Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah

Juga dikenal sebagai: PADK OJK 14/2026 · PADK OJK No. 14 Tahun 2026 · PADK OJK Nomor 14 Tahun 2026

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:28 Oktober 2026Tanggal Penetapan:28 Oktober 2026
PerbankanPerbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipePeraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Tanggal Berlaku28 Oktober 2026
Tanggal Penetapan28 Oktober 2026

Peraturan ini mencabut:

(-)

Peraturan ini mengubah:

(-)

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, serta memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai implementasi Produk Investasi Perbankan Syariah dan standar yang memadai dalam menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen bagi nasabah investor.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah oleh Bank Umum Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur, kerangka tata kelola dan manajemen risiko, serta strategi penyelenggaraan produk, termasuk pengelolaan Aset yang Mendasari, transparansi informasi, distribusi keuntungan, dan penilaian (valuation), dengan menjunjung fiduciary duties. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan menyetujui kebijakan serta mengevaluasinya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit secara triwulanan. DPS mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dengan kewajiban evaluasi serupa.

Bank wajib membentuk komite Investasi yang terpisah dari komite pembiayaan dan fungsi independen dari fungsi pembiayaan dan penghimpunan dana, disesuaikan dengan nilai signifikansi produk. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, mitigasi risiko, penetapan limit, pemisahan dana Investasi dari dana simpanan, penilaian Aset yang Mendasari, transparansi informasi, kaji ulang kepatuhan dan manajemen risiko syariah, serta audit internal. Bank juga wajib melakukan penilaian kesesuaian (suitability assessment) dan IDD, menetapkan klasifikasi Investor Sophisticated, menetapkan kriteria Aset yang Mendasari, menerapkan mitigasi risiko kredit dan agunan, serta menangani Aset yang Mendasari bermasalah.

Bank wajib mengadministrasikan RINI, membentuk cadangan kerugian, menerapkan 7 (tujuh) prinsip pelindungan konsumen, menyampaikan LPP dua tahap dengan cooling off period paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, menerapkan strategi anti fraud 4 (empat) pilar, dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah termasuk opini DPS atas struktur, fitur, dan karakteristik produk.

1. Bank yang telah memiliki produk investasi perbankan syariah sebelum tanggal 29 April 2026 wajib menyesuaikan produk sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal 29 April 2026 dan/atau sampai jangka waktu akad berakhir jika sisa jangka waktu produk kurang dari 2 (dua) tahun.

2. Permohonan izin penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang sedang diajukan sebelum tanggal 29 April 2026 diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.

3. Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah yang telah memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman tata kelola serta manajemen risiko namun belum sesuai dengan standar minimum wajib melakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini mulai berlaku.

4. Bank hanya dapat memasarkan kembali Produk Investasi Perbankan Syariah apabila telah melakukan penyesuaian kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman tata kelola serta manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.

(-)