For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1996

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996

Also known as: Keppres 43/1996 · Keppres No. 43 Tahun 1996 · Keppres Nomor 43 Tahun 1996

Status:
Active
Effective Date:11 Juni 1996Publication Date:11 Juni 1996
Pembentukan Lembaga Negara

Information

TypeKeputusan Presiden (Keppres)
ThemePerubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996
LocationPemerintah Pusat
Effective Date11 Juni 1996
Publication Date11 Juni 1996
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh tujuh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996.

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan mengubah susunan organisasi Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Perubahan ini mencakup kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi kedua departemen tersebut. Departemen Perhubungan dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan. Struktur organisasi Departemen Perhubungan meliputi berbagai direktorat jenderal dan badan, termasuk Badan SAR Nasional dan Badan Meteorologi dan Geofisika. Sementara itu, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi juga dipimpin oleh seorang Menteri dengan tugas pokok di bidang pariwisata, pos, dan telekomunikasi. Struktur organisasi departemen ini mencakup Direktorat Jenderal Pariwisata dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

(-)

(-)