[{"_1":2,"_152":-5,"_153":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb0cb499-1966-4203-a53d-53e24ef64d1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_148":149,"_150":151},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":144,"_145":-5,"_146":147},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2020","number","61","year","2020","published_date","2020-10-15","effective_date","2020-12-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Barang - Kena Pajak - Tergolong - Mewah - Kendaraan - Bermotor - Pajak Penjualan - Barang Mewah
2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 61, LN.2020/No.236, TLN No.6568, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata, perlu mengatur kembali pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. \n PP ini mengatur mengenai Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), merupakan kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya. Selain pengenaan pajak sebesar 20% terhadap kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor tersebut, terdapat pula pengenaan tarif sebesar 40%, 50%, dan 75% atas kelompok barang kena pajak lainnya sebagaimana diatur salam PP ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 72 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan beban pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi serta mendorong industri pariwisata. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif bervariasi: 20% untuk hunian mewah, 40% untuk balon udara dan senjata, 50% untuk pesawat udara dan senjata, dan 75% untuk kapal pesiar. Pengecualian diberikan untuk yacht yang digunakan dalam usaha pariwisata. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri Keuangan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 yang mengatur mengenai ketentuan selain kendaraan bermotor dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.","revokes",[93,99,103,107,111,115,119,123],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49045/pp-no-12-tahun-2006","8506554c-782b-457f-9428-e5a30462cb23",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PP No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49514/pp-no-41-tahun-2005","b507107f-eab2-4b57-8ef9-9f45b8ebf056",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PP No. 55 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66300/pp-no-55-tahun-2004","b608f765-6619-45ad-96e4-befdda2df6a7",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PP No. 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52106/pp-no-6-tahun-2003","e7efac81-db2e-4535-bdcc-be77a19efc02",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"PP No. 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52262/pp-no-43-tahun-2003","fcd04621-4fcd-4302-ab41-331ff18aa1bf",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"PP No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52373/pp-no-7-tahun-2002","efe48a62-df04-4e5d-89a3-c24138674de4",{"_94":120,"_96":121,"_36":122},"PP No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52961/pp-no-60-tahun-2001","9b46e306-a0d4-4eba-92d3-15a90c2e89d7",{"_94":124,"_96":125,"_36":126},"PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54029/pp-no-145-tahun-2000","a9be9c0b-cb22-4d1e-80cc-b1f157747116","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 61 OF 2020
REGARDING
LUXURY GOODS SUBJECT TO EXCISE
OTHER THAN MOTOR VEHICLES SUBJECT TO
SALES TAX ON LUXURY GOODS

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to provide a balance of tax burden between low-income consumers and high-income consumers and to encourage the tourism industry, it is necessary to re-regulate the imposition of Sales Tax on Luxury Goods on excisable goods that are classified as luxury other than motor vehicles as regulated in Government Regulation Number 145 of 2000 concerning Groups of Excisable Goods Classified as Luxury Subject to Sales Tax on Luxury Goods, which has been amended several times, most recently by Government Regulation Number 12 of 2006;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 8 paragraph (3) of Law Number 8 of 1983

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb0cb499-1966-4203-a53d-53e24ef64d1a","actionData","errors"]