[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_26":27,"_28":29},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_30":31,"_32":33},"regulationId","bd37c082-e2f1-470c-b7d9-8a14eb864704","regulationData",{"_34":31,"_35":36,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":-5,"_101":102,"_109":110},"title","Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran","short_title","Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004","number","29","year","2004","published_date","2004-10-06","effective_date","2005-10-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Kesehatan","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Praktik Kedokteran","subject_matter","Dalam UU ini diatur mengenai asas dan tujuan praktik kedokteran, pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia, standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, penyelenggaraan praktik kedokteran, pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Dalam menjalankan profesinya, dokter dan dokter gigi juga dapat dipidana sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU ini.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kedokteran - PRAKTIK - PROFESI
2004
Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 2004/ No.116, TLN NO. 4431, LL SETNEG : 42 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Praktik Kedokteran
ABSTRAK:	\n \n Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dalam UU ini diatur mengenai asas dan tujuan praktik kedokteran, pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia, standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, penyelenggaraan praktik kedokteran, pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Dalam menjalankan profesinya, dokter dan dokter gigi juga dapat dipidana sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2005. \n Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan dokter dan dokter gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi. \n Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. \n Penjelasan : 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan dokter dan dokter gigi.","scope_and_parties","","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur praktik kedokteran di Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral tinggi, serta keahlian yang terus ditingkatkan melalui pendidikan berkelanjutan. Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk sebagai badan otonom yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengesahkan, dan membina dokter dan dokter gigi. Undang-Undang ini juga mengatur tentang registrasi, standar pendidikan profesi, dan pelaksanaan praktik kedokteran, serta pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk menegakkan disiplin dalam praktik kedokteran.","transitional_provisions","1. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.\n2. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan dan/atau surat izin praktik, dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik berdasarkan Undang-undang ini.\n3. Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Tingkat Pertama dan Menteri pada Tingkat Banding.","sanctions","1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00.\n2. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas seolah-olah adalah dokter atau dokter gigi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00.","revoked_by",[91],{"_92":93,"_94":95,"_34":96},"text","UU No. 17 Tahun 2023tentangKesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023","aea46f01-1de8-4e10-88cf-3ad058f3c582","partially_revoked_by","revokes","amended_by","amends","constitutional_review",[103],{"_104":105,"_94":106,"_107":108},"nomor_putusan","10/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/31/putusan_sidang_2776_20180426160746_10%20PUU%202017_Kedokteran-telahucap-KABUL_SEBAGIAN_edited-%20wmActionWiz.pdf","teks","Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;...\" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur \"organisasi profesi kedokteran\" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2004
CONCERNING
MEDICAL PRACTICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that health development is aimed at increasing awareness, willingness, and ability to live healthily for everyone in order to realize an optimal degree of health as one element of public welfare as intended in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that health as a human right must be realized in the form of providing various health efforts to the entire community through the implementation of quality and affordable health development by the community;
that the implementation of medical practice which is the core of various activities in the implementation of health efforts must be carried out by doctors and dentists who have high ethics and morals, expertise and authority which must continuously be improved in quality through continuing education and training, certification, registration, licensing, as well as guidance, supervision, and monitoring so that the implementation of medical practice is in accordance with the development of science and technology;
that in order to provide protection and legal certainty to recipients of health services, doctors, and dentists, it is necessary to regulate the implementation of medical practice;
that based on the considerations in letters a, b, c, and d, it is necessary to form a Law concerning Medical Practice;

In view of:

Article 20 and Article 21 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

With Joint Approval
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

LAW CONCERNING MEDICAL PRACTICE.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd37c082-e2f1-470c-b7d9-8a14eb864704","actionData","errors"]