For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta

Also known as: Permenkes 11/2019 · Permenkes No. 11 Tahun 2019 · Permenkes Nomor 11 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:18 April 2019Publication Date:27 Maret 2019
Kesehatan & FarmasiPelayanan Kesehatan

Information

TypePeraturan Menteri Kesehatan
ThemePenanggulangan Kusta
LocationKementerian Kesehatan
Effective Date18 April 2019
Publication Date27 Maret 2019
Place of EnactmentJakarta

(-)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan memutus mata rantai penularan kusta di Indonesia. Latar belakang peraturan ini adalah karena kusta masih menjadi masalah kesehatan yang kompleks, melibatkan aspek medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencapai eliminasi kusta di tingkat provinsi pada tahun 2019 dan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2024, dengan indikator prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Kebijakan ini mengatur pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan kusta, termasuk penguatan advokasi, koordinasi lintas sektor, dan peran serta masyarakat. Selain itu, kebijakan ini menetapkan strategi penanggulangan kusta yang meliputi penguatan sistem surveilans, penyediaan sumber daya yang mencukupi, dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, surveilans, kemoprofilaksis, serta tata laksana penderita kusta.

(-)

(-)
STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2019
ON
LEPROSY CONTROL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering :
  1. that leprosy is still a health problem in
    Indonesia because it causes very complex
    problems, not only from a medical point of view but extending
    to social, economic, and cultural problems because
    there is still stigma in society towards leprosy and
    the disabilities it causes;
  2. that to implement the provisions of Article 44
    of the Regulation of the Minister of Health Number 82 of 2014
    on Communicable Disease Control, it is necessary to
    prepare guidelines for leprosy control;
  3. that based on the considerations as
    referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
    a Regulation of the Minister of Health on Leprosy
    Control.
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.