[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3fc8761-1af5-4462-a9ce-71c4fff8f4ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 86 Tahun 2024","number","86","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KABUPATEN BENGKULU SELATAN - PROVINSI BENGKULU
2024
Undang-undang (UU) NO. 86, LN 2024 (272), TLN (7023): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara\r\ntahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. \n UU ini mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Selatan berkedudukan di Kecamatan Kota Manna. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959. Tujuannya adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah. Undang-Undang ini mengatur cakupan wilayah, batas daerah, ibu kota, dan karakteristik Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan dengan batas-batas yang ditetapkan secara pasti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kecamatan Kota Manna. Karakteristik wilayah ini meliputi dataran rendah, potensi sumber daya alam, serta keragaman suku dan budaya yang menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-UndangKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51524/uu-no-28-tahun-1959","00ca6930-b209-465e-8956-86a5a41aa190",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52348/uu-no-69-tahun-1958","e9276f7a-c319-446d-9ce2-33abe605ae7a","revoked_by",[],"partially_revokes",[107],{"_94":108,"_96":97,"_36":98},"Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[117],{"_94":108,"_96":97,"_36":98},"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 86 YEAR 2024
on
SOUTH BENGKULU REGENCY IN BENGKULU PROVINCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that South Bengkulu Regency in Bengkulu a province is one of the regions in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which was formed to improve the implementation of government and effective development in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the development of South Bengkulu Regency is carried out in a sustainable manner in a single regional unit by paying attention to the characteristics of the region to achieve the welfare of the people of South Bengkulu Regency in Bengkulu a province;
that Law Number 28 of 1959 concerning the stipulation of Emergency Law Number 4 of 1956 (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3fc8761-1af5-4462-a9ce-71c4fff8f4ed","actionData","errors"]