Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/MENKES/PER/VIII/1977 tentang Pencemaran Air dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/MENKES/PER/XI/1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 701/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pangan Iradiasi. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkolosis Resistan Obat (kecuali Pasal 2 beserta Lampiran). 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (kecuali Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, dan Pasal 15 beserta Lampiran). 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (kecuali Pasal 9 dan Pasal 20 beserta Lampiran). 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (kecuali Pasal 18 beserta Lampiran). 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (kecuali Pasal 14 beserta Lampiran). 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013. 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (kecuali Pasal 16 beserta Lampiran). 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia (kecuali Pasal 21 beserta Lampiran). 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 36 beserta Lampiran). 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan (Pasal 6, Pasal 18, Pasal 27, dan Pasal 29 beserta Lampiran). 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 (kecuali Lampiran). 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (kecuali Pasal 6, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23 beserta Lampiran). 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Eradikasi Demam Keong (kecuali Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 25 beserta Lampiran). 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (kecuali Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 beserta Lampiran). 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta (kecuali Pasal 4, Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 28 beserta Lampiran). 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (kecuali Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 17 beserta Lampiran). 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran (kecuali Pasal 5, Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 26 beserta Lampiran). 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (kecuali Pasal 29 beserta Lampiran). 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (kecuali Pasal 41 beserta Lampiran). 30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (kecuali Pasal 12, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 39, dan Pasal 45 beserta Lampiran). 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19 (kecuali Pasal 3 beserta Lampiran).

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta berbagai pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat, menurunkan angka kesakitan, kedisabilitasan, dan kematian, mencegah terjadinya Kejadian Luar Luar Biasa (KLB) atau Wabah, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penderita, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur penanggulangan penyakit yang mencakup Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Lingkungan, dan Kesehatan Matra. Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, pemberian kekebalan (imunisasi), pemberian obat pencegahan, surveilans, penemuan kasus, dan penanganan kasus. Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan mandiri, dengan kewajiban pengelolaan limbah dan tata laksana Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Untuk Penyakit Tidak Menular, upaya dilakukan melalui promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko (termasuk pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada pangan olahan siap saji), pelindungan khusus, deteksi dini, penemuan dini kasus, tata laksana dini, serta penanganan kasus kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan olahan siap saji wajib memenuhi batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak serta mencantumkan label gizi dan pesan kesehatan.

Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya penyehatan, pengamanan (termasuk pengelolaan limbah medis), dan pengendalian vektor. Setiap pengelola tempat dan fasilitas umum wajib memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL). Selain itu, Kesehatan Matra diatur untuk menangani risiko kesehatan pada kondisi lingkungan yang berubah di darat, laut, dan udara. Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, serta penyediaan pendanaan untuk seluruh rangkaian kegiatan penanggulangan penyakit ini.

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 2. Ketentuan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak untuk pangan olahan siap saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pelanggaran terhadap larangan penyebarluasan mikroorganisme penyebab penyakit atau rekayasa mikroorganisme (Pasal 31) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penarikan/pemusnahan produk, atau pencabutan perizinan berusaha. 2. Pelanggaran ketentuan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak pada pangan olahan siap saji (Pasal 37, 40, 41, 42) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk, atau pencabutan perizinan. 3. Pelanggaran kewajiban penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan (Pasal 57) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin. 4. Pelanggaran kewajiban pencatatan dan pelaporan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 85) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan status akreditasi, atau pencabutan perizinan.