[{"_1":2,"_196":-5,"_197":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9276f7a-c319-446d-9ce2-33abe605ae7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_192":193,"_194":195},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_158":159,"_160":161,"_177":178,"_179":180,"_181":182,"_183":184,"_185":186,"_187":188,"_189":-5,"_190":191},"title","Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur","short_title","Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958","number","69","year","1958","published_date","1958-08-09","effective_date","1958-08-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan- Daerah-Daerah- Tingkat- II -Dalam- Wilayah -Daerah-Daerah- Tingkat- I -Bali- Nusa- Tenggara- Barat- dan- Nusa -Tenggara-Timur
1958
Undang-undang (UU) NO. 69, LN. 1958 No. 122, LL SETNEG : 16 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur \r\n
ABSTRAK:	\n \n a.Bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undangNo. 1tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untukseluruh wilayah Republik Indonesia seiak tanggal 18 Januari1957, perlu segera dilaksanakan pembentukan daerah-daerah atasdasar, Undang-undang tersebut.b.Bahwa setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat\"Panitia Negara untuk peninjauan pembagian wilayah Negaradalam daerah-daerah swatantra\" termaksud dalam KeputusanPresiden No.202 tahun 1956, serta memperhatikan suara-suararakyat di daerah yang bersngkutan Pemerintah berpendapat sudahtiba saatnya untuk-sesuai dengan pasal 73 ayat 4 Undang-undang tersebut sub a di atas-melaksanakan pembentukanDaerah-daerah tingkat II dimaksud dalam wilayah Daerah-daerahtingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. \n a.Pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia.b.Undang-undangNo. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6)sebagaimana sejak itu telahdiubah \n PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-MEMUTUSKAN :I.Membubarkan :1.\"Daerah Bali\"2.\"Daerah Lombok\"3.\"Daerah SUmbawa\"4.\"Daerah Flores\"5.\"Daerah Sumba\"6.\"Daerah Timor dan Kepulauannya.\"termaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 6, 7. 8, 9, 10 dan 11 dariPeraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946No. 143).II.Menetapkan:Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalamwilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggara Timur \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1958. \n I.Membubarkan :1.\"Daerah Bali\"2.\"Daerah Lombok\"3.\"Daerah SUmbawa\"4.\"Daerah Flores\"5.\"Daerah Sumba\"6.\"Daerah Timor dan Kepulauannya.\"termaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 6, 7. 8, 9, 10 dan 11 dariPeraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946No. 143) \n - \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua peraturan tentang pembentukan bekas \"Daerah-daerah\" Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba dan Timor.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Kontrak-kontrak politik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Daerah-daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Bima, Dompu, Sumbawa, Manggarai, Sikka dan Belu.","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini membentuk daerah-daerah tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Tujuan dari pembentukan daerah-daerah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam undang-undang ini meliputi pembentukan daerah-daerah tingkat II yang terdiri dari:\n1. Daerah Tingkat II di Bali: Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem.\n2. Daerah Tingkat II di Nusa Tenggara Barat: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Dompu, dan Sumbawa.\n3. Daerah Tingkat II di Nusa Tenggara Timur: Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Sikka, Ngada, Ende, Flores Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Alor.\n\nUndang-undang ini juga menetapkan tempat kedudukan pemerintah daerah masing-masing, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta urusan rumah tangga dan kewajiban daerah. Urusan rumah tangga dan kewajiban daerah meliputi semua urusan yang kini dimiliki oleh bekas \"Daerah\" yang bersangkutan sebelum berlakunya Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan rumah tangga Daerah Tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat.","transitional_provisions","1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari bekas Daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor yang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan bubar.\n2. Badan Perwakilan Swapraja-swapraja yang dibentuk menjadi daerah tingkat II beserta Badan Pemerintah Hariannya, untuk sementara waktu berjalan terus sebagai Pemerintah Daerah dari daerah yang bersangkutan dan dibubarkan pada waktu pelantikan dewan-dewan baru.\n3. Apabila bagi daerah-daerah yang tidak mempunyai Badan Perwakilan Daerah, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibentuk menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1956.\n4. Menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah, segala tugas kewajiban daerah dijalankan oleh seorang petugas yang diangkat atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.\n5. Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung mulai dari berlakunya Undang-undang ini, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-undang No. 19 Tahun 1956 harus sudah selesai.\n6. Penyelesaian tentang soal-soal pemindahan, kedudukan dan penempatan pegawai-pegawai daerah dari bekas Daerah-daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor diatur oleh Menteri Dalam Negeri.\n7. Pegawai-pegawai Daerah Swapraja Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Bima, Dompu, Sumbawa, Manggarai, Sikka dan Belu yang masih aktif bekerja pada Pemerintah Daerah Swapraja tersebut menjadi pegawai daerah dari daerah yang bersangkutan.\n8. Penyelesaian tentang penyerahan barang-barang milik bekas Daerah-daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor diatur oleh Menteri Dalam Negeri.