Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Juga dikenal sebagai: PADG 26/2025 · PADG No. 26 Tahun 2025 · PADG Nomor 26 Tahun 2025

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:1 Desember 2025Tanggal Penetapan:28 November 2025
Pasar ModalPerbankanMoneter

Informasi

TipePeraturan Anggota Dewan Gubernur
LokasiBank Indonesia
Tanggal Berlaku01 Desember 2025
Tanggal Penetapan28 November 2025
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini tidak secara eksplisit mencabut atau mengubah peraturan lain. Namun, peraturan ini merupakan pelaksanaan dari kewenangan yang dialihkan kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024.

Peraturan ini mengatur Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Derivatif PUVA). Tujuannya adalah memastikan pengaturan dan pengawasan sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia, menjadi peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasar uang dan valuta asing, serta menjadi pedoman bagi pihak eksternal. Objek pengaturannya meliputi Derivatif PUVA yang ditransaksikan melalui bursa, SPA, dan PALN, kecuali yang diatur dalam ketentuan lain Bank Indonesia. Ruang lingkupnya mencakup produk, harga acuan, pelaku pasar (termasuk pedagang, pialang, penasihat, lembaga pendukung, profesi pelaku PUVA), infrastruktur pasar keuangan (penyelenggara sarana transaksi, bursa, SPA, lembaga kliring), transaksi, perizinan, data, prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, anti pencucian uang, pengawasan, sanksi, dan tata cara pengenaan sanksi. Peraturan ini juga merinci jenis produk derivatif PUVA, spesifikasi kontrak, mata uang, pasangan mata uang, dan kurs konversi yang berlaku. Diatur pula kewajiban bagi pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur, termasuk ketentuan mengenai margin, konfirmasi transaksi, dan penyelesaian transaksi. Bab Perizinan merinci kriteria dan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha bagi berbagai pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur.

(-)

Pelaku Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA, dan/atau pencabutan izin. Pengenaan sanksi administratif tidak mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.