For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Also known as: PP 8/2026 · PP No. 8 Tahun 2026 · PP Nomor 8 Tahun 2026

Status:
Active
Effective Date:2 Maret 2026Publication Date:2 Maret 2026
KehutananKehutanan & Perkebunan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date02 Maret 2026
Publication Date02 Maret 2026
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian tata kelola kehutanan yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan otoritas kawasan setempat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mengatur mengenai pelibatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam oleh Menteri dalam pelaksanaan berbagai aspek kehutanan di wilayah tersebut. Ruang lingkup keterlibatan tersebut mencakup perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, serta pengawasan kehutanan.

(-)

(-)
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2026
CONCERNING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2021
CONCERNING
FORESTRY ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Considering :
  1. that to encourage and increase competitiveness and economic growth in the Batam Free Trade Zone and Free Port, regulations concerning forestry planning, changes in forest area designation and changes in forest area function, use of forest areas, forest arrangement and preparation
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.