[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8a73432-5a04-43b6-a700-2919fc838ed1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 17 Tahun 2014","number","17","year","2014","published_date","2014-03-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2014/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; PP No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaiman atelah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.44 Tahun 1993; PP No.55 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.81 Tahun 2012. \n Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pelayanan di tepi jalan umum termasuk didalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Terdiri dari 21 halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Nama Retribusi: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Objek Retribusi: Pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Pengecualian: pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
Golongan Retribusi: Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkutan.
Prinsip Penetapan Tarif: Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan jenis bangunan/tempat (rumah tinggal, asrama, penginapan, rumah makan, rumah sakit, toko, gudang, kantor, bengkel, dll.) dan volume/frekuensi pelayanan.
Saat Retribusi Terutang: Saat Wajib Retribusi menerima SKRD dan/atau SSRD.
Wilayah Pemungutan: Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (kartu langganan, karcis).
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Keterlambatan dikenakan bunga 2% per bulan.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali ada tindakan pidana.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283611/perda-kab-gorontalo-utara-no-1-tahun-2024","eb4302d6-3bc3-46a2-99ba-db06fb8a0333","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 17 OF 2014
ON
LOCAL FEE FOR WASTE/SANITATION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

Considering / Whereas :

that according to the provisions of Article 110 of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the Local Fee for Waste/Sanitation Services is a type of regency/city retribution;
that for the implementation of retribution collection as intended in letter a, it is necessary to further regulate it by a Regional Regulation;
that based on the considerations as intended in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Local Fee for Waste/ Sanitation Services.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8a73432-5a04-43b6-a700-2919fc838ed1","actionData","errors"]