[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c91320d4-0a8a-4fc8-91eb-e0108e657517","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000","number","28","year","2000","published_date","2000-05-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN. 2000 No. 63, LL SETNEG : 18HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2000. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dengan tujuan mengatur lebih lanjut jenis, bentuk, dan bidang usaha, registrasi, sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, serta peran masyarakat jasa konstruksi melalui Forum dan Lembaga.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah dan pembentukan otoritas baru untuk klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. Ruang lingkup kegiatan meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi. Subjek hukum diwajibkan untuk memiliki izin usaha, sertifikasi, dan registrasi yang dikeluarkan oleh Lembaga. Badan usaha nasional dan asing harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan izin usaha. Peraturan ini juga mengatur tentang klasifikasi dan kualifikasi usaha serta tenaga kerja konstruksi, yang harus disertifikasi dan diregistrasi oleh Lembaga.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.\n2. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya sertifikat berakhir atau paling lama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, larangan melakukan pekerjaan, pencabutan akreditasi, pembatasan bidang usaha, pencabutan tanda registrasi badan usaha, dan/atau pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137561/pp-no-22-tahun-2020","c4e61568-df47-4591-9147-58ef57db4441","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5117/pp-no-92-tahun-2010","1269bbc9-e96f-44a8-9607-90f3a097bb48",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5009/pp-no-4-tahun-2010","8f1a6594-7994-4f95-8b89-a3da1f85f085","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2000
CONCERNING
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS AND COMMUNITY ROLE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of implementing Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services, further arrangements are needed regarding the types, forms and fields of business, registration, certification of work skills and expertise, licensing of construction services businesses, and the arrangement of the role of the construction services community which is manifested in the form of Forums and Institutions;
that in connection with this, it is deemed necessary to establish a Government Regulation regarding Construction Services Business and Community Role;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c91320d4-0a8a-4fc8-91eb-e0108e657517","actionData","errors"]