Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Legal Updates

PADG No. 26 Tahun 2025 Terbit, Bank Indonesia Atur Derivatif PUVA dan Robot Trading

4 Desember 2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
Legal Updates
PADG No. 26 Tahun 2025 Terbit, Bank Indonesia Atur Derivatif PUVA dan Robot Trading

Pendahuluan

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing ("PADG 26/2025") yang mulai berlaku pada 1 Desember 2025. Peraturan ini mengatur, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan derivatif keuangan yang aset dasarnya berasal dari pasar uang dan pasar valuta asing ("Derivatif PUVA") secara menyeluruh. Bank Indonesia membangun pasar uang dan valuta asing yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Regulasi ini tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan yang mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menegaskan perlunya pengaturan yang komprehensif terhadap produk, harga acuan (pricing), pelaku pasar, hingga infrastruktur pasar keuangan untuk mengatasi tantangan pengawasan yang terfragmentasi serta memastikan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principles) dan manajemen risiko yang efektif dalam ekosistem pasar keuangan.

 

Ketentuan Penting

Klasifikasi Produk Derivatif PUVA 

Dalam Pasal 5, Bank Indonesia merinci jenis produk yang dapat ditransaksikan, meliputi kontrak berjangka (futures), opsi (options), contract for difference (CFD), serta kontrak lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Khusus untuk transaksi di Pasar Valuta Asing, Pasal 9 mengklasifikasikan tiga kategori kontrak, yaitu:

  1. Kontrak Reguler: Ukuran kontrak 100.000, satuan perdagangan minimum 1 lot;
  2. Kontrak Mini: Ukuran kontrak 100.000, satuan perdagangan minimum 0,1 lot; dan
  3. Kontrak Mikro: Ukuran kontrak 100.000, satuan perdagangan minimum 0,01 lot. 

Selain itu, Pasal 14 menetapkan batasan kurs konversi tetap (fixed rate) dengan batas bawah Rp14.000,00 dan batas atas Rp16.000,00 per Dolar AS, dengan kelipatan pergerakan Rp1.000,00.

Persyaratan Modal "Jumbo" bagi Pelaku Usaha 

PADG 26/2025 memperketat syarat permodalan untuk menjamin bonafiditas pelaku usaha, sebagai berikut:

  1. Pedagang Derivatif PUVA: Wajib menyetor modal paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). (Pasal 103 huruf d)
  2. Pialang Derivatif PUVA: Wajib menyetor modal minimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (Pasal 108 huruf e)
  3. Penasihat Derivatif PUVA: Wajib menyetor modal minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 113 huruf e)

Pelaku usaha juga wajib membuat surat pernyataan bahwa modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur Pasal 103 huruf e.

Pengaturan Ketat Expert Advisor (Robot Trading) 

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant

Bank Indonesia mengatur penggunaan teknologi otomatis dalam pengambilan keputusan transaksi melalui Pasal 31. Penasihat Derivatif PUVA diizinkan menyediakan Expert Advisor, namun wajib memastikan fitur minimal seperti stop loss, target profit, dan kemampuan backtesting pada kondisi pasar masa lalu. Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (3), Penasihat Derivatif PUVA wajib memastikan pengguna jasa Expert Advisor memiliki kemampuan finansial yang memadai dengan menyetorkan margin paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kewajiban Infrastruktur dan Segregasi Dana 

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pialang Derivatif PUVA wajib memiliki rekening terpisah (segregated account) demi keamanan dana investor. Selanjutnya, Pasal 83 ayat (2) mengatur mekanisme penempatan margin nasabah dengan komposisi:

  1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) ditempatkan pada rekening terpisah milik Lembaga Kliring Derivatif PUVA; dan
  2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) ditempatkan pada rekening terpisah milik Pialang itu sendiri.

Kewajiban Sertifikasi dan Kompetensi Profesi Pelaku PUVA

Bank Indonesia menetapkan standar tinggi bagi sumber daya manusia yang terlibat. Menurut Pasal 35 ayat (2), Profesi Pelaku PUVA (seperti Wakil Pialang dan Wakil Penasihat) wajib memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan memelihara kompetensi tersebut. Sesuai Pasal 38 ayat (2), sertifikat kompetensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Jika profesi tersebut tidak melakukan pemeliharaan kompetensi (misalnya pelatihan ulang/penyegaran) sebelum masa berlaku habis, maka sertifikatnya dinyatakan berakhir demi hukum sesuai Pasal 38 ayat (5).

Sanksi Administratif

Dalam Pasal 212, Bank Indonesia berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh aktivitas, hingga pencabutan izin. Sanksi ini berlaku bagi seluruh pelaku, termasuk Pedagang, Pialang, Penasihat, hingga Penyelenggara Bursa dan Lembaga Kliring yang lalai memenuhi kewajiban operasional maupun pelaporan.

 

Ketentuan Peralihan

Berdasarkan Pasal 279, pelaku usaha (seperti Pedagang, Pialang, Penasihat, Bursa, dan Lembaga Kliring) yang telah mengajukan permohonan pendaftaran sebelum tanggal 30 Mei 2025 dan dinyatakan terdaftar, secara otomatis ditetapkan sebagai pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Namun, status izin otomatis ini disertai kewajiban penyesuaian (adjustment). Sebagaimana dalam Pasal 291, pihak-pihak tersebut wajib memenuhi ketentuan baru, seperti pemenuhan modal disetor, ekuitas minimum, dan penggunaan Expert Advisor yang disetujui, paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2027. Jika tidak memenuhi ketentuan hingga batas waktu tersebut, mereka harus mengajukan permohonan izin baru dari awal.

 

Penutup

PADG 26/2025 menempatkan pasar derivatif Indonesia pada standar pengawasan yang jauh lebih tinggi dan terintegrasi. Bagi pelaku usaha, perlu memperhatikan ketentuan persyaratan modal dan peningkatan kompetensi SDM untuk dapat memenuhi standar kepatuhan (compliance) yang baru. Pelaku usaha disarankan untuk segera melakukan gap analysis terhadap kondisi permodalan dan sertifikasi tim mereka mengingat batas waktu penyesuaian yang ditetapkan. Bagi investor, dengan adanya aturan segregasi dana dan transparansi penggunaan robot trading, diharapkan dapat memitigasi risiko kerugian akibat praktik pasar yang tidak wajar.

Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan VeritaskLearning

Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.

Templates

Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Webinar Recording

Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.

Online Class

Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.

Compliance

Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.

Jelajahi Veritask Learning
Bagikan:

Masuk untuk berkomentar

Masuk

Apa ituVeritask

Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.

Free Trial 7 Hari

Akses penuh semua fitur premium selama 7 hari.
Riset dan analisis hukum lebih cepat dengan AI.
Tanpa komitmen, langsung mulai hari ini.