OJK Perketat Tata Kelola dan Manajemen Risiko Produk Investasi Perbankan Syariah melalui PADK 14/2026
Pendahuluan
Pada 28 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (“PADK 14/2026”), yang mulai berlaku pada tanggal yang sama. PADK 14/2026 mengatur standar minimum tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah oleh Bank Umum Syariah (“BUS”), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (“BPR Syariah”), dan Unit Usaha Syariah (“UUS”), termasuk pengelolaan dana investasi nasabah yang disalurkan ke aset produktif tertentu.
PADK 14/2026 disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (“POJK 4/2026”). Pengaturan ini memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, khususnya terkait penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan nasabah investor.
Ketentuan Penting
Peran Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
Pasal 2 menegaskan bahwa tata kelola produk investasi merupakan bagian dari tata kelola Bank secara umum. Pasal 3 mewajibkan Direksi menyusun dan mengkaji ulang kebijakan, prosedur, kerangka manajemen risiko, serta strategi produk, termasuk valuasi dan distribusi keuntungan. Direksi juga wajib memastikan Bank bertindak demi kepentingan terbaik investor (fiduciary duties), menetapkan struktur organisasi yang jelas, serta menyediakan SDM dan sistem informasi yang memadai.
Pasal 4 dan Pasal 5 menugaskan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi Direksi; DPS khusus dari sisi Prinsip Syariah. Keduanya wajib mengevaluasi kebijakan paling sedikit sekali dalam 3 tahun dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit setiap triwulan. Dewan Komisaris juga wajib menyetujui kebijakan, strategi, dan kerangka tata kelola produk.
Komite Investasi dan Fungsi Independen
Pasal 6 mewajibkan Bank membentuk komite Investasi yang terpisah dari komite pembiayaan untuk menyetujui atau menolak Aset yang Mendasari dan Nasabah Investor. Pasal 7 mewajibkan fungsi pelaksana yang independen dari fungsi pembiayaan dan penghimpunan dana, dengan pegawai yang kompeten. Kebutuhan keduanya diukur dengan nilai signifikansi produk, yang kriterianya ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan DPS. Kriteria itu mempertimbangkan antara lain rasio aset, laba, dan jumlah nasabah produk investasi terhadap total Bank, serta dampaknya pada reputasi (Pasal 6 ayat (5)). OJK dapat memerintahkan evaluasi atas komite maupun fungsi tersebut (Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (7)).
Kebijakan Manajemen Risiko
Pasal 9 ayat (3) mensyaratkan kebijakan manajemen risiko produk investasi paling sedikit setara dengan standar manajemen risiko pembiayaan. Pasal 9 ayat (2) menetapkan isi minimumnya, antara lain:
identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko Aset yang Mendasari;
limit risiko serta penyesuaian strategi jika profil risiko berubah;
valuasi aset dan transparansi informasi produk;
kaji ulang oleh fungsi kepatuhan dan manajemen risiko (termasuk syariah) sebelum setiap pengajuan diputus, serta penilaian oleh audit internal;
penanganan aset bermasalah, dengan acuan Lampiran IV; dan
pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta mekanisme pelaporan ketidakpatuhan.
Pemisahan Dana, Risiko Operasional, dan Konsentrasi
Pasal 10 ayat (1) dan (2) mewajibkan Bank memisahkan pengelolaan dan pencatatan dana Investasi dari dana simpanan. Aset yang Mendasari juga wajib dipisahkan dari aset produktif lain, termasuk perhitungan imbal hasilnya. Untuk risiko operasional, Pasal 10 ayat (5) mewajibkan pemisahan fungsi, limit transaksi internal, kebijakan kompetensi dan sertifikasi, kebijakan anti-fraud dan whistleblowing, serta kode etik penanganan investor sesuai Lampiran V. Pasal 11 mewajibkan Bank menetapkan batas konsentrasi. Batas ini tidak berlaku jika Aset yang Mendasari ditentukan sendiri oleh investor yang memahami dan menerima risikonya (ayat (5)).