\n9. Barang-barang milik dari Daerah-daerah Swapraja yang dibentuk menjadi daerah tingkat II menjadi milik dari daerah yang bersangkutan.\n10. Segala hutang-piutang dari bekas Daerah-daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri atau petugas yang ditunjuk olehnya.\n11. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang masih berlaku terus berlaku sebagai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah tersebut.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96,102,106,110,114,118,122,126,130,134,138,142,146,150,154],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi BengkuluKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307295/uu-no-86-tahun-2024","f3fc8761-1af5-4462-a9ce-71c4fff8f4ed",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"UU No. 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sumbawa dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307291/uu-no-85-tahun-2024","80a53a4e-70d8-4863-8ec1-41dc332a9ce0",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"UU No. 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Timur dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307288/uu-no-84-tahun-2024","a5122298-a767-4a4e-8b9a-77d29dfc3b62",{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"UU No. 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Tengah dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307278/uu-no-83-tahun-2024","78b66531-3f9e-4037-bfa7-357674c1f3e4",{"_97":115,"_99":116,"_36":117},"UU No. 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Barat dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307275/uu-no-82-tahun-2024","6bf9db79-87bb-4704-bd7b-58e39fb621fa",{"_97":119,"_99":120,"_36":121},"UU No. 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Dompu dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307273/uu-no-81-tahun-2024","161e3315-7a34-4ebc-ae3a-6cefdf9b9310",{"_97":123,"_99":124,"_36":125},"UU No. 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bima dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307269/uu-no-80-tahun-2024","e1e92c3e-327a-4bc0-891e-9f70365b7aa8",{"_97":127,"_99":128,"_36":129},"UU No. 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi BaliKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tabanan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307264/uu-no-79-tahun-2024","a7c0add4-42ef-4b76-bf25-2d5843281463",{"_97":131,"_99":132,"_36":133},"UU No. 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi BaliKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Klungkung dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307260/uu-no-78-tahun-2024","d74f9ca8-cc57-4526-b736-8789b0dd2cf2",{"_97":135,"_99":136,"_36":137},"UU No. 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi BaliKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karangasem dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307253/uu-no-77-tahun-2024","7e11b20e-2e77-49cd-bd5b-9c8d3e62cea1",{"_97":139,"_99":140,"_36":141},"UU No. 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi BaliKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gianyar dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307242/uu-no-75-tahun-2024","5ab86b7b-a59a-45cd-8729-f1d84c759449",{"_97":143,"_99":144,"_36":145},"UU No. 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi BaliKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Buleleng dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307234/uu-no-74-tahun-2024","16709e59-37ae-4958-b882-9ce6c053156f",{"_97":147,"_99":148,"_36":149},"UU No. 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi BaliKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bangli dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307222/uu-no-73-tahun-2024","9ea76d1a-b896-4eb6-a5fd-5734a6c5ebe0",{"_97":151,"_99":152,"_36":153},"UU No. 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi BaliKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Badung dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307197/uu-no-72-tahun-2024","caf6dc86-94d0-4161-859b-14de7d46f0d5",{"_97":155,"_99":156,"_36":157},"Undang-undang (UU) Nomor 76 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307333/uu-no-76-tahun-2024","742d301c-7fff-49d0-8382-892e041055e6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,173,174,175,176],{"_97":103,"_99":104,"_36":105},{"_97":107,"_99":108,"_36":109},{"_97":111,"_99":112,"_36":113},{"_97":115,"_99":116,"_36":117},{"_97":119,"_99":120,"_36":121},{"_97":123,"_99":124,"_36":125},{"_97":127,"_99":128,"_36":129},{"_97":131,"_99":132,"_36":133},{"_97":135,"_99":136,"_36":137},{"_97":172,"_99":156,"_36":157},"UU No. 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi BaliKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Jembrana dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_97":139,"_99":140,"_36":141},{"_97":143,"_99":144,"_36":145},{"_97":147,"_99":148,"_36":149},{"_97":151,"_99":152,"_36":153},"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 69 YEAR 1958
ON
ESTABLISHMENT OF LEVEL II REGIONS WITHIN THE TERRITORY OF LEVEL I REGIONS OF BALI, WEST NUSA TENGGARA AND EAST NUSA TENGGARA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

That in connection with the enactment of Law No. 1 of 1957 concerning the Basic Principles of Regional Government for the entire territory of the Republic of Indonesia since January 18, 1957, it is necessary to immediately implement the formation of regions based on the Law;
That after hearing and considering the opinion of the \"State Committee for reviewing the division of State territory into autonomous regions\" as stated in Presidential Decree No. 202 of 1956, and taking into account the voices of the people in the regions concerned, the Government is of the opinion that the time has come to — in accordance with Article 73 paragraph 4 of Law No. 1

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9276f7a-c319-446d-9ce2-33abe605ae7a","actionData","errors"]