[{"_1":2,"_154":-5,"_155":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdd53cf0-6e9f-4485-ae46-d55b906f6f44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_150":151,"_152":153},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":144,"_145":146,"_147":-5,"_148":149},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024","number","44","year","2024","published_date","2024-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Keuangan - Fasilitas - Hakim - Mahkamah Agung - perubahan
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 44, LN 2024 (239), TLN (6999) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
ABSTRAK:	\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung perlu dilakukan penyesuaian. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 48 Tahun 2009; dan PP Nomor 94 Tahun 2012. \n PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 94 Tahun 2012.\r\nPerubahan ketiga Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2018, mengatur gaji pokok dan penghasilan pensiun Hakim secara terpisah dari gaji pokok dan penghasilan pensiun pokok pegawai negeri sipil dan untuk menyesuaikan tunjangan jabatan Hakim. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. \n PP ini mencabut PP Nomor 8 Tahun 2000, PP Nomor 27 Tahun 2001, PP Nomor 12 Tahun 2003, PP Nomor 70 Tahun 2005, dan PP Nomor 10 Tahun 2007. \n Lampiran file: 18 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 11, penjelasan hlm 12 sd 15, dan lampiran hlm 16 sd 18) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2018 dengan mengatur gaji pokok dan penghasilan pensiun Hakim secara terpisah dari pegawai negeri sipil. Perubahan ini juga menyesuaikan tunjangan jabatan Hakim. Ketentuan substansial meliputi penetapan gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja, serta penambahan pasal baru yang mengatur kenaikan gaji berkala dan istimewa. Hakim juga diberikan tunjangan keluarga, beras, dan kemahalan. Evaluasi hak keuangan dilakukan secara berkala oleh Mahkamah Agung dengan kementerian terkait.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai pemberian gaji pokok dan tunjangan keluarga bagi pegawai negeri sipil tetap berlaku bagi Hakim sampai dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung.\n2. Ketentuan mengenai tunjangan beras/pangan bagi pegawai negeri sipil tetap berlaku bagi Hakim sampai dengan ditetapkannya besaran tunjangan beras bagi Hakim dalam bentuk uang.\n3. Ketentuan mengenai penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil dan janda/dudanya tetap berlaku bagi Hakim dan janda/dudanya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai pensiun Hakim dan janda/dudanya.","sanctions","(-)","revokes",[95,101,105,109,113],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4731/pp-no-10-tahun-2007","347a300a-e15c-4540-8932-b35c04c1380f",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49849/pp-no-70-tahun-2005","caac7126-2e25-455c-9528-954dc66e9b62",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52124/pp-no-12-tahun-2003","6c2a551f-f973-465e-9cb8-555cfc250d21",{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PP No. 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52783/pp-no-27-tahun-2001","99cdb08b-157c-4f2e-9d24-926e52435c26",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53154/pp-no-8-tahun-2000","48282236-4e23-4c8b-a262-f61239832e88","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[125,129,133],{"_96":126,"_98":127,"_36":128},"PP No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230053/pp-no-40-tahun-2022","3dfb71bc-3378-405b-81a8-2fe25cf99c6f",{"_96":130,"_98":131,"_36":132},"PP No. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5795/pp-no-74-tahun-2016","5ea259d9-777e-4ce7-903f-4191f7e26fdf",{"_96":134,"_98":135,"_36":136},"PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5309/pp-no-94-tahun-2012","a8fdf834-a71b-403e-bd5d-bed5c7dd1b98","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2024
REGARDING
THIRD AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 94 OF 2012 CONCERNING FINANCIAL RIGHTS AND FACILITIES FOR JUDGES
UNDER THE SUPREME COURT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the state provides welfare guarantees for judges as state officials who exercise judicial power in order to maintain the independence of judges in carrying out their duties and responsibilities in the administration of judicial power;
that based on the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2018, the basic salary and pension income of judges as state officials need to be regulated separately from the regulation of basic salaries and basic pensions of civil servants;
that several provisions in Government Regulation Number 94 of 2012 concerning Financial Rights and Facilities

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdd53cf0-6e9f-4485-ae46-d55b906f6f44","actionData","errors"]