[{"_1":2,"_176":-5,"_177":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aea46f01-1de8-4e10-88cf-3ad058f3c582","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_172":173,"_174":175},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_136":137,"_138":139,"_140":141,"_142":143,"_144":145,"_146":147,"_148":149,"_150":151,"_152":153,"_154":155,"_170":171},"title","Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023","number","17","year","2023","published_date","2023-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2023
Undang-undang (UU) NO. 17, LN 2023 (105), TLN (6887): 198 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. \r\nPermasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebdakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan. \n Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. \n Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas :\r\na. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; \r\nb. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; \r\nc. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; \r\nd. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; \r\ne. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;\r\nf. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013;\r\ng. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; \r\nh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; \r\ni. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;\r\nj. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; dan\r\nk. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. \n Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. \n Lampiran file: 300 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 198, penjelasan hlm 199 sd 300) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui penguatan sistem kesehatan yang integratif dan holistik. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan yang meliputi kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya kesehatan, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan pengembangan teknologi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan nasional.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. 2. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melanggar disiplin dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penonaktifan STR, atau pencabutan SIP.","revokes",[91,97,101,105,109,113,117,121,125,129,133],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/104274/uu-no-4-tahun-2019","673e3444-6c1c-4fb3-90cf-e50e2a4e3f73",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018","c8394162-25fa-4e70-8fed-909b8fb91eb7",{"_92":102,"_94":103,"_36":104},"UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38782/uu-no-38-tahun-2014","ee2719cf-77fb-4c4f-b3ff-630273d49d22",{"_92":106,"_94":107,"_36":108},"UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38770/uu-no-36-tahun-2014","a87176ba-4794-4eb8-b548-b918329b7713",{"_92":110,"_94":111,"_36":112},"UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38646/uu-no-18-tahun-2014","b256abdc-9eb4-43d0-9db1-0f294b742294",{"_92":114,"_94":115,"_36":116},"UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38895/uu-no-20-tahun-2013","5deebc2c-9485-4f77-a569-9d8c3631a6b7",{"_92":118,"_94":119,"_36":120},"UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009","dd408c1c-0403-4023-96b0-1450fd31b51c",{"_92":122,"_94":123,"_36":124},"UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009","3e2783f3-bc62-418f-a73a-334a74ca4959",{"_92":126,"_94":127,"_36":128},"UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40752/uu-no-29-tahun-2004","bd37c082-e2f1-470c-b7d9-8a14eb864704",{"_92":130,"_94":131,"_36":132},"UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46973/uu-no-4-tahun-1984","c5174bc0-89ff-4267-b6d5-eab8d8bc2edc",{"_92":134,"_94":135},"Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419)","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[156,162,166],{"_157":158,"_94":159,"_160":161},"nomor_putusan","182/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/238/putusan_mkri_182-PUU-XXII-2024.pdf","teks","1)\tPasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam menjalankan perannya bersifat independen”; 2). Frasa “Pemerintah Pusat”, dalam norma Pasal 270 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi”, sehingga norma Pasal 270 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi “Keanggotaan Konsil berasal dari unsur: a. Pemerintah Pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;” 3). Frasa “oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri” dalam norma Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dengan melibatkan organisasi profesi yang ditetapkan oleh Menteri yang hanya bersifat administratif”, sehingga norma Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi “Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dengan melibatkan organisasi profesi yang ditetapkan oleh Menteri yang hanya bersifat administratif.” 5. Menyatakan norma Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi sebagai “rumah besar” untuk berhimpunnya profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang pembentukannya dikoordinasikan oleh menteri koordinator dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Putusan a quo diucapkan”",{"_157":163,"_94":164,"_160":165},"111/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/239/putusan_mkri_111-PUU-XXII-2024.pdf","1)\tFrasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan merupakan unsur keanggotaan Konsil”, sehingga norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi “Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan unsur keanggotaan Konsil”; 2). frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “merupakan unsur keanggotaan Konsil dan”, sehingga norma Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, “Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur keanggotaan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen.”; 3). Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah yang keberlakuannya menyesuaikan dengan Putusan a quo dan tetap menjamin independensi Kolegium”; 4). Frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5). Norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “masyarakat” tidak dimaknai, “yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar”, sehingga norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar.”",{"_157":167,"_94":168,"_160":169},"49/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/177/49-PUU-XXII-2024.pdf","Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi serta mendapatkan STR dan SIP diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan”;","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2023
CONCERNING
HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the state guarantees the right of every citizen to realize a good, healthy, and prosperous life both physically and spiritually in order to achieve the national goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's territory to promote the general welfare as mandated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that public health development requires health efforts, health resources, and health management to improve the public's health status as high as possible based on the principles of welfare, equality, non-discrimination, participation, and sustainability in order to develop quality and productive human resources, reduce inequality, strengthen quality health services, improve health resilience, guarantee a healthy life,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aea46f01-1de8-4e10-88cf-3ad058f3c582","actionData","errors"]