[{"_1":2,"_182":-5,"_183":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","406ed2e1-80c5-444b-838f-44584cc289ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_178":179,"_180":181},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_157":158,"_159":160,"_161":162,"_163":164,"_165":166,"_167":168,"_169":170,"_171":172,"_173":174,"_175":-5,"_176":177},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026","number","3","year","2026","published_date","2026-02-27","effective_date","2026-03-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanggulangan Penyakit","subject_matter","Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, penanggulangan penyakit menular, Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Matra, Partisipasi Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, dan sanksi terkait Penanggulangan Penyakit.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT
2026
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 3, JDIH Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Penanggulangan Penyakit
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4)\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan\r\nserta Pasal 188 ayat (7), Pasal 189, Pasal 196 ayat (6), Pasal\r\n204, Pasal 210, Pasal 248 ayat (6), Pasal 250 ayat (7), dan Pasal 265 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Penyakit. \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang\r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun\r\n2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39\r\nTahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6994);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6887);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun\r\n2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6952);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang\r\nKementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2024 Nomor 357);\r\n6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor\r\n1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21\r\nTahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nKementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2025 Nomor 1128). \n Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, penanggulangan penyakit menular, Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Matra, Partisipasi Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, dan sanksi terkait Penanggulangan Penyakit. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2026. \n 56 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/MENKES/PER/VIII/1977 tentang Pencemaran Air dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan.\n2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/MENKES/PER/XI/1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan.\n3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida.\n4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 701/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pangan Iradiasi.\n5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkolosis Resistan Obat (kecuali Pasal 2 beserta Lampiran).\n6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.\n7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra.\n8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (kecuali Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, dan Pasal 15 beserta Lampiran).\n9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.\n10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (kecuali Pasal 9 dan Pasal 20 beserta Lampiran).\n11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas.\n12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (kecuali Pasal 18 beserta Lampiran).\n13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (kecuali Pasal 14 beserta Lampiran).\n14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013.\n15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.\n16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (kecuali Pasal 16 beserta Lampiran).\n17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia (kecuali Pasal 21 beserta Lampiran).\n18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 36 beserta Lampiran).\n19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan (Pasal 6, Pasal 18, Pasal 27, dan Pasal 29 beserta Lampiran).\n20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 (kecuali Lampiran).\n21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (kecuali Pasal 6, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23 beserta Lampiran).\n22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Eradikasi Demam Keong (kecuali Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 25 beserta Lampiran).\n23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (kecuali Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 beserta Lampiran).\n24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta (kecuali Pasal 4, Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 28 beserta Lampiran).\n25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.\n26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (kecuali Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 17 beserta Lampiran).\n27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran (kecuali Pasal 5, Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 26 beserta Lampiran).\n28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (kecuali Pasal 29 beserta Lampiran).\n29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (kecuali Pasal 41 beserta Lampiran).\n30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (kecuali Pasal 12, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 39, dan Pasal 45 beserta Lampiran).\n31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19 (kecuali Pasal 3 beserta Lampiran).","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta berbagai pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat, menurunkan angka kesakitan, kedisabilitasan, dan kematian, mencegah terjadinya Kejadian Luar Luar Biasa (KLB) atau Wabah, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penderita, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur penanggulangan penyakit yang mencakup Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Lingkungan, dan Kesehatan Matra. Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, pemberian kekebalan (imunisasi), pemberian obat pencegahan, surveilans, penemuan kasus, dan penanganan kasus. Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan mandiri, dengan kewajiban pengelolaan limbah dan tata laksana Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Untuk Penyakit Tidak Menular, upaya dilakukan melalui promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko (termasuk pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada pangan olahan siap saji), pelindungan khusus, deteksi dini, penemuan dini kasus, tata laksana dini, serta penanganan kasus kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan olahan siap saji wajib memenuhi batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak serta mencantumkan label gizi dan pesan kesehatan.

Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya penyehatan, pengamanan (termasuk pengelolaan limbah medis), dan pengendalian vektor. Setiap pengelola tempat dan fasilitas umum wajib memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL). Selain itu, Kesehatan Matra diatur untuk menangani risiko kesehatan pada kondisi lingkungan yang berubah di darat, laut, dan udara. Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, serta penyediaan pendanaan untuk seluruh rangkaian kegiatan penanggulangan penyakit ini.

