For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Also known as: PP 23/2021 · PP No. 23 Tahun 2021 · PP Nomor 23 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:2 Februari 2021Publication Date:2 Februari 2021
KehutananAgraria & PertanahanLingkungan Hidup, Sosial, & Tata Kelola (ESG)

(-)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan kehutanan, termasuk perencanaan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, dan pengawasan. Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkenalkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Selain itu, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pemanfaatan hutan, termasuk kewajiban perizinan dan pelaporan.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan kawasan hutan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, atau pencabutan persetujuan. 2. Pelanggaran dalam pemanfaatan hutan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan, atau pencabutan perizinan berusaha.

COPY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 23 OF 2021

CONCERNING

IMPLEMENTATION OF FORESTRY

BY THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 36 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementation of Forestry;

Remembering:

  1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
  2. Law Number 41 of 1999 concerning Forestry as amended by Law Number 19 of 2004 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry into Law;
  3. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.

DECIDING:

Establishing: GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF FORESTRY.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.