tarif layanan digunakan untuk membiayai belanja BLU.