","transitional_provisions","1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Ketentuan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak untuk pangan olahan siap saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan penyebarluasan mikroorganisme penyebab penyakit atau rekayasa mikroorganisme (Pasal 31) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penarikan/pemusnahan produk, atau pencabutan perizinan berusaha.\n2. Pelanggaran ketentuan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak pada pangan olahan siap saji (Pasal 37, 40, 41, 42) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk, atau pencabutan perizinan.\n3. Pelanggaran kewajiban penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan (Pasal 57) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n4. Pelanggaran kewajiban pencatatan dan pelaporan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 85) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan status akreditasi, atau pencabutan perizinan.","revokes",[95,101,105,109,113,117,121,125,129,133,137,141,145,149,151,153,155],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenkes No. 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corono Virus Disease 2019 (Covide-19)kecuali Pasal 3 beserta Lampiran,","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275531/permenkes-no-23-tahun-2023","c1f52dd0-2642-4df3-af64-8b3156d8cd60",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungankecuali Pasal 12, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 39, dan Pasal 45 beserta Lampiran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/245563/permenkes-no-2-tahun-2023","38291b8a-d046-4abf-bde1-41b35ca441d0",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksualkecuali Pasal 41 beserta Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/245543/permenkes-no-23-tahun-2022","f066b790-146d-479c-ab3c-1f9e7e37b074",{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakitkecuali Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 beserta Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111721/permenkes-no-7-tahun-2019","166fd9f0-8fd6-4b0c-90cf-1897f766f8f3",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"Permenkes No. 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kustakecuali Pasal 4 sepanjang mengatur strategi, Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 28 beserta Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138606/permenkes-no-11-tahun-2019","008d0681-9bf1-4e55-b6ba-853716b88af8",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"Permenkes No. 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Eradikasi Demam Keongkecuali Pasal 5 sepanjang mengatur strategi, Pasal 15, dan Pasal 25 beserta Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139655/permenkes-no-19-tahun-2018","c3973a3c-e5d5-4232-9e1a-a3fe2b58a498",{"_96":122,"_98":123,"_36":124},"Permenkes No. 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusiakecuali Pasal 21 beserta Lampiran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111971/permenkes-no-8-tahun-2017","baabb00a-78e2-4c8d-ace2-13fd6ab00360",{"_96":126,"_98":127,"_36":128},"Permenkes No. 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anakkecuali Pasal 6 sepanjang mengatur strategi, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23 beserta Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112155/permenkes-no-52-tahun-2017","de3411d9-1220-4d56-b2d3-b575f9e8d06b",{"_96":130,"_98":131,"_36":132},"Permenkes No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahimkecuali Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112083/permenkes-no-29-tahun-2017","efb369c2-67d3-4cc2-984a-8a43b746a140",{"_96":134,"_98":135,"_36":136},"Permenkes No. 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan CacinganPasal 6 sepanjang mengatur strategi, Pasal 18, Pasal 27, dan Pasal 29 beserta Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111981/permenkes-no-15-tahun-2017","2da10375-18bd-457f-96b7-ff4db55daead",{"_96":138,"_98":139,"_36":140},"Permenkes No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan ImunisasiPasal 11 ayat (4), dan Pasal 36 beserta Lampiran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111977/permenkes-no-12-tahun-2017","a44622a9-96c0-485d-b0b6-71f91a8bd807",{"_96":142,"_98":143,"_36":144},"Permenkes No. 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Viruskecuali Pasal 14 beserta Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/116261/permenkes-no-53-tahun-2015","a786c7ed-83ae-46b5-a34c-b8e203df66c0",{"_96":146,"_98":147,"_36":148},"Permenkes No. 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahimkecuali Pasal 18 beserta Lampiran;","https://peraturan.bpk.go.id/Details/116060/permenkes-no-34-tahun-2015","c7b7c8f2-69d4-4052-a33c-cf8ed6a9f238",{"_96":150,"_98":86},"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkolosis Resistan Obatkecuali Pasal 2 beserta Lampiran",{"_96":152,"_98":86},"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakatkecuali Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, dan Pasal 15 beserta Lampiran",{"_96":154,"_98":86},"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasiskecuali Pasal 9 dan Pasal 20 beserta Lampiran",{"_96":156,"_98":86},"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengarankecuali Pasal 5, Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 26 beserta Lampiran;","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2026
CONCERNING
DISEASE CONTROL

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 44 paragraph (4) of Law Number 17 of 2023 concerning Health as well as Article 188 paragraph (7), Article 189, Article 196 paragraph (6), Article 204, Article 210, Article 248 paragraph (6), Article 250 paragraph (7), and Article 265 of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health, it is necessary to establish a Regulation of the Minister of Health concerning Disease Control;

Observing :

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendment to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Law Number 17 of 2023 concerning Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 105, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6887);
Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 135, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6952);
Presidential Regulation Number 161 of 2024 concerning the Ministry of Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 357);
Regulation of the Minister of Health Number 21 of 2024 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 1048) as amended by Regulation of the Minister of Health Number 17 of 2025 concerning Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 21 of 2024 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 1128);

HAS DECIDED:

To Establish :

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH CONCERNING DISEASE CONTROL.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=406ed2e1-80c5-444b-838f-44584cc289ff","actionData","errors"]