Penilaian Kesesuaian dan Klasifikasi Investor Sophisticated
Pasal 1 angka 12 mendefinisikan Investor Sophisticated sebagai individu atau entitas yang memiliki pemahaman dan/atau pengalaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko Produk Investasi Perbankan Syariah. Investor tersebut juga harus memiliki kapasitas keuangan dan telah memenuhi kualifikasi IDD berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bank. Untuk menentukan siapa yang memenuhi kualifikasi itu, Pasal 12 mewajibkan Bank melakukan penilaian kesesuaian (suitability assessment) melalui profiling dan IDD. Tujuannya agar investasi sesuai dengan tujuan, toleransi risiko, profil keuangan, dan pengalaman calon investor. Pasal 13 ayat (1) menetapkan bahwa klasifikasi Investor Sophisticated paling sedikit didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan/atau pengalaman, serta kapasitas keuangan calon investor. Pasal 13 ayat (2) kemudian menegaskan bahwa produk ini hanya dapat ditawarkan kepada Investor Sophisticated, sehingga nasabah yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut tidak dapat membelinya.
Kriteria dan Perlakuan Aset yang Mendasari
Pasal 14 ayat (2) mewajibkan Aset yang Mendasari memenuhi Prinsip Syariah dan risk acceptance criteria Bank serta sesuai dengan profil risiko investor. Aset juga harus berfundamental sehat, terdiversifikasi, divaluasi secara wajar, dan diputus secara berjenjang. Aset yang berbenturan kepentingan dengan pihak terkait Bank hanya boleh dipakai jika disertai deklarasi dan persetujuan tertulis investor. Untuk aset berupa pembiayaan, akad wajib memuat klausula pengalihan (transferable clause) (ayat (3)). Aset tersebut dilarang diagunkan atau dialihkan untuk kebutuhan Bank, seperti likuiditas atau sekuritisasi (ayat (6) dan (7)).
Pasal 15 membolehkan Bank mensyaratkan agunan yang diikat secara sah, dan investor dapat meminta penilai independen. Pasal 16 mewajibkan penanganan aset bermasalah paling sedikit setara dengan standar penanganan pembiayaan bermasalah.
Rekening Investasi Nasabah Investor (RINI), Alur Dana, dan Cadangan Kerugian
Pasal 17 ayat (2) mewajibkan investor memiliki rekening penampung (giro atau tabungan) dan RINI, yang dicatat terpisah dari liabilitas dan ekuitas Bank. Alur dananya diatur dalam Pasal 17 ayat (3) sampai (7):
Investor menyetor dana ke rekening penampung sebelum tanggal efektif.
Pada tanggal efektif, dana dipindahkan ke RINI setelah perikatan atas Aset yang Mendasari sah.
Bagi hasil dan pengembalian pokok dikreditkan ke RINI, lalu ke rekening penampung.
Pasal 18 mewajibkan buku RINI yang dapat diakses kapan saja, dengan jadwal pengembalian yang selaras dengan arus kas aset. Pasal 19 mengatur bahwa cadangan kerugian dibentuk dengan mendebet saldo RINI. Kerugian yang masih tersisa setelah seluruh upaya penyelesaian juga dibebankan ke saldo RINI investor, sedangkan cadangan dikembalikan jika aset lunas. Artinya, kerugian aset pada akhirnya ditanggung investor.
Pelindungan Konsumen, IDD, dan LPP
Pasal 20 ayat (1) mewajibkan penerapan 7 prinsip pelindungan konsumen OJK, antara lain edukasi, transparansi, perlakuan adil, pelindungan data, dan penanganan pengaduan. Pasal 20 ayat (5) menegaskan bahwa Bank bertanggung jawab atas kerugian investor akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran Bank. Pasal 21 mewajibkan IDD tertulis yang memuat profil, kebutuhan, dan pengetahuan investor, rekomendasi Bank beserta alasannya, serta konfirmasi tertulis investor. Konfirmasi tersebut tidak menghapus hak investor untuk menuntut Bank (ayat (7)).
Pasal 22 mewajibkan LPP yang paling sedikit memuat akad, struktur, biaya, risiko, mitigasi, valuasi, cadangan kerugian, dan benturan kepentingan. Kinerja historis 5 tahun terakhir harus berupa data nyata. Proyeksi paling lama 5 tahun dengan skenario terbaik, moderat, dan terburuk (ayat (4) huruf m). LPP disampaikan dalam dua tahap:
LPP anonim saat IDD, tanpa identitas nasabah aset, diikuti masa jeda (cooling off period) paling sedikit 3 hari kerja (ayat (6) sampai (9)).
