[{"_1":2,"_174":-5,"_175":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb4302d6-3bc3-46a2-99ba-db06fb8a0333","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_170":171,"_172":173},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_149":150,"_151":152,"_153":154,"_155":156,"_157":158,"_159":160,"_161":162,"_163":164,"_165":166,"_167":-5,"_168":169},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2024 (1)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 11 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 69 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, PP No 16 Tahun 2021, PP NO 34 Tahun 2021, PP No 4 Tahun 2023, PP No 35 Tahun 2023, Permendagri No 77 Tahun 2020. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, pemungutan pajak dan retribusi, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan, pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kerahasiaan data wajib pajak, ketentuan penyidikan, insentif pemungutan, ketentuan lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024. \n Terdiri dari 59 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanpa Penduduk dan Akta Catatan Sipil;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Cetak Peta;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Pajak Daerah;\nPeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Pajak daerah meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT (atas makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan), pajak reklame, PAT, pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum (pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar), retribusi jasa usaha (penyediaan tempat kegiatan usaha, pelelangan ikan, tempat parkir khusus, penginapan, rumah pemotongan hewan, tempat rekreasi, penyeberangan air, penjualan hasil produksi daerah, dan pemanfaatan aset daerah), dan retribusi perizinan tertentu (PBG dan penggunaan tenaga kerja asing). Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pemberian keringanan, insentif, kerahasiaan data wajib pajak, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain terkait pajak dan retribusi daerah.","transitional_provisions","1. Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.\n2. Retribusi terutang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.\n3. Ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.\n4. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana.","revokes",[92,98,102,106,110,114,118,122,126,130,134,138,142,146],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/185178/perda-kab-gorontalo-utara-no-3-tahun-2021","3260f547-8e43-416b-b5c8-2d025cffdb77",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/214870/perda-kab-gorontalo-utara-no-7-tahun-2020","ddac29b0-380f-4ad2-9273-e45eb8add9d5",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/68395/perda-kab-gorontalo-utara-no-4-tahun-2017","417072ec-21b8-4c43-93a0-b0ab041596ac",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16167/perda-kab-gorontalo-utara-no-18-tahun-2014","bfff6c6c-31bc-4eaa-88a7-da95a64428e7",{"_93":111,"_95":112,"_36":113},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 17 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16164/perda-kab-gorontalo-utara-no-17-tahun-2014","f8a73432-5a04-43b6-a700-2919fc838ed1",{"_93":115,"_95":116,"_36":117},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16153/perda-kab-gorontalo-utara-no-11-tahun-2014","a966e0a9-af2f-411f-b1a5-4a6fc15b3db3",{"_93":119,"_95":120,"_36":121},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16162/perda-kab-gorontalo-utara-no-16-tahun-2014","20919d11-8e6b-4f1e-9e57-4cef86e651d8",{"_93":123,"_95":124,"_36":125},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106296/perda-kab-gorontalo-utara-no-3-tahun-2012","c51372cc-dc7b-42a2-a327-958bf2072187",{"_93":127,"_95":128,"_36":129},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106289/perda-kab-gorontalo-utara-no-2-tahun-2012","f57205cc-9fad-443e-b6c2-065da57071a5",{"_93":131,"_95":132,"_36":133},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106320/perda-kab-gorontalo-utara-no-5-tahun-2011","51ea161a-c45b-44ad-86be-6d569aa4b724",{"_93":135,"_95":136,"_36":137},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106318/perda-kab-gorontalo-utara-no-4-tahun-2011","3703b1a7-3419-4860-bb48-d18252612bbf",{"_93":139,"_95":140,"_36":141},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 90 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106894/perda-kab-gorontalo-utara-no-90-tahun-2010","a9a5881a-f9e8-4f01-82cb-871abaa703f7",{"_93":143,"_95":144,"_36":145},"PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 89 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106893/perda-kab-gorontalo-utara-no-89-tahun-2010","6138b6ff-69a7-44c8-b298-e55cda3571ee",{"_93":147,"_95":148},"Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 1 OF 2024
ABOUT
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Taxes and Regional Retribution; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 11 of 2007 concerning the Establishment of North Gorontalo Regency in Gorontalo Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 13, Supplement to the State Gazette of the Republic Number 4687); \n Law Number 23 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb4302d6-3bc3-46a2-99ba-db06fb8a0333","actionData","errors"]