[{"_1":2,"_171":-5,"_172":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f10dc747-3a1c-46b7-8aa3-7f68ac146366","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_167":168,"_169":170},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_142":143,"_148":149,"_150":151,"_152":153,"_154":155,"_156":157,"_158":159,"_160":161,"_162":163,"_164":-5,"_165":166},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020","number","16","year","2020","published_date","2020-12-04","effective_date","2020-12-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Asistensi Rehabilitasi Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL
2020
Peraturan Menteri Sosial NO. 16, BN 2020/ NO 1566; PERATURAN.GO.ID; 28 HLM
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Asistensi Rehabilitasi Sosial
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial yang \r\nterarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan \r\noleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, \r\nperlu mengatur mengenai pelaksanaan asistensi \r\nrehabilitasi sosial;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang\r\nKesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3796);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang\r\nPerlindungan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4235)sebagaimana \r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang \r\nPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5946);\r\n4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang \r\nPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4720);\r\n5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor );\r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang \r\nKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4967);\r\n7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang \r\nNarkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5062);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana \r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang \r\nPenyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5871);\r\n10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja \r\nSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 \r\nTahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6397);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang \r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Sosial (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 86);\r\n14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan \r\nPeraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor \r\n20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nKementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 1517) \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Program Rehabilitasi Sosial; Pelaksanaan Atensi; Serasi; Pendamping Rehabilitasi Sosial; Pendataan; Tanggung Jawab; Pembinaan dan Pengawasan; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaproan; Pendanaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020. \n Mencabut a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang \r\nRehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti \r\nSosial;\r\nb. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 \r\ntentangRehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah \r\nTuna Susila;\r\nc. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang \r\nPedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);\r\nd. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang \r\nStandar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh \r\nLembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);\r\ne. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang \r\nProgram Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);\r\nf. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang \r\nAsistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2013 Nomor 411);\r\ng. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang \r\nPedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan \r\nKorban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan\r\ndengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor \r\n899);\r\nh. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang \r\nPelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor \r\n1410);\r\ni. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang \r\nStandar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan \r\nKorban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat \r\nAdiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2017 Nomor 923);\r\nj. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang \r\nStandar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);\r\nk. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang \r\nStandar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan\r\nHuman Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno \r\nDeficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 781);dan\r\nl. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang \r\nProgram Rehabilitasi Sosial Anak (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 1677),\r\n \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial\n2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila\n3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862)\n4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217)\n5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212)\n6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 411)\n7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899)\n8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1410)\n9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923)\n10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780)\n11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 781)\n12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1677)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebagai layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial. ATENSI bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dengan memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan tugas sosial, dan mengatasi masalah kehidupan. Program rehabilitasi sosial meliputi layanan tidak langsung (kampanye sosial, bimbingan teknis, refleksi kebijakan, supervisi, perumusan pedoman, rapat koordinasi, advokasi sosial) dan layanan langsung melalui ATENSI. Sasaran program terbagi dalam 5 kluster: anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkotika, dan lanjut usia. Pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh balai besar/balai/loka rehabilitasi sosial, dapat bermitra dengan unit pelaksana teknis daerah dan LKS, atau dilaksanakan mandiri oleh unit pelaksana teknis daerah dengan supervisi Kementerian Sosial. Layanan ATENSI diberikan berdasarkan prinsip holistik, sistematik, terstandar, berbasis hak, multiprofesi, multilevel intervensi, multiaktor kolaborasi, dinamis, integratif, komplementer, dan berjejaring. Bentuk layanan meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial/pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik/psikososial/mental spiritual, pelatihan vokasional/kewirausahaan, bantuan sosial/asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas. Mekanisme pelaksanaan ATENSI terdiri dari fasilitasi akses, pendekatan awal, asesmen komprehensif, perencanaan layanan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta pascalayanan dan terminasi. Peraturan ini juga mengatur tentang Sentra Layanan Sosial (Serasi), Pendamping Rehabilitasi Sosial, pendataan, tanggung jawab Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95,101,105,109,113,117,121,125,129,133,136,138],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permensos No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157296/permensos-no-26-tahun-2019","0783863d-d035-49b2-9bb4-f41b4039d166",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Permensos No. 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129963/permensos-no-6-tahun-2018","822f5962-94da-44b3-99e8-31970f795791",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"Permensos No. 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129964/permensos-no-5-tahun-2018","1902809b-5b1b-451a-b539-08eb43e72026",{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130296/permensos-no-9-tahun-2017","d3d67987-c6a4-4af3-8a00-f10c1da63509",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"Permensos No. 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130363/permensos-no-13-tahun-2015","0eb828c9-5424-41b4-8458-48d14f1f1ae5",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"Permensos No. 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130388/permensos-no-19-tahun-2013","ce7d645c-50f1-48d1-8b67-bd41ee89462d",{"_96":122,"_98":123,"_36":124},"Permensos No. 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130401/permensos-no-12-tahun-2013","e2c4c042-fb5b-4751-8f0d-e2090544c610",{"_96":126,"_98":127,"_36":128},"Permensos No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130198/permensos-no-25-tahun-2012","35f183f3-23e7-443d-9c3c-64dcd56232bb",{"_96":130,"_98":131,"_36":132},"Permensos No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130208/permensos-no-19-tahun-2012","374147cb-3725-47d5-9dd3-5dc25e7f8f47",{"_96":134,"_98":135},"Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial;","",{"_96":137,"_98":135},"Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;",{"_96":139,"_98":140,"_36":141},"Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130167/permensos-no-8-tahun-2014","dd6ec9c8-c1e5-4081-9791-990af80602bf","revoked_by",[144],{"_96":145,"_98":146,"_36":147},"Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217211/permensos-no-7-tahun-2021","2f900302-e6cb-4ef2-922e-f5e6014e96a0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nNo. 1566, 2020 KEMENSOS. Social Rehabilitation Assistance. Revocation.
\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2020
CONCERNING
SOCIAL REHABILITATION ASSISTANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement directed, integrated, and sustainable social rehabilitation carried out by the government, local governments, and the community, it is necessary to regulate the implementation of social rehabilitation assistance;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs regarding Social Rehabilitation Assistance;

Remembering:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f10dc747-3a1c-46b7-8aa3-7f68ac146366","actionData","errors"]