LPP definitif saat akad, dengan identitas nasabah aset diungkap penuh (ayat (12)).
Tahapan ini dapat dilewati bagi investor dari konglomerasi keuangan yang sama dengan Bank (ayat (13)).
Anti-Fraud dan Prinsip Syariah
Pasal 23 mewajibkan strategi anti-fraud dengan 4 pilar: pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan dan tindak lanjut. Pasal 24 mewajibkan seluruh operasional memenuhi Prinsip Syariah sampai investasi berakhir. Akad tidak boleh membuat Bank menanggung risiko produk, dan setiap produk wajib memiliki opini DPS sesuai Lampiran III.
Lampiran I–V
PADK 14/2026 tidak memuat Penjelasan pasal demi pasal. Rincian teknisnya dituangkan dalam lima lampiran:
Lampiran | Isi |
Lampiran I | Format IDD:
|
Lampiran II | Format LPP:
|
Lampiran III | Format Opini DPS: penilaian kesesuaian akad, aset, imbalan, biaya, dan SOP dengan fatwa DSN-MUI. |
Lampiran IV | Penanganan Aset Bermasalah: deteksi dini, penagihan bertahap, restrukturisasi, serta penyelesaian nonlitigasi dan litigasi. Restrukturisasi, hapus buku, dan hapus tagih wajib disetujui investor. Biaya penyelesaian yang melebihi dana investasi juga memerlukan persetujuannya. |
Lampiran V | Kode Etik: 10 prinsip, antara lain larangan menjanjikan keuntungan pasti, larangan benturan kepentingan, kewajiban sertifikasi pelaksana, dan fiduciary duty, masing-masing dengan contoh pelanggaran. |
Ketentuan Peralihan
Pasal 25 mengatur dua kondisi peralihan:
Pertama, Bank yang telah memiliki produk investasi perbankan syariah sebelum tanggal 29 April 2026 wajib menyesuaikan produk tersebut dengan ketentuan dalam PADK 14/2026 paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal 29 April 2026. Namun, apabila sisa jangka waktu produk investasi perbankan syariah kurang dari 2 (dua) tahun, penyesuaian dilakukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu akad.
Kedua, permohonan izin penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang telah diajukan sebelum tanggal 29 April 2026 akan diproses berdasarkan ketentuan dalam PADK 14/2026.
Pasal 26 ayat (1) mewajibkan Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah yang telah memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman tata kelola serta manajemen risiko, tetapi belum memenuhi standar minimum sebagaimana diatur dalam PADK 14/2026, untuk melakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan tersebut mulai berlaku. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa Bank hanya dapat memasarkan kembali Produk Investasi Perbankan Syariah setelah menyelesaikan penyesuaian kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman tata kelola serta manajemen risiko tersebut. Dengan demikian, penyelesaian penyesuaian menjadi prasyarat bagi Bank untuk dapat kembali memasarkan produk investasi perbankan syariah.
Penutup
PADK 14/2026 memperkuat kerangka tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. Pengaturan ini menempatkan tanggung jawab yang lebih jelas pada Bank, mulai dari penilaian kelayakan aset, pemisahan dana, penilaian kesesuaian investor, keterbukaan informasi, hingga penanganan aset bermasalah. Di sisi lain, produk ini secara khusus ditujukan kepada Investor Sophisticated, dengan karakteristik risiko investasi yang pada prinsipnya ditanggung oleh investor, sepanjang tidak timbul akibat kesalahan atau kelalaian Bank.
Bagi Bank yang telah menyelenggarakan produk investasi perbankan syariah, PADK 14/2026 menuntut penyesuaian terhadap produk, kebijakan, prosedur, serta pedoman tata kelola dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peralihan. Khusus bagi Bank yang belum memenuhi standar minimum tata kelola dan manajemen risiko, penyesuaian wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan berlaku dan pemasaran kembali produk hanya dapat dilakukan setelah penyesuaian tersebut diselesaikan.
Regulasi Terkait
Klik peraturan untuk lihat selengkapnya.
Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan
Learning
Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.
Templates
Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.
Webinar Recording
Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.
Online Class
Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.
Compliance
Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.
Masuk untuk berkomentar
MasukApa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
