For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2011

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Also known as: PERPRES 92/2011 · PERPRES No. 92 Tahun 2011 · PERPRES Nomor 92 Tahun 2011

Status:
Inactive
Effective Date:22 Desember 2011Publication Date:21 Desember 2011
Organisasi Komisi & Badan NegaraPembentukan Lembaga Negara

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
LocationPemerintah Pusat
Effective Date22 Desember 2011
Publication Date21 Desember 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Kementerian Negara dengan menyempurnakan struktur organisasi dan fungsi eselon I. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pemerintahan yang lebih baik.

Ketentuan Substansial: Perubahan ini mencakup penyesuaian dalam koordinasi antar kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta penambahan dan penghapusan beberapa posisi dalam struktur eselon I di berbagai kementerian. Selain itu, peraturan ini juga menambahkan posisi wakil menteri di beberapa kementerian untuk membantu menteri dalam melaksanakan tugasnya. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang seperti fiskal, moneter, energi, industri, dan lainnya.

(-)

(-)