[{"_1":2,"_150":-5,"_151":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caac7126-2e25-455c-9528-954dc66e9b62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_146":147,"_148":149},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_125":126,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":-5,"_144":145},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2005","number","70","year","2005","published_date","2005-12-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 70, LN. 2005 No. 155, LL SETNEG : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat karena gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian melalui perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengubah Lampiran II dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000, yang mengatur tentang gaji hakim di berbagai peradilan. Perubahan ini berlaku mulai 1 Januari 2006, dan bertujuan untuk menyesuaikan gaji hakim dengan kondisi terkini. Tidak ada pembentukan otoritas baru atau perubahan kewenangan antar lembaga dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Ketentuan perubahan gaji berlaku sejak 1 Januari 2006.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PP No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/305090/pp-no-44-tahun-2024","bdd53cf0-6e9f-4485-ae46-d55b906f6f44",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5309/pp-no-94-tahun-2012","a8fdf834-a71b-403e-bd5d-bed5c7dd1b98","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[113,117,121],{"_98":114,"_100":115,"_36":116},"PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52124/pp-no-12-tahun-2003","6c2a551f-f973-465e-9cb8-555cfc250d21",{"_98":118,"_100":119,"_36":120},"PP No. 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52783/pp-no-27-tahun-2001","99cdb08b-157c-4f2e-9d24-926e52435c26",{"_98":122,"_100":123,"_36":124},"PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53154/pp-no-8-tahun-2000","48282236-4e23-4c8b-a262-f61239832e88","amended_by",[127,131],{"_98":128,"_100":129,"_36":130},"PP No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4823/pp-no-11-tahun-2008","d747dbd6-530f-47b3-8ec2-dbabdca77a47",{"_98":132,"_100":133,"_36":134},"PP No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4731/pp-no-10-tahun-2007","347a300a-e15c-4540-8932-b35c04c1380f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 70 OF 2005
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 8 OF 2000
CONCERNING REGULATION ON THE SALARY OF JUDGES OF GENERAL COURTS,
STATE ADMINISTRATIVE COURTS, AND RELIGIOUS COURTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the salaries of Judges of the General Courts, State Administrative Courts, and Religious Courts are no longer in accordance with current developments, so it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Third Amendment to Government Regulation Number 8 of 2000 Concerning Regulation on the Salary of Judges of General Courts, State Administrative Courts, and Religious Courts;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caac7126-2e25-455c-9528-954dc66e9b62","actionData","errors"]