[{"_1":2,"_151":-5,"_152":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efe48a62-df04-4e5d-89a3-c24138674de4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_147":148,"_149":150},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_114":115,"_136":137,"_138":139,"_140":141,"_142":143,"_144":-5,"_145":146},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2002","number","7","year","2002","published_date","2002-03-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7, LN. 2002 No. 12, TLN No. 4176, LL 8 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2002. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Perubahan ini dilakukan karena adanya masukan dari masyarakat mengenai ketidaksesuaian peraturan sebelumnya dengan tujuan pengenaannya. Peraturan ini mengatur penyesuaian kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, baik kendaraan bermotor maupun non-kendaraan bermotor, dengan tarif yang sesuai. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi importir atau pembeli Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikecualikan dari PPnBM namun dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai tujuan dalam jangka waktu lima tahun. Penyesuaian juga dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor berdasarkan kapasitas silindernya dengan golongan tarif yang sesuai.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

Importir atau pembeli Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikecualikan dari PPnBM, jika dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai tujuan dalam 5 tahun, dikenakan sanksi berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150325/pp-no-61-tahun-2020","fb0cb499-1966-4203-a53d-53e24ef64d1a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106,110],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"PP No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52961/pp-no-60-tahun-2001","9b46e306-a0d4-4eba-92d3-15a90c2e89d7",{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54029/pp-no-145-tahun-2000","a9be9c0b-cb22-4d1e-80cc-b1f157747116","amended_by",[116,120,124,128,132],{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"PP No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49045/pp-no-12-tahun-2006","8506554c-782b-457f-9428-e5a30462cb23",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"PP No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49514/pp-no-41-tahun-2005","b507107f-eab2-4b57-8ef9-9f45b8ebf056",{"_95":125,"_97":126,"_36":127},"PP No. 55 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66300/pp-no-55-tahun-2004","b608f765-6619-45ad-96e4-befdda2df6a7",{"_95":129,"_97":130,"_36":131},"PP No. 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52106/pp-no-6-tahun-2003","e7efac81-db2e-4535-bdcc-be77a19efc02",{"_95":133,"_97":134,"_36":135},"PP No. 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52262/pp-no-43-tahun-2003","fcd04621-4fcd-4302-ab41-331ff18aa1bf","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2002
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 145 OF 2000
CONCERNING THE CATEGORY OF
LUXURY GOODS SUBJECT TO
SALES TAX ON LUXURY GOODS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that in order to provide more legal certainty and justice in the imposition of Sales Tax on Luxury Goods on Taxable Goods classified as luxury, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 145 of 2000 concerning the Category of Taxable Goods classified as Luxury that are Subject to Sales Tax on Luxury Goods.
In view of:	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution as amended by the Third Amendment to the 1945 Constitution; Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efe48a62-df04-4e5d-89a3-c24138674de4","actionData","errors"]