[{"_1":2,"_165":-5,"_166":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4e61568-df47-4591-9147-58ef57db4441","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_161":162,"_163":164},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_136":137,"_138":139,"_140":141,"_142":143,"_144":145,"_150":151,"_152":153,"_154":155,"_156":157,"_158":-5,"_159":160},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020","number","22","year","2020","published_date","2020-04-21","effective_date","2020-04-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74,77],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah",{"_6":78,"_55":79,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan - Pelaksanaan - Undang-Undang - Jasa - Konstruksi
2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 22, LN.2020/NO.107, TLN NO.6494, JDIH.SETNEG.GO.ID : 94 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. \n PP ini mengatur mengenai pelaksanaan atas beberapa pasal yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017, yaitu ketentuan antara lain mengenai: tanggung jawab dan kewenangan; jenis, sifat Klasifikasi, Layanan Usaha, perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha, dan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi, segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya; kondisi tertentu untuk penunjukan langsung dan nilai tertentu saat pengadaan langsung; pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi; Kontrak Kerja Konstruksi; kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan; pemberian ganti\r\nkerugian; pembinaan dan pengawasan; pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi; penyelesaian sengketa; dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Selain itu dalam rangka memperjelas\r\nketentuan mengenai forum Jasa Konstruksi yang belum diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini mengatur tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Selain itu, peraturan ini juga mengatur struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi. Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi.

","transitional_provisions","1. Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.\n2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, permohonan Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pengenaan sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan akreditasi, pembekuan izin, pemberhentian dari tugas, pencabutan akreditasi, dan pencabutan izin.\n2. Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.","revokes",[102,108,112,116,120,124,128,132],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PP No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5775/pp-no-54-tahun-2016","312612ce-24a9-4ecb-ac58-d82d30c7d060",{"_103":109,"_105":110,"_36":111},"PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5657/pp-no-79-tahun-2015","f4518caa-a8e0-441e-9741-48c500b15c51",{"_103":113,"_105":114,"_36":115},"PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5117/pp-no-92-tahun-2010","1269bbc9-e96f-44a8-9607-90f3a097bb48",{"_103":117,"_105":118,"_36":119},"PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5082/pp-no-59-tahun-2010","9e99f007-c043-49d2-a128-dccf7980c533",{"_103":121,"_105":122,"_36":123},"PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5009/pp-no-4-tahun-2010","8f1a6594-7994-4f95-8b89-a3da1f85f085",{"_103":125,"_105":126,"_36":127},"PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53216/pp-no-30-tahun-2000","b1a13680-178f-4674-a5b7-4b425a71fa72",{"_103":129,"_105":130,"_36":131},"PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53213/pp-no-29-tahun-2000","36f8eb4d-2238-4f8f-ac08-f881a8f6289e",{"_103":133,"_105":134,"_36":135},"PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53208/pp-no-28-tahun-2000","c91320d4-0a8a-4fc8-91eb-e0108e657517","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[146],{"_103":147,"_105":148,"_36":149},"PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161844/pp-no-14-tahun-2021","f5d720a3-6aa9-4e0d-b0da-5adbf7501c91","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2020
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF LAW NUMBER 2 OF 2017
CONCERNING CONSTRUCTION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4e61568-df47-4591-9147-58ef57db4441","actionData","errors"]